Cegah Buruh Lewat ”Jalur Tikus”, Pemerintah Akan Terbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Pemerintah akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor bagi buruh migran tanpa dokumen agar mereka dapat pulang lewat pintu resmi.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam menggunakan pulse oximeter untuk mengukur kadar oksigen dalam darah salah satu dari 64 buruh migran Indonesia yang baru tiba dari Malaysia di Pelabuhan Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (8/5/2021).

BATAM, KOMPAS — Pemerintah akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor bagi buruh migran tanpa dokumen agar dapat pulang lewat pintu resmi. Selama ini, buruh itu diduga pulang melalui ”jalur tikus” untuk menghindari petugas. Hal itu dikhawatirkan bakal menyulitkan petugas melacak kontak terkait penularan Covid-19.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Batam, Sabtu (8/5/2021), mengatakan akan segera berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri untuk menerbitkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) bagi buruh migran tanpa dokumen. Surat itu dibutuhkan buruh migran, seperti para korban perdagangan orang, agar dapat pulang ke Tanah Air lewat jalur resmi.

Tito khawatir, buruh migran tanpa dokumen pulang melalui jalur tikus apabila kesulitan pulang lewat pintu resmi. Hal itu membuat kepulangannya tidak terkontrol sehingga menyulitkan pelacakan kontak terkait Covid-19.

”Kalau tidak begitu, mereka nanti pulang lewat jalur tikus. Di situ nanti dimainkan mafia. Mereka harus bayar. Selain itu, nanti ditangkap lagi di sini. Kasihan mereka,” kata Tito seusai meninjau kepulangan buruh migran di Pelabuhan Internasional Batam Centre.

Baca juga : Batam Hadapi Beban Ganda, Lonjakan Kasus Positif di Tengah Gelombang Kepulangan Buruh Migran

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berbicara di Grab Fatigon Vaccine Center yang digelar di Kompleks Olahraga Jakabaring Palembang, Rabu (31/3/2021).

Saat ini, ada tiga pintu resmi yang dibuka pemerintah untuk menangani kepulangan buruh migran. Daerah itu adalah Batam di Kepulauan Riau, Entikong (Kalimantan Barat), dan Nunukan (Kalimantan Utara).

Sementara Dumai (Riau) dan Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara) sudah tidak lagi menerima kepulangan buruh migran. Alasannya, dua lokasi itu tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19 tinggi.

Di Batam, kata Tito, setiap hari ada hampir 200 buruh migran yang masuk. Sebanyak 20-30 persen di antaranya terdeteksi positif Covid-19. Dengan kondisi itu, hanya daerah yang memiliki banyak lokasi karantina yang masih dapat bertahan melayani kepulangan buruh migran.

”Mereka adalah saudara-saudara kita. Ini masalah operasi kemanusiaan. Pembatasan di sana membuat mereka susah bekerja. Mau tidak mau pintu perbatasan harus dibuka supaya mereka tidak terjebak di sana,” ucap Tito.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam memeriksa dokumen kesehatan salah satu dari 64 buruh migran Indonesia yang baru tiba dari Malaysia di Pelabuhan Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (8/5/2021).

Kepala Subsatuan Tugas Khusus Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Daerah Pelintasan Batam Letnan Kolonel Sigit Dharma Wiryanto mengatakan, sepanjang 2021 sudah lebih dari 14.000 buruh migran pulang lewat kota itu. Kini, 723 orang masih berada di Batam dan 231 orang tengah dirawat di Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang karena positif Covid-19.

Melihat kondisi itu, Tito meminta Komandan Resor Militer 033 Wira Pratama Brigadir Jenderal Jimmy Ramoz, selaku Kepala Satgas Khusus Pemulangan PMI Kepri, segera menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk menangani kepulangan buruh migran. Nantinya, dana yang dibutuhkan akan disalurkan Kementerian Keuangan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

”Intinya, saat ini saya melihat fakta di lapangan, belanja masalah, apa saja yang kira-kira di luar kemampuan daerah dan bisa saya bantu pusat suarakan di rapat (dengan kementerian lain), Senin (10/5/2021) nanti,” ucap Tito.

Pada 19 April lalu, Kepala BNPB Doni Munardo mengatakan, pemerintah pusat akan segera memberikan dana sebesar Rp 2,4 miliar per bulan untuk biaya karantina buruh migran kepada Provinsi Kepri. Jumlah itu dihitung dengan estimasi rata-rata kedatangan buruh migran 200 orang per hari.

Baca juga : Tangani Kepulangan Buruh Migran, Batam Butuh Bantuan Pusat