PPKM Mikro Belum Optimal, Masyarakat Jauh dari Rasa Aman

Kebijakan pengendalian Covid-19 dengan PPKM berskala mikro belum memberikan dampak signifikan. Pelaksanaannya di sejumlah daerah perlu dievaluasi agar tidak membuat masyarakat jauh dari rasa aman yang sesungguhnya.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Seorang warga melintasi masjid yang ditutup sementara seiring merebaknya Covid-19 di RT 004 Payo Selincah, Kota Jambi, Sabtu (8/5/2021). Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro berlangsung ketat di Jambi.

BANJARMASIN, KOMPAS — Kebijakan pengendalian Covid-19 dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro belum memberikan dampak signifikan di tengah masyarakat. Pelaksanaannya yang belum optimal di sejumlah daerah membuat masyarakat masih jauh dari rasa aman yang sesungguhnya.

Menurut ahli epidemiologi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan, Husaini, perlu analisis dan evaluasi tentang berlanjutnya kebijakan PPKM mikro di sejumlah daerah Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Pertanyaan mendasarnya, yaitu apakah PPKM mikro sudah benar dalam menerjemahkan pandemi Covid-19.

”Fakta di lapangan menunjukkan bahwa infeksi Covid-19 di tengah masyarakat belum terkendali. Bahkan, semakin sulit untuk dikendalikan. Itu membuat masyarakat jauh dari rasa aman yang sesungguhnya,” kata Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM itu di Banjarmasin, Jumat (28/5/2021).

Kompas/Wawan H Prabowo

Ruang serbaguna di kompleks Masjid Raya KH Hasyim Asyari, Cengkareng, Jakarta Barat, disulap menjadi tempat isolasi pasien Covid-19, seperti yang terlihat pada Jumat (28/5/2021).

Setiap hari selalu ada yang dilaporkan terkonfirmasi positif Covid-19 ataupun meninggal karena terinfeksi Covid-19. Namun, situasi pandemi berdasarkan laporan kasus itu seperti fenomena gunung es. ”Yang terlaporkan setiap hari hanyalah puncaknya. Infeksi Covid-19 sesungguhnya di bagian dasar gunung itu bisa jadi sangat besar atau jauh melampaui kasus di puncak,” ujarnya.

Husaini menyayangkan, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam pengendalian Covid-19 di Tanah Air masih terkesan skeptis terhadap fenomena gunung es pandemi Covid-19. Mereka bahkan terkesan mendekati atau mungkin saja sudah masuk dalam fase ”ignorant scientists” (ilmuwan bebal).

”Hal itu sangat tidak menguntungkan, bahkan menjadi berbahaya dalam pengendalian Covid-19 saat ini dan di waktu yang akan datang. Semakin jauh terjadinya bias dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka akan semakin bias pula penerapan kebijakan itu di masyarakat,” katanya.

Baca juga : Kasus Covid-19 di Kalsel Meningkat Waspadai Rasa Aman Palsu

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Imbauan untuk membatasi akses dan mobilitas warga terpasang di salah satu permukiman warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/4/2021).

Untuk mengoptimalkan kebijakan PPKM mikro, Husaini menyarankan agar satuan tugas Covid-19 nasional ataupun daerah tidak lagi berkutat di bagian hilir penanggulangan Covid-19. Kebijakan yang disampaikan ke masyarakat selama ini, seperti larangan mudik Lebaran dan pembukaan tempat wisata, adalah upaya penanggulangan di bagian hilir.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa infeksi Covid-19 di tengah masyarakat belum terkendali.

Penanggulangan di bagian hulu harusnya lebih diperkuat karena masih kurang disentuh, seperti peningkatan kapasitas 3T (testing, tracing, dan treatment) beserta peranti utamanya, yaitu kapasitas testing berbasis utama hasil tracing, kapasitas laboratorium, kemampuan sumber daya manusia, pemonitoran dan evaluasi isolasi mandiri, dan sebagainya.

”Peningkatan kegiatan 3T, khususnya testing (tes) dan tracing (pelacakan) bukan lagi secara minimal seperti yang dipersyaratkan, tetapi sudah masuk ideal,” katanya.

Baca juga : PPKM Mikro Masih Kurang Efektif meski Sudah Berjilid-jilid

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Surabaya, Jawa Timur, kembali menggencarkan tes usap PCR untuk mendapatkan kasus-kasus tersembunyi dan antisipasi ledakan kasus pandemi Covid-19.

Standar minimal Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk tes adalah 1:1.000 dari jumlah penduduk per minggu, sedangkan untuk pelacakan kasus minimal 1:30. Artinya, setiap satu orang positif, dalam waktu 72 jam harus dilakukan pelacakan dan tes kepada 30 orang kontak eratnya. ”Tes sebagai bentuk deteksi dini adalah kunci utama pengendalian Covid-19,” ujarnya.

Di samping itu, Husaini juga mendorong kampanye besar-besaran di tengah masyarakat bahwa Covid-19 masih ada dan berdekatan dengan kita setiap hari. Semua orang berpotensi terinfeksi dan sakit Covid-19. Untuk itu, semua harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M sampai dengan 5M (memakai masker yang baik dan benar, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan secara berkala, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas).

Tetap waspada

Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA menyatakan, Kalsel masih tetap memperpanjang PPKM mikro meskipun ada tren penurunan kasus saat ini. PPKM mikro jilid kedelapan terhitung dari 18 Mei sampai dengan 31 Mei 2021. ”PPKM mikro terus diperpanjang untuk mempertahankan tren penurunan kasus,” katanya lewat siaran pers, Jumat.

Dalam pelaksanaan PPKM mikro itu diharapkan ada penetapan zonasi Covid-19 skala RT/RW di setiap daerah dengan kriteria zona merah (risiko tinggi) jika terdapat lebih dari lima rumah yang terkonfirmasi positif Covid-19, zona oranye (risiko sedang) jika ada 3-5 rumah yang positif, zona kuning (risiko rendah) jika terdapat 1-2 rumah yang positif, dan zona hijau (tidak ada kasus).

Menurut Safrizal, penetapan zonasi itu sangat penting untuk penanganan Covid-19 di suatu wilayah tanpa bermaksud membuat masyarakat mengendurkan disiplin protokol kesehatan. ”Untuk pencegahan tetap diperlakukan sama, yakni seolah-olah semuanya berada di zona merah. Jadi, semua harus tetap waspada meskipun berada di zona kuning ataupun hijau,” ujarnya.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Warga beraktivitas di Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (13/3/2021). Selama masa PPKM mikro, desa tersebut mampu menekan kasus aktif di wilayahnya dari 27 kasus menjadi 0 kasus.

Safrizal juga mengakui ada berbagai kendala yang ditemukan selama melaksanakan PPKM mikro. Kendala terbesar adalah sikap masyarakat yang terkesan tidak takut lagi terhadap penularan atau penyebaran Covid-19. Sebagian di antaranya bahkan sudah mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan suka berkumpul atau berkerumun.

”Di Kalsel dengan masyarakat yang sangat agamais memang perlu keterlibatan tokoh agama atau ulama untuk memberikan pemahaman. Jangan sampai masyarakat salah memahami Covid-19 lalu berujung pada musibah,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri itu.

Baca juga : PPKM Mikro Beriringan dengan Peningkatan Kapasitas Pemeriksaan

Berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19 harian yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19 Kalsel, ada penurunan kasus aktif di Kalsel dalam dua minggu terakhir, dari 975 kasus pada 15 Mei menjadi 815 kasus pada 28 Mei 2021.

Meskipun demikian, pada Jumat (28/5/2021), masih terjadi penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 68 kasus sehingga jumlahnya kini menjadi 34.560 kasus. Dari jumlah tersebut, 32.735 orang (94,72 persen) dinyatakan sembuh, 815 orang (2,36 persen) dalam perawatan, dan 1.010 orang (2,92 persen) meninggal.