Kepri Perketat Larangan Mudik, Jumlah Kepulangan Buruh Migran Berkurang
Langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperketat pelaksanaan larangan mudik berpengaruh terhadap volume kepulangan buruh migran dari Malaysia.
Oleh
PANDU WIYOGA
·3 menit baca
BATAM, KOMPAS — Lonjakan penularan Covid-19 yang terus terjadi di Kepulauan Riau membuat pemerintah daerah memperketat pelaksanaan larangan mudik. Semua jenis transportasi dibatasi untuk mengontrol mobilitas warga. Kebijakan itu berpengaruh terhadap jumlah kepulangan buruh migran.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjung Pinang, Senin (10/5/2021), meminta, semua pihak untuk mewaspadai lonjakan penularan Covid-19 pada masa libur Idul Fitri. Ia juga berharap agar warga mematuhi larangan mudik antarpulau yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 460/Set-STC19/V/2021.
”Selain itu, kami membatasi kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan, seperti buka puasa bersama. Para pejabat daerah di semua tingkat juga dilarang melakukan open house,” kata Ansar.
Secara khusus, ia meminta wali kota dan bupati untuk membatasi kegiatan seusai tarawih maksimal hingga pukul 22.00. Pada malam nanti, petugas akan mulai melakukan razia keramaian di dua kota dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi, yakni Batam dan Tanjung Pinang.
Kami membatasi kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan, seperti buka puasa bersama. Para pejabat daerah di semua tingkat juga dilarang melakukan open house.
Hingga 9 Mei, jumlah kumulatif penularan Covid-19 di Kepri sebanyak 12.431 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.539 orang dinyatakan sembuh, 1.614 masih dirawat, dan 278 meninggal.
Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam Budi Santosa menyatakan, lonjakan kasus di Kepri terpantau sejak akhir April 2021. Kini, petugas di BTKLPP harus memeriksa 400 hingga 900 sampel usap per hari dari sebelumnya hanya sekitar 300 sampel usap per hari.
Menurut Ansar, lonjakan kasus baru itu salah satunya disebabkan oleh kluster buruh migran. Sejak 1 Januari, ada lebih dari 14.000 buruh migran dari Malaysia dan Singapura yang pulang melalui Batam dan Tanjung Pinang. Ratusan di antaranya terdeteksi positif Covid-19.
Kepala Subsatuan Tugas Khusus Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Daerah Pelintasan Batam Letnan Kolonel (Kav) Sigit Dharma Wiryanto mengatakan, hingga 8 Mei, sebanyak 723 buruh migran masih berada di Batam dan 231 orang tengah dirawat di Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang karena positif Covid-19.
Sigit menuturkan, selama larangan mudik, pemerintah membatasi kepulangan buruh migran dari Malaysia. Pada 6-17 Mei, dijadwalkan akan ada tiga kapal yang tiba dari Pelabuhan Stulang Laut dan tiga kapal dari Pelabuhan Pasir Gudang, Malaysia. Masing-masing kapal hanya diizinkan mengangkut maksimal 150 buruh migran.
Pada 9 Mei, Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono meninjau kepulangan buruh migran di dua pelabuhan di Johor. Di Pelabuhan Stulang Laut, buruh migran yang pulang berjumlah 63 orang. Adapun di Pelabuhan Pasir Gudang, buruh migran yang pulang berjumlah 84 orang.
Jumlah kepulangan buruh migran itu itu menurun sekitar 60 persen dari biasanya. Dengan menurunnya jumlah penumpang tujuan Batam itu, manajemen pelabuhan di Malaysia akan menghentikan layanan feri di Pasir Gudang pada 10-17 Mei dan 12-16 Mei di Stulang Laut.
Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya, Konsulat Jenderal RI Johor Bahru Andita Putri Purnama mengatakan, mayoritas buruh migran yang pulang belakangan ini adalah warga negara Indonesia yang telah habis kontrak kerja, peserta program rekalibrasi pulang, ibu hamil, serta beberapa orang dengan keperluan mendesak lainnya.
Pada masa larangan mudik ini, tim KJRI Johor Bahru terus melakukan koordinasi ketat dengan otoritas di Malaysia agar buruh migran yang pulang dipastikan membawa dokumen kesehatan lengkap. Sebelumnya, pada akhir April, petugas kesehatan di Batam menemukan sejumlah buruh migran yang pulang membawa surat tes Covid-19 dengan metode reaksi rantai polimerase (PCR) palsu.