Mudik Nomor Satu, Korona Nanti Dulu

Sebagian warga menganggap virus Covid-19 sudah tidak ada sehingga kesadaran mereka akan protokol kesehatan sangat lemah. Bahkan, mereka nekat mudik dengan segala cara.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Enda (33) bersama istri, tiga anak, dan keluarga lainnya menunggu keberangkatan kapal cepat di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/5/2021). Warga Baubau ini rela berdesakan agar bisa mudik sebelum pembatasan berlangsung.

Di gendongan ibunya, Gio, bayi berumur dua bulan, tertidur lelap di bawah guyuran gerimis dan ramai orang berdesakan. Memakai masker, Ria (31), sang ibu, antre bersama ratusan calon penumpang yang ingin naik ke kapal dari Kendari dengan tujuan akhir Baubau. ”Yang penting harus mudik. Kalau korona saya kira sudah tidak ada,” katanya.

Bersama tiga anak dan suami, Ria tiba di Pelabuhan Nusantara Kendari pada Rabu (5/5/2021) tepat saat azan subuh berkumandang. Ia sebelumnya menempuh perjalanan selama hampir 12 jam dari Morowali, Sulawesi Tengah.

Mencarter kendaraan minibus seharga Rp 1.000.000, keluarga ini melewati sejumlah daerah sejauh 300 kilometer. Setelah tiba, mereka lalu ke loket untuk membeli tiket.

”Dapatnya cuma satu yang ada kursi. Kami yang lain di lorong atau di mana saja. Yang penting bisa pulang,” kata Enda, sang suami.

Setelah mendapat cuti dari perusahaan tambang tempatnya bekerja di Morowali, Enda segera berkemas untuk pulang. Kesempatan ini tidak disia-siakan, mengingat tahun sebelumnya ia dan keluarga tidak bisa mudik akibat larangan mudik waktu itu.

”Sekarang harus pulang. Sudah lama tidak ketemu orangtua dan keluarga,” ujarnya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Ria (31) menggendong Gio, anak bungsunya yang berumur dua bulan, sebelum menaiki kapal cepat di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/5/2021). Ribuan warga rela berdesakan agar bisa mudik sebelum pembatasan berlangsung.

Ria menambahkan, pandemi Covid-19 membatasi orang untuk bepergian. Hanya saja, ia menyayangkan aturan dari pemerintah yang tiba-tiba dan tidak disiapkan sejak jauh hari. Belum lagi tempat wisata selama ini mulai dibuka dan orang dibolehkan untuk bepergian.

Baca juga: Puncak Penyeberangan Feri di Kolaka Diprediksi Pekan Depan

Ia mengaku tidak terlalu khawatir dengan Covid-19 yang penyebarannya disebut masih meluas. Selama memakai masker, ia merasa cukup aman. Terlebih lagi, sejauh ini ia merasa virus Covid-19 tidak ada lagi di sekitar. Di Morowali, pekerja asing datang hampir setiap hari dan situasi terasa telah kembali normal, seperti sebelum masa pandemi Covid-19 melanda.

”Saya kira korona itu sudah hilang. Itu orang-orang sudah tidak ada yang jaga jarak,” katanya.

Di Pelabuhan Nusantara Kendari, calon penumpang berjubel, antre sejak pintu masuk. Tidak ada lagi jaga jarak, bahkan orang-orang berdesakan. Antrean kembali terjadi di pintu masuk kapal. Orang-orang berdesakan, terkadang saling mendorong. Aparat dari berbagai instansi hanya terlihat memantau dan tidak memngambil tindakan apa pun.

Di dalam kapal, situasi tidak kalah horor. Penumpang yang tidak mendapat kursi duduk di lorong, di tangga, berdesakan di buritan, hingga di anjungan. Beberapa terlihat dengan santainya melepas masker, makan, atau mengobrol dengan penumpang lain.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Ribuan penumpang kapal cepat rela berdesakan di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/5/2021). Para penumpang ini mengantisipasi larangan mudik yang segera berlangsung.

Yuyun (20) berdiri di luar kapal, menunggu rekannya yang belum tiba. Bersama empat rekannya, ia tiba lebih dulu dari calon penumpang lain, saat situasi belum begitu padat. Mahasiswi Universitas Halu Oleo ini ingin mudik ke Baubau, kampung halamannya.

”Hari ini sebenarnya ada ujian tengah semester, tapi karena mudik besok dilarang, makanya segera ke pelabuhan saja. Ujiannya daring, sebentar saja di kapal. Mudah-mudahan ada jaringan internet,” katanya.

Yuyun menceritakan, ia baru tahu larangan mudik dalam wilayah provinsi sehari sebelumnya. Ia lalu menghubungi rekan-rekan dan keluarganya tentang rencana mudik. Ia memutuskan untuk segera pulang dan Lebaran bersama orangtua.

Baca juga: Waspada Peningkatan Kasus, Pergerakan Masyarakat Perlu Ditekan

Sejumlah orang ia hubungi untuk mencari tiket. Akan tetapi, tiket kapal cepat seharga Rp 185.000 dengan kursi dan Rp 125.000 tanpa kursi sangat sulit dicari. Mereka memutuskan datang saja ke pelabuhan dan membeli langsung tiket di lokasi. Di pelabuhan, harga tiket melambung hingga Rp 300.000, itu pun tidak mendapat kursi.

Kecewanya karena larangan mudik itu baru dikeluarkan kemarin. Jadi, tidak ada waktu bersiap-siap. Ini saya pakai sendal jepit saja saking paniknya. (Yuyun)

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Ribuan warga rela berdesakan agar bisa mudik sebelum pembatasan berlangsung di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/5/2021). Tidak tegasnya pemerintah berpotensi membuat kluster baru penularan Covid-19 di wilayah ini.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memang baru mengeluarkan larangan mudik antarkabupaten/kota di wilayah ini pada Selasa (4/5/2021). Sebelumnya, Pemprov Sultra mengizinkan mudik dilakukan di semua wilayah dan semua moda. Mudik hanya dilarang untuk mereka yang keluar atau akan masuk wilayah ini.

Gubernur Sultra menuturkan, pihaknya mengeluarkan instruksi tersebut untuk kepentingan bersama, seiring aturan pemerintah pusat yang juga melarang mudik untuk Lebaran kali ini. Sebab, Covid-19 merupakan virus yang berbeda dengan yang lainnya.

”Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudik dan menjaga protokol kesehatan karena wilayah Sultra itu kasusnya sudah cukup turun (kasus Covid-19) dibandingkan dengan sebelumnya, jadi harus dijaga,” tuturnya.

Wilayah perbatasan, tambah Ali, akan dijaga ketat oleh personel keamanan dalam rentang 6-17 Mei 2021. Warga yang melintas akan diperiksa, dicek sesuai protokol kesehatan, dan akan diarahkan untuk memutar balik jika diketahui akan mudik.

Baca juga: Tiga Fasilitas Isolasi Covid-19 di Kendari Penuh

Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina menyampaikan, larangan mudik diberlakukan untuk mengatur mobilitas masyarakat, utamanya di masa menjelang Lebaran saat ini. Sebab, hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan ledakan kasus baru di tengah masyarakat.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Ribuan warga rela berdesakan di kapal cepat agar bisa mudik sebelum pembatasan berlangsung, di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/5/2021). Selain faktor keamanan pelayaran, tidak tegasnya pemerintah juga berpotensi membuat kluster baru penularan Covid-19 di wilayah ini.

Menurut Hado, pemerintah tidak melarang aktivitas masyarakat melalui moda transportasi, baik laut, darat, maupun udara, selama hal tersebut bukan untuk mudik. Operator kendaraan juga tidak dilarang selama mematuhi aturan.

”Mungkin karena baru berlaku, maka pelaksanaan di lapangan seperti di pelabuhan tadi ada terjadi miss komunikasi. Padahal, operator itu sudah diatur untuk mengangkut penumpang 50 persen dari kapasitas. Hal itu sebenarnya juga wilayah penegak hukum di lapangan. Tapi, kami akan menindak pelanggaran yang terjadi, misalnya pada izin pelayaran perusahaan kapal,” katanya.

Enda menambahkan, sebagai warga yang rindu kampung, ia tidak keberatan dengan berbagai aturan, baik harus dengan prosedur tes antigen atau lainnya. Hanya saja, ia berharap pemerintah konsisten dengan aturan dan menerapkan aturan sejak jauh hari sebelumnya.

”Kami ini mau ketemu orangtua. Saya kira kalau untuk orangtua, semua akan dilakukan. Yang penting pemerintahnya tegas dan konsisten dengan aturannya sendiri,” tutupnya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Seorang penumpang menggendong erat bayinya saat menaiki kapal cepat di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/5/2021).