Pesan Khusus Lebaran dari Sumsel

Angka kematian kasus Covid-19 di Sumsel menduduki peringkat ketiga nasional.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kerumunan masih terjadi di Pasar Lemabang Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (3/5/2021).

Jeda empat hari, dua pejabat penting negara menyambangi Sumatera Selatan, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Tujuan mereka, mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk tidak meremehkan Covid-19. Peringatan seperti bertubi-tubi ini karena menjelang Idul Fitri, jumlah kasus positif dan angka kematian di Sumsel akibat Covid-19 meningkat pesat.

Belum minum bikin tenggorokan seret

Menjelang Buka siapkanlah es dawet

Agar koban covid tidak berderet

Tidak apalah mulut ini harus selalu cerewet

Lantunan pantun disampaikan Doni Monardo dalam rapat koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah Sumsel, Rabu (5/5/2021), di Palembang. Dalam paparan sekitar 40 menit itu, ia mengingatkan setiap pemimpin daerah di Sumsel untuk tidak menganggap enteng Covid-19.

Sumsel menjadi 1 dari 10 provinsi di Sumatera yang dikunjungi Doni untuk menjalankan misi khusus dari Presiden Joko Widodo, yakni mengingatkan setiap provinsi tentang situasi pandemi terkini. Sumsel menjadi prioritas karena lonjakan kasus Covid-19 dan angka kematian yang cukup signifikan dalam satu bulan terakhir. ”Bahkan, angka kematian di Sumsel kini sudah menduduki peringkat ketiga nasional dengan angka 4,93 persen,” ujar Doni.

Data Satgas Covid-19 Sumsel, dalam periode 4 April-3 Mei, tingkat kematian di Sumsel meningkat dari 4,75 persen menjadi 4,89 persen dengan total korban jiwa 1.033 orang. Selanjutnya, angka keterisian tempat tidur dari 34 persen melonjak menjadi 57 persen, positivity rate dari semula 28,61 persen menjadi 30,71 persen. Lonjakan ini membuat indikator pandemi di Sumsel melebihi standar nasional.

Baca juga: Dinilai Lalai Terapkan PPKM Mikro, Mendagri Tegur Keras Sumsel

Peningkatan kasus Covid-19 juga tergambar dari bertambahnya daerah yang berstatus zona merah dari satu daerah, yakni Palembang, pada awal April lalu, menjadi tiga daerah dengan tambahan Ogan Komering Ulu Timur dan Prabumulih.

Dengan tetap mengenakan masker di sepanjang paparannya, Doni berharap Sumsel tidak mengulangi kesalahan India yang lalai menjalankan protokol kesehatan yang pada akhirnya berdampak buruk bagi warganya.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.

Pada Januari 2021, kisah Doni, jumlah kasus aktif di India sekitar 150.000 kasus, sedangkan di Indonesia sekitar 176.000 kasus. Namun, euforia berlebihan membuat warga India menyelenggarakan sejumlah kegiatan, seperti pesta, acara keagamaan, olahraga bersama yang menimbulkan kerumunan. Akibatnya, lonjakan kasus signifikan dengan penambahan kasus hingga 400.000 per hari dan ribuan nyawa warganya harus melayang.

Dari kasus ini, Doni mengingatkan agar semua jajaran harus bersepakat dan kompak dalam mencari solusi dan strategi agar Covid-19 tidak terus meluas. Salah satunya dengan melarang warga untuk mudik. ”Larangan mudik adalah keputusan politik negara yang diambil dari pertimbangan data. Jangan ada yang keluar dari keputusan politik negara tersebut,” katanya.

Ia berharap kebijakan ini dipertahankan hingga jajaran terendah sehingga mobilitas masyarakat bisa ditekan. Koordinasi antarlembaga tidaklah cukup, perlu dukungan setiap komponen masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat. ”Masih ada sekitar 17 persen warga Indonesia yang tidak percaya Covid-19. Sosialisasi tanpa paksaan menjadi hal penting,”  ujarnya.

Kegusaran peningkatan kasus dan angka kematian di Sumsel juga disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam kunjungannya ke Palembang, Minggu (2/5/2021). Bahkan, ia menganggap Sumsel tidak menjalankan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro secara optimal. ”Saya menilai tidak ada PPKM di Sumsel,” ucap Tito.

Dugaan itu terbukti dari aktivitas masyarakat yang tinggi di Sumsel. ”Di Palembang masih ditemukan kafe yang buka sampai pukul 10 malam,” ujarnya.

Menurut Tito, kepala daerah harus memiliki satu narasi yang sama dalam membuat keputusan. ”Dilarang mudik. Titik,” ucapnya. Jika pemda tetap memberikan sinyal mudik, kemungkinan terburuknya adalah 33 persen warga akan mudik. Hal ini tentu akan membuat mobilitas semakin meningkat.

Baca juga: 4.019 Personel Dikerahkan untuk Operasi di Sumsel

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan keterangan pers di Rumah Sakit Bari Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (2/5/2021).

Sebelum kedatangan Mendagri, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru penah memperbolehkan ”balik dusun” (pulang kampung) dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, ketika kedatangan Mendagri, Herman menilai bahwa kondisi Sumsel masih terkendali.

Sebaliknya, setelah peringatan dari Mendagri itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo langsung membuat aturan untuk melarang mudik, bahkan shalat Idul Fitri di masjid pun dilarang. ”Lebih baik shalat Idul Fitri di rumah saja bersama keluarga,” ujarnya.

Tidak hanya di Palembang, peningkatan mobilitas jelang Lebaran juga terjadi di seluruh Sumsel secara umum. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah menyebutkan, peningkatan mobilitas terlihat dua minggu terakhir, tepatnya memasuki bulan Ramadhan. Kondisi serupa terjadi pada Idul Fitri tahun lalu. ”Seharusnya kita bisa belajar dari situasi saat itu,” ucapnya.

Sebenarnya, situasi pandemi di Sumsel pernah landai, yakni pada periode Februari-Maret 2021, di mana tidak ada zona merah sama sekali. Namun, situasi berubah drastis empat minggu terakhir ketika zona merah meningkat dari tidak ada zona merah menjadi tiga daerah berstatus zona merah.

Pada saat libur panjang memang terjadi kenaikan mobilitas penduduk di Sumsel. Paling tinggi berada di pusat perbelanjaan awal April lalu yang kenaikan mobilitasnya 36 persen. Sumsel tidak sendiri. Dari 34 provinsi, 19 provinsi menunjukan tren kenaikan mobilitas ke pusat perbelanjaan. Peningkatan mobilitas biasa terjadi 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri.

Baca juga: Batasi Kegiatan Masyarakat di Palembang, Sholat Idul Fitri di Masjid Ditiadakan

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Salah satu Posko Penyekatan di Simpang Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (5/5/2021).

Pembatasan

Gayung bersambut, pemda Sumsel berkolaborasi dengan sejumlah jajaran, seperti TNI/Polri, dalam penyekatan arus mudik 6-17 Mei 2021 yang dibarengi Operasi Ketupat Musi tahun 2021. Direktur Lalu lintas Polda Sumsel Komisaris Besar Cornelis Ferdinand Hotman Sirait mengatakan, mulai Kamis (6/5/2021) ada 78 pos yang terdiri dari 39 pos sekat antarkabupaten dan 8 pos sekat antarprovinsi. Adapun 31 lainnya merupakan pos pengamanan dan pos pelayanan yang ditempatkan di sejumlah area publik, seperti pusat perbelanjaan dan pasar.

Penempatan ini dilakukan untuk mengendalikan mobilitas masyarakat di jalan yang berniat mudik. ”Jika terjaring mau mudik, kami akan suruh mereka putar balik,” ujarnya. Begitu pula di sejumlah pusat perbelanjaan akan terus dipantau agar tidak terjadi kerumunan.

Komitmen menjaga kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan diharapkan dipertahankan sampai kondisi Sumsel membaik dan terbebas dari Covid-19. Dalam paparannya, Doni berpesan, ”Pimpinan daerah harus bekerja keras. Lebih baik lelah sekarang daripada nanti kita kewalahan di kemudian hari karena lonjakan kasus dan angka kematian tinggi. Karena itu, jangan lengah.”