Buntut Rekor Kasus, Sultan HB X Wacanakan "Lockdown" di DI Yogyakarta

Pemda DI Yogyakarta mempertimbangkan wacana ”lockdown”, atau karantina wilayah. Wacana ini muncul di saat penambahan kasus harian Covid-19 terus tinggi dan kepatuhan warga pada protokol kesehatan rendah.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sebuah keluarga mendatangi Puskesmas Sleman, Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, untuk mengikuti tes cepat antigen, Kamis (17/6/2021). Warga desa itu menjalani tes massal sebagai bagian pelacakan kemungkinan penyebaran virus Covid-19.

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Daerah DI Yogyakarta mempertimbangkan wacana karantina wilayah atau lockdown setelah beberapa hari terakhir terjadi penambahan kasus harian Covid-19 yang tinggi. Pembatasan mobilitas warga diperlukan guna menekan meluasnya penularan di tengah kendurnya penerapan protokol kesehatan.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono mengatakan, wacana karantina wilayah mengemuka seiring dengan tingginya penambahan kasus positif dari hari ke hari. Lonjakan kasus membuat angka keterisian rumah sakit untuk isolasi pasien Covid-19 juga tinggi, yakni sekitar 75 persen.

”Kami sudah bicara karantina di setiap kabupaten. Pada Senin (21/6/2021) siang, kami akan rapat bersama. Saya dengan dokter-dokter ataupun pemerintah kabupaten dan kota. Mereka mau lebih memperketat masyarakatnya atau tidak,” kata Sultan, di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Dua Hari Berturut-turut, DIY Catatkan Rekor Kasus Covid-19 Harian

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas mengambil sampel dari pengemudi kendaraan travel jurusan Semarang-Yogyakarta untuk uji antigen di perbatasan DI Yogyakarta-Jawa Tengah, Kecamatan Tempel, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (18/5/2021).

Sultan mengungkapkan, sebenarnya, upaya pengetatan mobilitas warga sudah dilakukan hingga tingkat paling sempit lewat penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Hal itu tertuang dalam Instruksi Gubernur DIY Nomor 15/INSTR/2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro di DIY. Pada peraturan itu disebutkan pengendalian Covid-19 sudah berbasis rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Bentuk pengendalian termasuk juga berupa pengawasan penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat.

Meski pengawasan telah dilakukan hingga tingkat terbawah di masyarakat, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 terus melonjak. Dalam tiga hari terakhir, angka penambahan kasus positif Covid-19 selalu melampaui 500 kasus per hari. Pada Rabu (16/6/2021), terjadi penambahan 534 kasus. Penambahan meningkat menjadi 595 kasus dalam sehari, Kamis (17/6/2021). Angka penambahan kembali tinggi, Jumat ini, dengan catatan 592 kasus per hari.

”Kami sudah mengontrol di tingkat RT dan RW. Kalau gagal, terus arep apa meneh (mau apa lagi)? Kami belum bisa cari jalan keluar. Salah satu caranya ya lockdown totally (karantina wilayah total),” kata Sultan.

Baca juga: Ratusan Warga Binaan Lapas Narkotika Yogyakarta Positif Covid-19

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas mengarahkan calon jamaah haji yang akan divaksin Covid-19 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (6/4/2021).

Angka penambahan kasus yang tinggi berdampak pula terhadap tingkat keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit. Menurut data dari Dinas Kesehatan DIY, pada Kamis sore, tempat tidur isolasi sudah terisi 75,9 persen. Sementara ruang rawat intensif terisi 62,6 persen. Angka peningkatan keterisian rumah sakit menunjukkan semakin banyak pasien baru yang menunjukkan gejala ringan dan sedang.

Menanggapi hal tersebut, Sultan meminta pemerintah tingkat kabupaten dan kota menambah lagi tempat karantina terpusat bagi pasien Covid-19. Isolasi mandiri dinilai kurang efektif. Karantina terpusat menjamin isolasi pasien berlangsung ketat.

”Misalnya, (isolasi mandiri) di rumahnya tetapi keluarganya jadi satu, ya sama saja. Satu orang kena, satu keluarga kena. Kita perketat kehidupan mereka. Sekarang mereka mau disiplin tidak? Kalau tidak ya sudah, lockdown saja,” kata Sultan.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Siswa yang telah lolos seleksi mengikuti pengerjaan perakitan mesin GeNose C19 di SMK SMTI, Umbulharjo, Yogyakarta, Rabu (19/5/2021). Perakitan mesin pendeteksi virus Covid-19 itu  dilakukan oleh 60 siswa sekolah itu dengan jumlah produksi sekitar 200 unit per hari.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana merespons positif akan munculnya wacana lockdown. Bagi dia, karantina wilayah menjadi jalan pahit yang harus ditempuh jika penularan sudah tak bisa dikendalikan lagi. Namun, wacana yang sudah dikemukakan itu hendaknya dirumuskan secara detail agar pelaksanaannya bisa berlangsung efektif.

”Ketika upaya pencegahan telah dilakukan secara maksimal, tetapi keadaan masih memburuk, bukan tidak mungkin Ngarsa Dalem (Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X) memilih opsi terakhir, yaitu lockdown total,” kata Huda.

Misalnya, (isolasi mandiri) di rumahnya tetapi keluarganya jadi satu, ya sama saja. Satu orang kena, satu keluarga kena. Kita perketat kehidupan mereka. Sekarang mereka mau disiplin tidak? Kalau tidak ya sudah, lockdown saja. (Sultan HB X)

Dihubungi terpisah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DIY Joko Murdiyanto menyampaikan, pihaknya juga mendukung wacana karantina wilayah. Ia tak berharap tingginya penambahan kasus berakibat pada kolapsnya sistem kesehatan. Jangan sampai apa yang sudah terjadi, di Kudus Jawa Tengah, terulang di DIY.

”Saya yakin itu keputusan yang sangat tidak enak bagi beliau (Sultan). Kalau memang betul (lockdown), dari sisi IDI sangat mendukung karena tenaga kami sudah mulai lelah. Masyarakat lelah, tenaga kesehatan lelah, dokter juga lelah,” kata Joko.