Abdul Halim: Pembangunan Desa Berkelanjutan Berbasis Data Terpadu
Pemerintah Kabupaten Wonogiri menjadi daerah pertama yang menyelesaikan pengumpulan data desa untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, atau SDGs. Data itu akan menjadi basis dalam menentukan pembangunan ke depan.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO
·3 menit baca
KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO
Bupati Wonogiri Joko Sutopo (kedua dari kanan) menerima penghargaan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (kiri) setelah berhasil menjadi kabupaten yang pertama menyelesaikan pengumpulan data desa untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals, di Kompleks Kantor Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, Rabu (16/6/2021).
WONOGIRI, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Wonogiri menjadi daerah pertama yang menyelesaikan pengumpulan data desa untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Data tersebut akan menjadi basis perencanaan pembangunan desa dalam waktu mendatang. Data yang terpadu diyakini membuat pembangunan lebih tepat sasaran.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar hadir menyerahkan penghargaan atas capaian tersebut kepada Bupati Wonogiri Joko Sutopo, di Kompleks Kantor Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, Rabu (16/6/2021) siang. Penghargaan juga diberikan kepada pendamping serta kepala desa di kabupaten tersebut yang mendukung tercapainya prestasi itu.
”Ini adalah prestasi yang luar biasa. Ini (Kabupaten Wonogiri) juga jadi yang pertama kali se-Indonesia. Maka, saya berterima kasih sekaligus belajar bagaimana manajemen yang dilakukan agar tertular di kabupaten-kabupaten lain di Indonesia,” kata Abdul Halim, seusai acara tersebut.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memberikan sambutan usai memberikan penghargaan terhadap Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang berhasil menjadi daerah pertama yang menyelesaikan pengumpulan data desa untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals, di Komplek Kantor Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, Rabu (16/6/2021).
Halim meyakini, pendataan dilakukan dengan lengkap sesuai item-item tujuan pembangunan berkelanjutan. Validitas datanya pun dapat dipercaya. Pasalnya, pendataan dilakukan secara mandiri oleh setiap pemerintah desa. Baik melalui kepala desa maupun pendamping desa.
Lebih dari itu, lanjut Halim, data desa yang sudah terkumpul juga akan selalu dimutakhirkan mengingat data dikumpulkan oleh warga desa sendiri. Ia menilai, pemutakhiran data menjadi hal penting. Selama ini, pembangunan selalu tersendat akibat data kerap kali tidak mutakhir.
”Data ini berasal dari desa, dikumpulkan oleh masyarakat desa, dan akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa,” kata Halim.
Pantai Sembukan yang berlokasi, di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu (12/6/2021). Pantai tersebut merupakan salah satu situs geologi yang masuk dalam Kawasan Geopark Gunung Sewu. Di kabupaten itu, terdapat tujuh situs geologi yang bersejarah dalam kawasan tersebut.
Menurut data Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, per 16 Juni 2021, jumlah relawan pendataan desa mencapai 1.134.724 orang. Data desa yang sudah diunggah mencapai 40.833 desa atau setara dengan 54 persen. Selain itu, data rukun tetangga yang terkumpul mencapai 434.889 RT.
Selanjutnya, tercatat 27.146.330 data keluarga atau setara 88 persen. Kemudian, data warga yang sudah dikumpulkan mencapai 79.896.201 orang atau setara 68 persen. Adapun data yang terkumpul ini berbasis nama dan alamat setiap warga.
”Sebesar 68 persen warga desa di Indonesia, dari 118 juta warga (desa) sudah terdata. Artinya, paling lambat pada Agustus 2021, pendataan sudah selesai sehingga perencanaan dana desa untuk tahun 2022 sudah betul-betul berbasis masalah,” kata Halim.
KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO
Seorang pengunjung mengendarai sepeda motor memasuki kompleks Museum Kars Indonesia, di Kawasan Geopark Gunung Sewu, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu (12/6/2021). Terdapat lima goa yang masuk dalam situs bersejarah di kawasan tersebut. Kelima goa itu adalah Goa Tembus, Goa Sodong, Goa Sapen, Goa Mrico, dan Goa Potro Bunder.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengungkapkan, pengumpulan data dapat berlangsung cepat berkat kolaborasi yang baik antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, hingga pendamping desa. Semuanya bergerak bersama untuk merampungkan pengumpulan data sesegera mungkin.
Lebih lanjut, Joko menuturkan, dengan adanya data terpadu, pembangunan perdesaan akan lebih terarah dan terukur. Subyektivitas dan ego sektoral yang muncul dalam musyawarah desa dapat ditekan. Data dapat menjadi pemandu bagi pemerintah desa untuk menetapkan skala prioritas pemanfaatan dana desa yang jumlahnya mencapai Rp 224 miliar per tahun di kabupaten tersebut.
”Membangun data itu memang mahal. Tetapi, membangun tanpa data jauh lebih mahal. Ini yang kami jadikan landasan sehingga kolaborasi bisa terjalin baik,” kata Joko.
KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO
Sejumlah wisatawan sedang berlibur di Pantai Sembukan, di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu (12/6/2021). Pantai tersebut merupakan salah satu situs geologi yang masuk dalam Kawasan Geopark Gunung Sewu. Di kabupaten itu, terdapat tujuh situs geologi yang bersejarah dalam kawasan tersebut.
Joko mengungkapkan, data desa nantinya tidak akan digunakan untuk melakukan pembangunan yang bersumber dari dana desa saja. Data tersebut juga dapat digunakan merencanakan pembangunan dari sumber dana lain. Hal itu khususnya untuk kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan seperti penuntasan stunting, pengentasan orang dari kemiskinan, hingga kekurangan gizi.
Sebelum basis data terpadu itu terkumpul, lanjut Joko, angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri telah berhasil diturunkan dari 13 persen menjadi 10 persen pada tahun ini. Ia meyakini, pemutakhiran data tersebut dapat membantu pemerintah merumuskan strategi yang lebih tepat untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.
