Rusdy Mastura Dilantik Jadi Gubenur Sulteng, Penyintas Berharap Pembangunan Hunian Tetap Dipercepat
Penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu, Sulteng, berharap Gubernur Sulteng Rusdy Mastura yang baru dilantik mempercepat pembangunan hunian tetap.
Oleh
VIDELIS JEMALI
·3 menit baca
PALU, KOMPAS — Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng terpilih Rusdy Mastura-Ma’mun Amir dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu (16/6/2021). Penyintas di Kota Palu, Sulteng, mengharapkan pasangan tersebut mempercepat pembangunan hunian tetap yang menjadi kebutuhan utama setelah 2,5 tahun gempa, tsunami, dan likuefaksi.
Rusdy-Ma’mun berhasil mengungguli pasangan Hidayat Lamakarate-Bartholomeus Tandigala pada pemilihan kepala daerah, 9 Desember 2020. Mereka unggul jauh dari pesaingnya tersebut.
Erni (54), penyintas gempa dan likuefaksi di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Palu, menyatakan dirinya menaruh harapan besar pada Rusdy-Ma’mun untuk menyelesaikan pembangunan hunian tetap (huntap). ”Saya berharap banyak pada Pak Cudi (panggilan Rusdy Mastura) dan bisa mempercepat pembangunan huntap,” ujarnya saat ditemui di kompleks hunian sementara (huntara) Petobo, Palu, Rabu (16/6/2021).
Rusdy disebut-sebut sering datang untuk berdialog dengan penyintas sehingga paham betul keinginan dan kebutuhan utama penyintas. Erni menempati salah satu kamar di kompleks huntara Petobo sejak April 2019.
Ia tinggal di huntara bersama dengan tiga anggota keluarga. Huntara untuk penyintas di Petobo berupa bangunan semipermanen berbentuk panggung dengan lantai dan dinding papan lapis.
Saya berharap banyak pada gubernur yang baru dilantik bisa mempercepat pembangunan huntap. (Erni)
Erni memilih lokasi huntap di Petobo yang saat ini status lahannya belum selesai diurus. ”Kami ingin tetap di Petobo karena ini tempat tinggal kami dan kerabat juga masih di sini. Kami minta pembangunan huntap di Petobo dipastikan dan dipercepat penyediaannya. Kalau bisa selesai pada akhir 2021,” ujarnya.
Belum beres
Pembangunan huntap untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu hingga saat ini masih belum beres. Status lahan menjadi kendala utama pembangunan huntap. Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan huntap diklaim warga setempat sebagai lahan olahan mereka.
Hal itu terjadi di Kelurahan Tondo (Huntap Tondo II) dan Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore. Penyediaan lahan untuk pembangunan huntap di dua lokasi tersebut dihentikan sejak Maret 2021 sambil menunggu penyelesaian masalah klaim warga Talise, Tondo, dan Talise Valangguni.
Masalah sama juga terjadi pada pembangunan huntap satelit di Petobo. Pemilik lahan meminta ganti rugi kepada pemerintah yang sampai saat ini belum ada titik temunya.
Saat ini diperkirakan masih ada 700 keluarga penyintas yang tinggal di huntara yang tersebar di berbagai titik di Palu. Penyintas lainnya menyewa rumah atau rumah kos.
Sementara yang lainnya menempati huntap yang telah dibangun dengan jumlah sekitar 2.000 unit. Huntap yang telah dibangun tersebut Kelurahan Tondo (Huntap Tondo I), Kelurahan Duyu, dan Kelurahan Balaroa. Masih dibutuhkan sekitar 3.000 unit huntap lagi.
Harapan untuk mempercepat pembangunan huntap juga disampaikan penyintas tsunami Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Marsa (26). ”Sudah 2,5 tahun lebih kami tinggal di huntara, kami harap percepat pembangunan huntap. Tidak usah dulu bangun yang lain, seperti jalan atau jembatan yang belum terlalu dibutuhkan, prioritaskan huntap,” ujar ibu satu anak yang tinggal di kompleks huntara Lere.
Huntara Lere berjarak sekitar 750 meter dari pantai Teluk Palu. Huntara tersebut dibangun lembaga sosial pada November 2018. Huntara terdiri atas unit-unit yang terpisah dengan lantai beton tipis, dinding papan lapis, dan tinggi atap dari lantai tak lebih dari tiga meter.
Marsa mengaku sudah mendaftar untuk mendapatkan huntap di Kelurahan Tondo (Huntap Tondo II). Ia juga sudah memasukkan semua berkas yang dibutuhkan, seperti sertifikat, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulteng, partai utama pengusung Rusdy-Ma’mun, Muslimun memastikan Rusdy-Ma’mun berkomitmen mempercepat pembangunan huntap penyintas. Jika ada aturan yang menghadang percepatan pembangunan, Rusdy meyakinkan hal itu bisa dilakukan dengan terobosan.
Muslimun juga memastikan sinergi antara pemerintah provinsi dan kota atau kabupaten terkait pembangunan huntap diintesifkan. Bahkan, dimungkinkan adanya alokasi bersama anggaran yang memang membutuhkan anggaran, semisal masih ada beberapa lokasi perlu pembebasan lahan. ”Insyallah Pak Cudi ingin menghapus air mata rakyat, termasuk dalam hal penanganan bencana,” ujarnya.