Akselerasi dan Momentum Pemulihan Ekonomi Kalbar Terus Dijaga

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Produk UMKM di stan pameran bertajuk ”Saprahan Khatulistiwa” di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Senin (7/6/2021).

PONTIANAK, KOMPAS — Pandemi Covid-19 memukul dunia usaha dan perekonomian, termasuk di Kalimantan Barat. Dengan berbagai kebijakan, perekonomian saat ini perlahan menunjukkan pemulihan. Akselerasi dan momentum pemulihan ekonomi itu harus terus dijaga.

Upaya itu salah satunya dilakukan Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat dengan menggelar kegiatan Semarak Pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Keuangan (Saprahan) bertajuk ”Saprahan Khatulistiwa”, Senin (7/6/2021).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Chusaini, dalam pembukaan acara, mengatakan, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak ekonomi signifikan dan mengubah tataran kehidupan dan bermasyarakat, termasuk dalam kegiatan perekonomian.

Namun, melalui berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kebijakan lain, kondisi ekonomi berangsur membaik. Kondisi saat ini memasuki tahap pemulihan dan diharapkan terus meningkat tahun 2021. Perekonomian Kalbar juga terus menunjukkan perbaikan meskipun pada triwulan I-2021 perekonomian Kalbar masih terkontraksi 0,1 persen.

”Pertumbuhan ekonomi ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi 0,74 persen. Pertumbuhan ekonomi Kalbar pada periode itu paling baik di regional Kalimantan,” ujar Agus.

Untuk menjaga akselerasi dan momentum pemulihan ekonomi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar menginisiasi ”Saprahan Khatulistiwa” tersebut. Kegiatan tersebut bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, pemerintah kabupaten/kota, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) se-Kalbar, serta pelaku industri keuangan dan UMKM.

Kegiatan itu merupakan kegiatan pendahuluan dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan juga Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia pada Juni 2021, yang dipusatkan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Agus mengatakan, Saprahan Khatulistiwa 2021 menjadi momentum peresmian pembentukan seluruh tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Pencapaian ini diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah Kalbar.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Perajin membuat topi caping di Kampung Mendawai, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (15/4/2021).

Selain itu, ini juga mempercepat akselerasi siklus perekonomian melalui perbaikan daya beli masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Transformasi digital UMKM dan memperkuat merek (brand) produk unggulan nasional juga didorong melalui penciptaan industri pendukung ekspor. Sasaran lain, menciptakan nilai bagi sekor pariwisata dan produsen UMKM.

Hal itu, menurut Agus, sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM sebanyak 30 juta UMKM pada 2023. Dalam kegiatan itu juga akan ada pertemuan pelaku UMKM dengan perbankan yang ada di Kalbar untuk memperluas akses keuangan.

Baca juga: Sebagian Besar UMKM Masih Enggan Akses Lembaga Keuangan Formal

Ada pula pameran produk UMKM di Pendopo Gubernur Kalbar pada 7-9 Juni dan di sebuah pusat perbelanjaan di Pontianak pada 11-24 Juni. Meski demikian, pameran dilakukan secara terbatas karena masih pandemi Covid-19.

Pameran itu diharapkan bisa mengenalkan produk UMKM kepada masyarakat dan meningkatkan transaksi UMKM. Produk UMKM yang ditampilkan merupakan binaan Bank Indonesia, Dekranasda Kalbar, dan instansi terkait lainnya. Produknya, antara lain, kerajinan, karya tenun, dan makanan.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Produk UMKM di stan pameran acara ”Saprahan Khatulistiwa” di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Senin (7/6/2021).

Gubernur Kalbar Sutarmidji menuturkan, pemerintah juga terus memberikan wadah untuk memasarkan produk UMKM dan memberikan pelatihan. Kabupaten/kota juga sudah memiliki kantor-kantor Dekranasda.

Ke depan, Pemprov Kalbar ingin menata ruang pamer produk-produk UMKM agar bisa menjadi penyemangat bagi pelaku UMKM untuk berkarya. Pemerintah juga terus berupaya menyediakan akses pemasaran secara daring.

Sutarmidji juga meminta kepada bupati/wali kota agar mengedukasi pelaku UMKM untuk mengakses sumber pembiayaan yang murah dari pemerintah. ”Jika itu dilakukan, pertumbuhan ekonomi akan semakin baik,” katanya.

Saat ini masih ada persoalan terkait daya beli pasar yang menurun sehingga pengusaha masih sulit menjual produk.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Pontianak Andreas Acui Simanjaya, secara terpisah, menuturkan, pandemi ini sudah masuk pada seleksi alam dalam dunia usaha. Ada sebagian usaha tutup, ada sebagian menyesuaikan dengan pola usaha baru, dan ada yang mengurangi karyawan serta memulai bisnis baru.

Saat ini masih ada persoalan terkait daya beli pasar yang menurun sehingga pengusaha masih sulit menjual produk. Dunia usaha pun masih melihat perkembangan situasi, termasuk daya beli di tengah pandemi yang belum berakhir ini.

Catatan Kompas, pandemi Covid-19 di satu sisi memang menekan dunia usaha. Namun, di sisi lain, ada juga pelaku UMKM produk tertentu yang justru mendapatkan peluang pasar. Kondisi saat ini bahkan memberikan ruang bagi orang yang terkena pemutusan hubungan kerja untuk membuka usaha baru.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Perajin kain tenun di Kampung Tenun, Kelurahan Batu Layang, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (15/3/2021).

Juru Bicara Pejabat Pengelola Informasi Daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar Veronika Eka Purwanti, Mei lalu, mengatakan, dampak pandemi dirasakan sektor UMKM di Kalbar. Hal tersebut diketahui berdasarkan pengaduan-pengaduan sejumlah pelaku UMKM. UMKM yang terdampak Covid-19 biasanya datang untuk berkonsultasi terkait bantuan bagi pelaku UMKM.

Pemerintah membantu pelaku usaha melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk meredam dampak Covid-19. Pada 2020 terdapat 114.288 usaha mikro di Kalbar yang mendapat bantuan sebesar Rp 2,4 juta per usaha. Pada tahun 2021 terdapat 62.276 usaha yang mendapatkan bantuan Rp 1,2 juta per usaha.

Baca juga: 752 Pekerja di Kalbar Terkena PHK Selama Pandemi

Di tengah pandemi Covid-19, di sisi lain, terjadi pertumbuhan jumlah UMKM. Pada akhir 2020 terdapat 181.459 pelaku UMKM di Kalbar. Namun, hingga 14 April 2021 terdapat 182.090 pelaku UMKM di Kalbar. Pertumbuhan ini didominasi pelaku usaha mikro.

Adanya penambahan usaha baru tersebut ditengarai salah satunya sebagai dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka yang terkena PHK kemudian membuat usaha-usaha mikro secara kovensional yang berbasis keluarga.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar, sebanyak 752 pekerja di Kalbar terkena PHK dan 3.978 orang dirumahkan selama masa pandemi Covid-19. Mereka terkena PHK dan dirumahkan karena sektor tempat mereka bekerja terpukul sejak Covid-19 melanda.

Jumlah pekerja yang terkena PHK dan yang dirumahkan tersebut tersebar di 14 kabupaten/kota. Data tersebut terhitung sejak 1 Maret hingga 1 Oktober 2020. Mereka pekerja di hotel, restoran, dan perdagangan umum.

Baca juga: Mereka Menolak Tunduk pada Pandemi