Puan Maharani: Covid-19 Belum Terkendali, Implementasikan Larangan Mudik

Ketua DPR Puan Maharani meminta seluruh pihak untuk memastikan kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei berjalan. Hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang belum terkendali.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Kendaraan berpelat nomor wilayah Jakarta melintas di jalur pantura Cirebon, Jawa Barat, Rabu (5/5/2021). Sejumlah pengendara mulai mudik sebelum larangan mudik oleh pemerintah pada 6-17 Mei.

CIREBON, KOMPAS — Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, Polri, dan TNI bersinergi mengimplementasikan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Kebijakan tersebut demi mencegah penyebaran Covid-19 yang belum terkendali.

”Saya tentu saja meminta Kementerian (Perhubungan) dan TNI-Polri dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut secara sinergi, terkoordinasi, dan bergotong royong,” ujar Puan saat meninjau Cirebon, Jawa Barat, Rabu (5/5/2021).

Turut serta dalam kegiatan itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Istiono. Selain mengunjungi Terminal Harjamukti dan Stasiun Kejaksan, rombongan juga memberikan bahan makanan pokok kepada awak bus di Terminal Harjamukti.

Baca juga: Antisipasi Mudik Lebaran, 2.400 Petugas Siaga 24 Jam di Cirebon

Puan menerima laporan dari Korlantas terkait kesiapan 381 titik penyekatan di jalur Lampung hingga Bali untuk menghalau pemudik. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan rencana awal, yakni 333 titik penyekatan. Saat larangan mudik Lebaran 2020, terdapat 146 titik penyekatan.

Titik penyekatan tersebut bakal memeriksa kendaraan yang terindikasi mudik, seperti berpelat nomor luar daerah. Jika terbukti mudik, petugas akan memutarbalikkan kendaraan ke daerah asalnya.

”Saya meminta agar petugas tetap menjaga kesopanan dan menjelaskan kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memprediksi 18,9 juta orang akan tetap mudik meski telah dilarang. Adapun daerah tujuan terbanyak adalah Jawa Tengah, Jabar, dan Jawa Timur. Ia pun meminta petugas memastikan larangan mudik berjalan. Masyarakat juga diimbau menahan keinginannya keluar rumah, berkerumun, apalagi ke luar daerah.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Bajaj melintas di jalur pantura Cirebon, Jawa Barat, Rabu (5/5/2021). Sejumlah pengendara mulai mudik sebelum larangan mudik oleh pemerintah diberlakukan pada 6-17 Mei. Sembilan titik penyekatan disiapkan di wilayah Cirebon.

”Ini untuk menjaga keselamatan kita semua, diri kita, keluarga, dan lingkungan dalam menahan laju perkembangan Covid-19. Ini penting, masalah Covid-19 sampai saat ini belum bisa dikatakan selesai. Justru dengan banyaknya orang (mudik) ini membuat situasi semakin tidak kondusif,” ujarnya.

Per Rabu, misalnya, tercatat penambahan 5.285 kasus Covid-19 baru di Indonesia sehingga total kasus terkonfirmasi mencapai 1.691.658 orang. Sebanyak 46.349 orang di antaranya meninggal dunia dan 98.217 orang masih menjalani perawatan.

Arus meningkat

Di tengah larangan mudik dan kasus Covid-19 yang belum terkendali, arus kendaraan di jalur pantai utara Cirebon dan Jalan Tol Cikopo-Palimanan terus meningkat. Di perempatan Harjamukti, Cirebon, misalnya, kendaraan roda dua berpelat nomor Jakarta serta Tegal dan sekitarnya memadati jalanan. Bahkan, tampak beberapa bajaj melintas.

”Masyarakat mendahului larangan mudik atau mencuri start. Tadi pagi, ada peningkatan kendaraan sekitar 30 persen daripada biasanya,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon Kota Ajun Komisari La Ode Habibi. Namun, ia belum mengetahui pasti jumlah kendaraan yang melintas.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) mengunjungi Stasiun Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (5/5/2021). Puan meminta seluruh pihak bersinergi dalam menjalankan kebijakan larangan mudik 6-17 Mei.

Meski demikian, pihaknya telah melakukan pra-penyekatan secara acak kepada pengendara yang terindikasi mudik. Titik penyekatan tersebar di Kalijaga, Tangkil, Penggung, dan Kedawung. Sekitar 700 personel gabungan TNI, Polri, dan pemda bakal menjaga pos penyekatan 24 jam selama masa larangan mudik.

Peningkatan volume kendaraan juga terjadi di Gerbang Tol Palimanan, ruas Jalan Tol Cipali. Hingga Rabu siang, tercatat 9.826 kendaraan keluar dari GT Palimanan menuju arah Jawa Tengah. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama, yakni 5.000-6.000 kendaraan.

Volume kendaraan di Cipali juga melonjak pada Selasa (4/5/2021), yakni 50.670 kendaraan untuk arah Jakarta dan Jawa. Padahal, sehari sebelumnya, volume kendaraan tercatat 44.155 unit. Adapun volume kendaraan pada hari biasa, sebelum Lebaran, berkisar 25.000 unit.

Bantuan

Terkait larangan mudik, awak bus berharap pemerintah memberikan kompensasi karena tidak bisa beroperasi sepenuhnya. ”Sebelum dilarang mudik saja pendapatan kami sudah berkurang 70 sampai 80 persen. Sekarang, penumpang dari Cirebon paling lima orang. Sebelumnya, penuh. Kalau dilarang mudik, ya nganggur di rumah saja,” kata Sri Yanto (44), sopir bus Cirebon-Semarang.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya tengah mengusulkan dana kompensasi untuk awak bus melalui Kementerian Koordinator Perekonomian. ”Insya Allah dapat (semua),” ucap Budi yang belum mengetahui pasti bentuk bantuannya.

Baca juga: Sebanyak 158 Pos Penyekatan Mudik di Jabar Dioperasikan Besok