Kasus Covid-19 berpotensi meningkat setelah peringatan hari raya Idul Fitri 2021. Semua kepala daerah diinstruksikan memantau parameter penanangan Covid-19 agar bisa cepat mengantisipasi saat jumlah kasus naik.
Oleh
Nina Susilo
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengingatkan potensi kenaikan kasus Covid-19 yang kemungkinan terjadi setelah hari raya Idul Fitri. Semua kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, diminta tetap fokus, memantau parameter penanganan pandemi agar dapat mengambil langkah secara cepat saat ditemukan kenaikan kasus Covid-19.
”Ada potensi (kenaikan) jumlah kasus baru Covid-19. Meskipun kita telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik, 1,5 juta orang masih mudik sepanjang 6 Mei sampai 17 Mei,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia secara daring dari Istana Negara, Jakarta, Senin (17/5/2021).
Hadir dalam acara pengarahan itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Laporan yang diterima Presiden, sekitar 1,5 juta warga tetap melakukan mudik meski pemerintah sudah menyosialisasikan larangan jauh hari sebelum Lebaran. Angka tersebut setara dengan 1,1 persen jumlah penduduk Indonesia.
Meski secara persentase terlihat kecil, angka 1,5 juta jiwa tergolong besar. Ditambah lagi selama libur Lebaran mobilitas warga ke tempat-tempat wisata tergolong tinggi.
Namun, Presiden mengharapkan kasus aktif ke depan tidak setinggi angka kasus pada saat libur panjang sebelumnya. Jumlah kasus aktif harus terus ditekan karena saat ini kasus aktif juga jauh menurun. Jika pada 5 Februari lalu kasus aktif masih mencapai 176.000, pekan ini sudah turun menjadi 90.800 kasus.
Para kepala daerah diharapkan bersama-sama berupaya menjaga penurunan kasus aktif mengingat saat ini sejumlah negara tengah mengalami gelombang ketiga Covid-19. ”Kita harus memiliki ketahanan, memiliki endurance karena tidak mungkin selesai dalam waktu sebulan-dua bulan. Hati-hati, gelombang ketiga di negara-negara tetangga kita sudah juga mulai melonjak drastis,” kata Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyoroti tren kenaikan kasus di 15 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Para gubernur diminta berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan.
Para kepala daerah juga diminta mencermati rasio keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR). Penanganan pandemi Covid-19 bisa dikatakan baik jika BOR di rumah-rumah sakit di setiap daerah berada di bawah 50 persen.
Saat ini, secara nasional, keterisian tempat tidur di rumah sakit 29 persen. Namun, di beberapa daerah, angka BOR masih cukup tinggi. BOR Sumatera Utara 56 persen, Kepulauan Riau 53 persen, dan Riau 52 persen.
Indikator lain yang biasa digunakan untuk mengukur penanganan Covid-19 adalah BOR RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, yang selama pandemi difungsikan sebagai rumah sakit darurat perawatan pasien Covid-19. BOR RSDC Wisma Atlet pernah mencapai lebih dari 90 persen, tetapi kini sudah turun menjadi 15,5 persen.
”Saya minta gubernur, bupati, wali kota, danrem, dandim, kapolda, kapolres, kejati, kejari, seluruh sekda dan asisten, semuanya harus tahu angka-angka (parameter) seperti ini di setiap daerahnya sehingga tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Presiden.
Mendagri Tito Karnavian juga meminta kepala daerah selaku ketua Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) membangun kekompakan dan sinergi dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan di daerah, termasuk saat penanganan pandemi Covid-19.
Setiap evaluasi dan pembaharuan data situasi penanganan Covid-19, termasuk pelaksanaan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), perlu melibatkan kementerian/lembaga serta TNI/Polri.
Forkompimda juga diminta terus bersinergi dalam menangani krisis akibat pandemi Covid-19. Pemerintah daerah juga diharapkan terus kompak dengan pemerintah pusat dalam mengatasi pandemi.
”Momentum hari raya adalah salah satu yang perlu diwaspadai dan disikapi dengan kekompakan pusat dan pemerintah daerah,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah beserta Forkopimda seluruh Indonesia, Senin (17/5/2021).
Untuk mengantisipasi lonjakan kasus seusai libur Idul Fitri, pemerintah juga meminta semua warga yang kembali dari mudik melakukan karantina mandiri. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta semua masyarakat saling menjaga dan memiliki kesadaran untuk melakukan ini.
Setiap komunitas juga perlu saling mengingatkan anggotanya. Posko-posko di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro juga bisa mengawasi warga yang baru kembali dari bepergian untuk melakukan karantina mandiri.
”Ini semua dilakukan supaya penularan virus bisa dikendalikan lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Doni.
Sebagai langkah antisipasi, apabila lonjakan kasus benar-benar terjadi, stok obat-obatan di rumah-rumah sakit sudah disiapkan, demikian pula tempat tidur isolasi dan ICU di rumah-rumah sakit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, saat ini tersedia 70.000 tempat tidur isolasi dan 7.500 tempat tidur ICU secara nasional.
Karena itu, Budi juga meminta pemerintah daerah bersama jajaran TNI/Polri terus menggencarkan pengecekan (testing) dan pelacakan kontak erat pasien (tracing). ”Tidak usah takut kalau kelihatan banyak. Itu pesan kami. Sebab, suka atau tidak suka, mutasi virus baru sudah masuk Indonesia,” kata Budi.
Pertumbuhan ekonomi
Dalam pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia, Presiden Joko Widodo mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2021 masih minus 0,74 persen. Diharapkan, di kuartal kedua, bisa mencapai target lebih dari 7 persen.
Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya bisa terjadi bila semua daerah juga bergerak. Saat ini, pertumbuhan ekonomi 24 provinsi masih mengalami kontraksi, hanya sepuluh provinsi yang sudah memasuki pertumbuhan ekonomi yang positif.
”Kita harus bekerja keras dan optimistis agar di kuartal kedua kurang lebih di atas 7 persen bisa diperoleh. Tapi, urusan Covid-19 tetap harus terus ditekan. Jangan hanya melihat ekonomi. Dua-duanya harus berjalan beriringan,” tutur Presiden Joko Widodo. (INA)