Tito Karnavian Minta Realisasi Anggaran Daerah Ditingkatkan
Realisasi anggaran di daerah masih rendah. Hal itu memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi yang membuat perekonomian dunia lumpuh. Salah satu faktornya juga keraguan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·3 menit baca
PALANGKARAYA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian minta pemerintah daerah memaksimalkan realisasi anggaran daerah dengan menciptakan program yang menyentuh masyarakat. Serapan yang rendah berpengaruh langsung terhadap perkembangan perekonomian daerah ataupun nasional.
Hal itu ia sampaikan di sela-sela kunjungannya ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/5/2021). Ia menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama 14 kepala daerah dari kabupaten dan kota di Kalteng.
Ia disambut di Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangkaraya, oleh sejumlah pejabat daerah. Dari bandara, Tito langsung menuju Kantor Gubernur Kalteng ditemani Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, yang baru dilantik beberapa waktu lalu oleh Presiden Joko Widodo.
Tito menyebutkan, dalam triwulan pertama 2021 terdapat 10 provinsi di Indonesia yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Papua dan Maluku Utara menempati posisi paling atas dengan pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen. Keduanya, menurut Tito, ditolong ekspor tembaga dan nikel.
Sisanya, sebanyak 24 provinsi menunjukkan pertumbuhan ekonomi negatif. Kalteng menempati tempat kedua sebelum terakhir dengan pertumbuhan ekonomi minus 3,12 persen. Tempat terakhir diisi oleh Bali dengan minus 9,85 persen.
Banyak faktor, lanjut Tito, yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi negatif. Salah satunya adalah efek domino dari pandemi Covid-19. Di Bali, sektor pariwisata yang diandalkan lumpuh sehingga secara otomatis pertumbuhan ekonomi pun ikut lumpuh.
”Kalteng ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa, ada perkebunan, pertambangan, dan banyak lagi, apalagi penduduk yang relatif tidak besar dengan luas wilayah yang sangat luas. Ini jadi tantangan bersama,” kata Tito.
Tito mengambil contoh Morowali, Sulawesi Tengah, yang membangun smelter dan menyediakan 40.000 tenaga kerja. Pemerintah daerahnya mewajibkan perusahaan untuk merekrut warga lokal. Pemerintah juga membuat pusat pelatihan agar warganya memiliki kemampuan. Dampaknya, penyerapan tenaga kerja dari warga lokal tinggi.
”Mereka (warga lokal) bukan jadi penonton, tetapi pemain. Itu menggerakkan perekonomian lainnya,” ujarnya.
Tito menyampaikan, salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan belanja daerah. Belanja daerah dinilai mampu memancing pihak swasta kembali menggeliat, diikuti oleh peredaran uang dan meningkatnya daya beli masyarakat.
”Belanja daerah harus dipercepat, di triwulan kedua ini harus direalisasikan segera untuk memulihkan ekonomi, ini permintaan Presiden,” kata Tito.
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengungkapkan, realisasi APBD Kalteng saat ini mencapai 26,52 persen atau Rp 1,2 triliun dari total Rp 4,8 triliun APBD Kalteng. Jumlah itu meningkat dalam waktu 10 hari karena adanya pembayaran sejumlah proyek tahun jamak (multiyears) di Kalteng. Walakin, serapan anggaran tersebut dinilai masih rendah dan akan dikejar pada triwulan kedua dan selanjutnya.
Sementara serapan anggaran di kabupaten dan kota rata-rata masih belum mencapai 20 persen. ”Masih ada kabupaten yang belum melakukan refocusing anggaran. Ini momentum agar pimpinan daerah menaruh atensi khusus untuk persoalan anggaran,” ujar Edy.
Para pejabat daerah yang hadir menyebutkan beberapa faktor rendahnya serapan anggaran dan belanja daerah. Salah satunya karena masih ada ketakutan pemerintah saat diperiksa aparat penegak hukum.
Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin menyebutkan, ketakutan terhadap aparat penegak hukum berdampak pada keraguan pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran yang ada. Selain itu adalah persoalan teknis lain.
”Ketakutan itu memang benar ketika mengurus refocusing, selain itu juga soal e-katalog. Kami juga ada koordinasi dan supervisi dengan KPK untuk mengatur aset. Ini juga cukup berat sehingga kerjanya terpecah,” kata Fairid.
Ketakutan serupa diungkapkan pemerintah daerah dari Kabupaten Gunung Mas, Kotawaringin Timur, dan beberapa kabupaten lain.
Menjawab hal itu, Tito Karnavian berencana bertemu dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk membicarakan hal tersebut agar ada pendampingan dalam serapan anggaran daerah. Pendampingan juga untuk mencegah pelanggaran dan bisa menjadi solusi. ”Intinya, menghilangkan keraguan, selama kita bekerja untuk rakyat, tulus,” ujarnya.