Transparansi Pemerintah Memperkuat Kapasitas Negara dan Partisipasi Warga
Pemerintah didorong terus menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparans, partisipatif, inovatif, dan inklusif. Tata kelola pemerintah yang terbuka akan memperkuat kapasitas negara dan partisipasi warga.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA
·3 menit baca
ISTIMEWA/SEKNAS OGI
Tangkapan layar dari tayangan materi yang disampaikan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Slamet Soedarsono dalam webinar tentang peran ko-kreasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan berangkaian dengan kegiatan Open Government Week 2021 yang diselenggarakan secara daring, Senin (17/5/2021).
DENPASAR, KOMPAS — Pemerintah didorong terus menyelenggarakan pemerintahan secara terbuka yang mengutamakan nilai transparansi, akuntabilitas, partisipatif, inovatif, dan inklusif. Tata kelola pemerintahan yang terbuka dinilai semakin memperkuat kapasitas penyelenggara negara dan meningkatkan kualitas pembangunan serta mendorong partisipasi warga.
Demikianlah benang merah dari seminar pendahuluan Open Government Week Indonesia 2021 secara dalam jaringan, yang diselenggarakan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, Senin (17/5/2021). Seminar secara daring, atau webinar, tentang peran ko-kreasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan berangkaian dengan kegiatan Open Government Week 2021 yang dilaksanakan mulai 17 Mei sampai 21 Mei 2021.
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Slamet Soedarsono mengatakan, memastikan institusi publik menanamkan prinsip tata kelola yang baik dan visi jangka panjang serta membangun kepercayaan melayani warga turut menjadi prioritas dalam perubahan performa ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Tangkapan layar dari tayangan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Slamet Soedarsono dalam webinar tentang peran ko-kreasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan berangkaian dengan kegiatan Open Government Week 2021 yang diselenggarakan secara daring, Senin (17/5/2021).
Berdasarkan laporan Global Competitive Index 2020, menurut Slamet, dalam webinar, Senin (17/5/2021), terdapat 11 prioritas yang perlu dijalankan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Dikutip dari laporan World Economic Forum 2020, performa Indonesia dalam menanamkan prinsip tata kelola yang baik pada institusi publik masih mengalami tantangan dan nilainya relatif masih rendah.
Deputy Chief Executive Officer for the Open Government Partnership Joe Powell mengatakan, Indonesia turut mendirikan forum Kemitraan Pemerintah Terbuka, atau Open Government Partnership (OGP) pada 2011, setelah bersama Amerika Serikat mendirikan Gerakan Inovasi Transparansi Global pada 2010.
Joe menambahkan, keterbukaan menjadi semakin berarti dalam masa pandemi Covid-19, antara lain berkaitan dengan transparansi data, pendanaan untuk penanganan pandemi Covid-19, ataupun program-program stimulus.
Joe menambahkan, menumbuhkan rasa percaya dan kepercayaan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta menjadi modal dalam membangun dan mengembangkan kolaborasi ataupun ko-kreasi sehingga semua pihak tersebut berkontribusi.
ISTIMEWA/SEKNAS OGI
Tangkapan layar dari tayangan Deputy Chief Executive Officer for the Open Government Partnership Joe Powell dalam webinar tentang peran ko-kreasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan berangkaian dengan kegiatan Open Government Week 2021 yang diselenggarakan secara daring, Senin (17/5/2021).
Diplomasi lunak
ISTIMEWA?SEKNAS OGI
Tangkapan layar dari tayangan materi yang disampaikan Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Prahesti Pandanwangi dalam webinar tentang peran ko-kreasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan berangkaian dengan kegiatan Open Government Week 2021 yang diselenggarakan secara daring, Senin (17/5/2021).
Tampil setara
Dalam webinar, Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia Strategis di Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menyatakan, pemerintah daerah di Indonesia mampu tampil dan setara dengan pemerintah daerah dari negara-negara lain dalam kemitraan dan inovasi transparansi penyelenggaraan pemerintah.
Dari 56 pemerintah daerah di dunia yang dipercaya untuk bergabung dengan kemitraan global Open Goverment Partnership (OGP), lima pemda di antaranya berasal dari Indonesia. Pemda itu, antara lain, Pemkab Banggai (Sulawesi Tengah), Pemkab Brebes (Jawa Tengah), dan gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat-Kabupaten Sumbawa Barat.
”Ini kesempatan emas untuk melihat peluang kerja sama internasional,” kata Jaleswari dalam webinar itu. Jaleswari menambahkan, peluang kerja sama internasional itu juga menjadi bentuk soft power diplomacy untuk mendukung momen pemulihan dan kebangkitan Indonesia.
ISTIMEWA/SEKNAS OGI
Tangkapan layar dari tayangan materi yang disampaikan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo dalam webinar tentang peran ko-kreasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan berangkaian dengan kegiatan Open Government Week 2021 yang diselenggarakan secara daring, Senin (17/5/2021).
Webinar juga diisi pemaparan dari OGP Global Envoy Yanuar Nugroho; Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Prahesti Pandanwangi; Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo; Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard; serta Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah di Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nyoto Suwignyo.
Ini kesempatan emas untuk melihat peluang kerja sama internasional.
Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo mengatakan, tata kelola pemerintah yang terbuka dan transparan dan memberikan peluang kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil akan menciptakan ekosistem yang mengarah pada pemerintahan yang berkualitas. Sugeng menyatakan, partisipasi dan ko-kreasi menjadi isu penting dan perlu diperdalam.
OGP Global Envoy Yanuar Nugroho mengungkapkan, transparansi penyelenggara pemerintah harus ditunjukkan hingga aparatur pemerintah desa. Menurut Yanuar, tata kelola pemerintahan yang baik dan tranparansi hingga level desa akan memperkuat relasi antara negara dan rakyat atau antara pemerintah dan masyarakat.
