Penyerangan KKB Meluas, Operasi Keamanan Utamakan Kehati-hatian

Kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua kian meluas. Semula kelompok ini hanya terkonsentrasi di Kabupaten Intan Jaya, kini meluas ke Kabupaten Puncak, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.

KOMPAS/ FABIO MARIA LOPES COSTA

Warga Papua di Kabupaten Puncak, pada 20 Desember 2019. Keamanan mereka mesti dijamin meskipun operasi penegakan hukum terus digencarkan.

JAKARTA, KOMPAS--Operasi penegakan hukum di Papua akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk meminimalkan jatuhnya korban jiwa. Langkah ini diambil karena kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini terus meluas sejak pemerintah menetapkannya sebagai teroris pada akhir April lalu.

Selama Januari gerakan KKB masih terkonsentrasi di Intan Jaya. Memasuki Maret gerakkan kelompok ini meluas ke Kabupaten Puncak, dan Mei ini ke Kabupaten Yahukimo dan Pegunungan Bintang. Selama Januari-Mei ini total 19 kali KKB melakukan penyerangan. Korban jiwa dari aparat keamanan, warga sipil, dan anggota KKB, pun terus berjatuhan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Rabu (19/5), mengatakan, pemerintah terus mengikuti perkembangan situasi keamanan di Papua, terutama pasca-penetapan KKB sebagai kelompok teroris yang diikuti dengan operasi penegakan hukum.

”Sampai tadi malam (Selasa, 18/5) masih ada kontak senjata. Masih jatuh korban yang berhadapan dengan kelompok kecil pelaku kekerasan bersenjata yang memang menebar teror di sana,” kata Mahfud.

Baca juga: Kelompok Separatis Otak Serangan Dua Anggota TNI di Yahukimo

SATGAS NEMANGKAWI

Proses evakuasi jenazah salah satu jenazah anggota kelompok kriminal bersenjata bernama Denis Wanimbo ke Puskesmas Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Jumat (14/5/2021).

Penyerangan yang dilakukan KKB sejak Januari hingga 17 Mei di sebagian kawasan Papua ini telah menyebabkan enam aparat kemanan dan enam warga sipil meninggal. Meningkatnya eskalasi penyerangan yang dilakukan KKB belakangan ini menyebabkan aparat keamanan yang gugur bertambah dua orang. Hingga kini, total delapan aparat keamanan yang gugur. Sementara dari KKB ada empat anggotanya yang tewas saat terlibat kontak senjata dengan aparat keamanan.

Dua aparat keamanan yang gugur belakangan adalah Prajurit Dua Ardi Yudi Ardianto dan Prajurit Kepala Muhammad Alif Nur. Keduanya gugur dengan luka berat di kepala akibat diserang 20 orang tak dikenal saat keduanya mengamankan pembangunan talut di sekitar Bandar Udara Nop Goliat Deikai, Kabupaten Yahukimo, Selasa (18/5/2021). Senjata api jenis SS2 milik kedua prajurit itu pun dirampas pelaku.

Dua aparat keamanan yang gugur belakangan adalah Prajurit Dua Ardi Yudi Ardianto dan Prajurit Kepala Muhammad Alif Nur.

Rangkaian peristiwa itu, menurut Mahfud, menunjukkan bahwa KKB terus menebar teror di Papua. Sebelumnya, mereka juga merusak fasilitas publik, obyek vital, serta menyerang warga sipil, seperti dua guru, pelajar, dan pengemudi ojek. Tindakan itulah yang menjadi dasar pemerintah menetapkan mereka sebagai anggota teroris.

Adanya peningkatan eskalasi gangguan keamanan itu, pemerintah meminta TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk terus melakukan tindakan cepat, tegas, serta terukur. Selama ini, operasi penegakan hukum dianggap dilakukan dengan cukup baik di lapangan oleh Polri, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Aparat keamanan akan terus mengejar dan melumpuhkan para pelaku teror. Aparat juga diminta untuk melindungi warga sipil agar tetap merasa aman dari tindakan teror yang dilakukan oleh KKB.

Baca juga: Pelaku Penyerangan Dua Prajurit TNI di Yahukimo Berjumlah 20 Orang

DOKUMENTASI IKATAN KELUARGA TORAJA KABUPATEN PUNCAK

Proses evakuasi salah satu dari dua tenaga guru yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak berhasil tiba di Timika pada Sabtu (10/4/2021).

Mahfud menambahkan, pengejaran terhadap KKB akan dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan korban dari warga sipil. Bisa dipastikan aparat mampu membedakan warga sipil dan KKB. Pemerintah juga telah mengidentifikasi nama-nama anggota KKB berikut kantong-kantong wilayah yang mereka kuasai. Bahkan, saat ini, beberapa kantong KKB sudah diambil alih oleh aparat dalam operasi penegakan hukum.

”Aparat tidak boleh berbuat sewenang-wenang, tetapi harus sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme. Penegakan hukumnya, garda terdepan polisi, kemudian ada penebalan dari TNI,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, operasi penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan terukur kepada KKB, bukan kepada warga sipil Papua. Para anggota KKB yang sudah teridentifikasi itu di antaranya di bawah kepemimpinan Legakak Telenggen, Militer Murib, dan Tentara Murib.

Baca juga: Seorang Anggota Satgas Nemangkawi Tertembak di Puncak

DOKUMENTASI TPN OPM

Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau yang diklaim pihak keamanan sebagai kelompok kriminal bersenjata membakar pesawat  perintis PK-MAX di di Lapangan Terbang Kampung Pagamba Distrik Mbiandoga, Intan Jaya, Papua, pada Rabu (6/1/2021).

Waspada

Sementara itu, Komandan Resor Militer 172/Praja Wira Yakti Brigadir Jenderal TNI Izak Pangemanan, saat ditemui di Sentani, Kabupaten Jayapura, mengatakan, pihaknya menginstruksikan jajaran TNI di sejumlah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan karena meningkatnya serangan KKB. "Saya meminta anggota di wilayah teritorial Korem 172, seperti di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, dan Lanny Jaya, untuk waspada. Kami mendapatkan informasi KKB akan terus meningkatkan serangannya," kata Izak.

Izak menambahkan, TNI bersama Polri akan menempuh upaya penegakan hukum secara terukur untuk menemukan kembali senjata milik kedua anggota TNI yang dirampas KKB di Yahukimo pada Selasa kemarin.

"Kami berkomitmen dalam upaya pencarian senjata tidak akan terjadi konflik yang menyebabkan warga menjadi korban. Kami akan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama agar para pelaku segera mengembalikan dua pucuk senjata itu," tutur Izak.

Baca juga: Kontak Tembak di Puncak Papua, Dua Anggota KKB Tewas

SATGAS NEMANGKAWI

Barang bukti yang disita dari kelompok Lekagak Telenggen di Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (13/5/2021).

Adapun jenazah dua prajurit yang gugur di Yahukimo tiba di Sentani pada Rabu pukul 11.36 WIT. Jenazah Ardi kemudian diterbangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, sedangkan jenazah Alif diterbangkan ke daerah asalnya di Maluku.

Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri mengatakan, tim gabungan TNI-Polri dalam Satuan Tugas Nemangkawi melaksanakan upaya penegakan hukum untuk mempersempit ruang gerak KKB di sejumlah daerah, seperti Puncak dan Intan Jaya.

Menurutnya, KKB sangat menguasai kondisi geografis di daerah-daerah tersebut. Oleh karena itu, Satgas Nemangkawi mendirikan pos keamanan di sejumlah kampung yang menjadi jalur perlintasan KKB untuk mendapatkan amunisi, senjata, dan bahan makanan.

"Kami tidak bersikap reaktif, tetapi menunggu di pos sehingga mereka terlebih dahulu menyerang," ungkap Mathius.

Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri mengatakan, tim gabungan TNI-Polri dalam Satuan Tugas Nemangkawi melaksanakan upaya penegakan hukum untuk mempersempit ruang gerak KKB di sejumlah daerah, seperti Puncak dan Intan Jaya.

Di Jakarta, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan mengatakan, penegakan hukum terhadap KKB di Papua terus dilakukan. Berdasarkan pemetaan, ada 150 orang yang dikategorikan sebagai anggota militan KKB.

Hingga saat ini, kata Ramadhan, tidak ada peningkatan status pengamanan. Penambahan personel Satgas Nemangkawi juga tidak dilakukan, karena kekuatan yang ada masih cukup untuk menangani KKB.

Meski demikian, lanjutnya, Densus 88 Antiteror siap untuk dilibatkan. Pelibatan satuan khusus itu tinggal menunggu instruksi dari pimpinan.

Baca juga: Komandan KKB Lesmin Waker Meloloskan Diri

Kurnia Yunita Rahayu

Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Cahyo Pamungkas di Jakarta, Rabu (17/1).

Peneliti masalah Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, mengapresiasi kehati-hatian aparat penegak hukum yang dilakukan dalam operasi penegakan hukum di Papua.

Namun, menurut dia, pada praktiknya pemisahan antara warga sipil dan KKB akan sulit dilakukan. Meskipun mereka tinggal di hutan, KKB adalah bagian dari warga Papua. Mereka memiliki  kerabat dari warga sipil Papua. Mereka juga memiliki struktur, wilayah yang dikuasai, markas, simbol, dan bahasa isyarat khusus.

Oleh karena itu, kata Cahyo, meskipun pemerintah telah berhati-hati dalam  operasi penegakan hukum di Papua, potensi jatuhnya korban dari warga sipil,  aparat, dan KKB masih ada.

Cahyo pun berpendapat, ada baiknya pemerintah adakan pendekatan komprehensif melalui solusi politik. Pemerintah mengadakan dialog politik melibatkan faksi politik dan faksi sipil di Papua. Syaratnya, ada jeda kemanusiaan dan genjatan senjata dulu.