Perketat ”Jalur Tikus”, Kaltara Bentuk Satgas Covid-19 Perbatasan
Pemprov Kaltara membentuk satgas Covid-19 perbatasan untuk menangani pekerja migran Indonesia atau PMI yang pulang dari Malaysia melalui jalur tikus. Selama ini banyak PMI ilegal yang masuk ke Indonesia tanpa karantina.
Oleh
SUCIPTO
·3 menit baca
BALIKPAPAN, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membentuk satgas Covid-19 perbatasan untuk menangani pekerja migran Indonesia yang pulang melalui jalur tak resmi. Sepanjang bulan Juni, diketahui terdapat 155 pekerja migran dari Malaysia yang masuk tanpa prosedur karantina kesehatan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A Paliwang mengatakan, ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) itu merupakan warga Indonesia yang bekerja di Malaysia secara ilegal. Mereka sebagian besar bekerja di perkebunan sawit dan memutuskan pulang karena tak memiliki penghasilan lagi.
”Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kaltara sudah rapat tanggal 18 Juni. Minggu ini, kami targetkan satgas perbatasan terbentuk, terutama untuk menangani PMI yang masuk melalui Kecamatan Krayan,” ujar Zainal dihubungi dari Balikpapan, Senin (21/6/2021).
Kecamatan Krayan merupakan wilayah yang berbatasan darat dan sungai dengan Malaysia. Pekerja migran kerap masuk dan keluar melalui jalur tak resmi di wilayah ini. Akibatnya, pemeriksaan dan pemantauan kesehatan para PMI di masa pandemi ini tak bisa maksimal.
Sebelumnya, para PMI yang pulang ke Indonesia secara mandiri itu menginap di rumah warga atau penginapan di Kecamatan Krayan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Pulau Nunukan melalui jalur udara. Penerbangan pesawat perintis dari Krayan ke Nunukan hanya tersedia dua kali dalam seminggu.
Minggu ini, kami targetkan satgas perbatasan terbentuk, terutama untuk menangani PMI yang masuk melalui Kecamatan Krayan. (Zaenal Paliwang)
Zainal menyebutkan, pihaknya meminta Pemkab Nunukan untuk menerjunkan dokter, perawat, dan petugas puskesmas untuk memeriksa serta memantau kesehatan para PMI di Krayan. Ia juga meminta para WNI langsung dites Covid-19. Selain itu, Pemkab Nunukan diminta memanfaatkan Rumah Sakit Pratama di Krayan sebagai tempat isolasi mandiri.
”Setelah itu, baru kita memulangkan mereka ke kampung halaman masing-masing. Sebab, 80 persen dari mereka dari luar Kaltara. Dalam waktu dekat, kami juga akan bersurat ke Pangdam atau Panglima TNI untuk meminta bantuan satu unit pesawat agar bisa langsung mengangkut PMI,” kata Zainal.
Juru bicara Satgas Covid-19 Kaltara, Agust Suwandy, menjelaskan, sepanjang Januari-Juni 2021, sudah ratusan PMI yang dipulangkan secara resmi melalui Pelabuhan Tunon Taka di Nunukan. Pemprov Kaltara bekerja sama dengan TNI dan Polri yang bertugas di perbatasan untuk menjaring dan memeriksa PMI yang masuk ke Indonesia melalui jalur tak resmi.
Agust menuturkan, PMI yang dipulangkan melalui jalur resmi dites Covid-19 dua kali, yakni di Malaysia dan ketika sampai di Nunukan. PMI yang masuk melalui jalur tak resmi memperbesar peluang penularan Covid-19 dari luar negeri karena tidak menempuh karantina mandiri dan tanpa pemeriksaan.
”Para PMI, terutama yang ke Malaysia dengan jalur ilegal, kerap takut. Makanya mereka masuk Indonesia berpindah-pindah lewat ’jalur tikus’. Bagi mereka yang terjaring TNI dan Polri di perbatasan, langsung dikirim ke Nunukan untuk menjalani tes dan karantina. Semua gratis,” ujar Agust.
Khusus bagi PMI yang positif Covid-19 atau yang memiliki gejala mirip Covid-19, Pemprov Kaltara mengirim spesimen tes usap ke Jakarta untuk pemeriksaan sekuens genomik. Itu dilakukan untuk memastikan varian virus Covid-19 yang menjangkiti PMI. Agust mengatakan, setidaknya sudah 50 sampel dikirim dan semuanya negatif.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Hasan Basri mengatakan, Pemkab Nunukan menyediakan rumah susun sebagai tempat karantina para PMI. Adapun bagi PMI yang positif Covid-19 dirawat di rumah sakit rujukan di Nunukan dengan dibiayai APBN.
”Setelah selesai karantina, para PMI bisa pulang ke daerah masing-masing dengan kapal laut yang disediakan pemerintah,” kata Hasan.