Perusahaan yang Terpuruk akibat Pandemi Sulit Ikut Vaksinasi Gotong Royong

Program Vaksinasi Gotong Royong untuk dunia usaha diharapkan mampu mengobati perekonomian di Jawa Barat. Bantuan untuk perusahaan yang terdampak pandemi sangat diharapkan mengingat biaya yang dibebankan tidak sedikit.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/KRIS

Presiden Joko Widodo melihat pelaksaan vaksinasi gotong royong di pabrik PT Unilever Indonesia, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (18/5/2021)

BANDUNG, KOMPAS — Ribuan perusahaan di Jawa Barat telah mendaftar ikut  program vaksin gotong royong. Meski diharapkan bisa memperbaiki sektor ekonomi di Jabar, program vaksinasi ini dinilai sulit dipaksakan untuk perusahaan yang sangat terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar Cucu Sutara di Bandung, Selasa (18/5/2021) menyatakan, perusahaan yang mendaftarkan diri ini memiliki potensi karyawan hingga tujuh juta karyawan. Perusahaan ini berasal dari berbagai sektor dan didominasi perusahaan manufaktur.

”Kami meyakini vaksinasi gotong royong ini bisa mengantisipasi Covid-19. Vaksin ini dinyatakan halal dan aman jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Jika masyarakat sehat, usaha akan bangkit, terutama yang terdampak pandemi,” ujarnya.

Selain itu, Cucu melihat dunia usaha pariwisata dan jasa angkutan menjadi sektor yang paling terdampak pandemi. Sektor jasa ini sangat berhubungan dengan aktivitas dan pergerakan manusia sehingga pembatasan aktivitas manusia mengurangi produktivitasnya.

Produktivitas perusahaan padat karya yang membutuhkan banyak pekerja juga sangat terdampak akibat pembatasan. Di sisi lain, kata Cucu, daya beli masyarakat yang menurun juga berdampak pada produksi dan penjualan.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Harga Vaksin Gotong Royong

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah hasil produksi pabrik kerupuk mi cap Bunga Mawar di Kaumpandak, Karadenan, Bogor, Jawa Barat, saat hendak dikirimkan, Kamis (17/12/2020). Curah hujan dan frekuensi hujan pada akhir tahun yang meningkat membuat proses penjemuran bahan mentah krupuk di pabrik ini terkendala.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jabar, pertumbuhan ekonomi di Jabar masih dalam kontraksi minus 0,83 persen di triwulan I-2021. Dari kontraksi tersebut, sektor jasa perusahaan, seperti pariwisata dan hiburan, terdampak hingga minus 10,64 persen. Karena itu, Cucu mendorong industri di sektor ini untuk ikut berpartisipasi dalam vaksinasi.

”Kami akan dorong para pelaku usaha melaksanakan vaksinasi, terutama sektor yang sangat terdampak sehingga bisa memperbaikinya setelah vaksinasi dilaksanakan,” ujarnya.

Selain Kadin Jabar, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar juga mencatat sekitar 10.500 perusahaan yang mendaftar vaksinasi gotong royong. Sekretaris Eksekutif DPP Apindo Jabar Rudi Martono menyambut positif keluarnya regulasi harga vaksin yang nantinya pihak pengusaha diharapkan dapat ikut untuk melakukan vaksinasi.

”Perlu digarisbawahi bahwa tidak ada paksaan bagi pengusaha ikut ataupun tidak ikut dalam program vaksinasi gotong royong,” katanya.

Karawang menjadi salah satu daerah yang tengah melaksanakan program itu. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan, vaksinasi massal ini baru diikuti dua perusahaan di kawasan industri Karawang, yakni PT Sampoerna dan Asahimas. Saat ini, 500 karyawan PT Sampoerna diberikan vaksin.

”Kami memberikan izin kepada siapa pun perusahaan yang telah memenuhi kriteria vaksinasi gotong royong. Semoga 1.300 karyawan PT Sampoerna bisa divaksin semuanya,” kata Cellica.

Perusahaan kuat

Meski membutuhkan vaksin, kemampuan keuangan di sejumlah sektor masih mengalami kesulitan ekonomi, antara lain sektor transportasi, pergudangan, dan logistik. Apalagi, kata Rudi, biaya untuk vaksinasi ini mencapai Rp 439.570 per dosis.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Salah seorang pedagang asongan berjalan di pinggir Pantai Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (10/11/2020). Pandemi Covid-19 dan isu Tsunami Pantai Selatan Jawa membuat destinasi wisata ini sepi pengunjung.

Karena itu, Rudi menyarankan agar para pekerja dari sektor itu sebaiknya perlu mendapatkan vaksinasi gratis karena mereka berada di garda depan distribusi barang.

”BPJS Ketenagakerjaan perlu berandil menanggung biaya vaksinasi gotong royong bagi pekerja hingga subsidi biaya dalam pemberian vaksin. Kebijakan ekonomi tersebut adalah paket lanjutan yang ditujukan untuk upaya pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan Bandung Acuviarta Kartabi mengatakan, program vaksinasi mandiri gotong royong bisa dilakukan untuk perusahaan yang secara ekonomi kuat. Bahkan, program ini harus ditujukan kepada perusahaan yang tidak terdampak secara ekonomi akibat Covid-19.

Program vaksinasi mandiri dapat dianggap investasi karena asumsinya aktivitas usaha bisa bergerak optimal karena mobilitas sumber daya bisa lebih leluasa. Namun, program ini tidak boleh dipaksakan kepada seluruh korporasi karena menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

”Terkait dampak ke perekonomian makro, tentu akan baik dampaknya terhadap perekonomian jika program vaksinasi bisa menyasar penduduk (sumber daya manusia) yang lebih banyak. Namun, belum tentu secara ekonomi bisa sebaliknya. Apalagi jika keuangan perusahaan sangat terbatas,” ucap Acuviarta.

Vaksinasi mandiri dalam jangka pendek, dinilai dia, bisa berdampak pada keuangan perusahaan. Dalam pelaksanaannya mungkin bisa dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan anggaran perusahaan yang dimiliki. Acuviarta menyarankan agar pemerintah daerah dan pusat turut memberikan subsidi bagi perusahaan terdampak.

Baca juga: Kalangan Usaha yang Tak Mampu Gelar Vaksinasi Gotong Royong Butuh Solusi