Tangani Kepulangan Buruh Migran, Batam Butuh Bantuan Pusat
Pemerintah Kota Batam mulai kewalahan menangani ribuan buruh migran yang pulang dari Malaysia dan Singapura. Ratusan di antaranya terdeteksi positif Covid-19.
Oleh
PANDU WIYOGA
·3 menit baca
BATAM, KOMPAS — Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, mulai kewalahan menangani ribuan buruh migran yang pulang dari Malaysia dan Singapura. Ratusan di antaranya terdeteksi positif Covid-19. Dengan anggaran yang terus menipis, daerah berharap pusat segera turun tangan memberi bantuan dana.
Ketua Subsatuan Tugas Khusus Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Daerah Pelintasan Batam Letnan Kolonel (Kav) Sigit Dharma Wiryanto, Senin (4/5/2021), mengatakan, ada sebanyak 13.877 buruh migran yang pulang lewat Batam sepanjang 2021. Sebanyak 953 di antaranya masih berada di Batam untuk menjalani karantina.
Sesuai prosedur, semua buruh migran diwajibkan menjalani karantina selama lima hari dan dua kali tes Covid-19 dengan metode reaksi rantai polimerase (PCR). Enam hotel dan tiga rumah susun disediakan Pemkot Batam sebagai lokasi karantina buruh migran.
Dari 953 buruh migran yang masih berada di Batam, sebanyak 112 di antaranya terdeteksi positif Covid-19 dan dirawat di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang. Hal itu membuat 333 tempat tidur dari total kapasitas rawat 360 tempat tidur di RSKI Pulau Galang telah terpakai.
”RSKI sudah (hampir) penuh. Kepala RSKI menyampaikan sebaiknya pasien positif yang merupakan warga Batam selanjutnya bisa dialihkan ke RS rujukan lain sehingga nantinya RSKI bisa digunakan secara maksimal untuk pekerja migran,” kata Sigit.
Hal itu membuat 333 tempat tidur dari total kapasitas rawat 360 tempat tidur di RSKI Pulau Galang telah terpakai.
Selain itu, Satgas Khusus Kepulangan PMI juga tengah mempertimbangkan penambahan lokasi karantina. Tiga rusun yang ada saat ini memiliki kapasitas sekitar 1.500 orang dan sudah terisi 758 buruh migran.
Penambahan ruang rawat dan lokasi karantina perlu segera dilakukan karena diperkirakan masih ada ribuan buruh migran di Malaysia dan Singapura yang harus pulang. Sejumlah petugas kesehatan terus disiagakan di Pelabuhan Internasional Harbour Bay dan Pelabuhan Internasional Batam Centre untuk mengawasi kepulangan buruh migran.
Selama masa larangan mudik, dua pelabuhan internasional itu tetap dibuka khusus untuk membantu kepulangan buruh migran. Pada 6-17 Mei, masih ada tiga kapal yang akan tiba dari Pelabuhan Stulang Laut dan tiga kapal dari Pelabuhan Pasir Gudang, Malaysia. Masing-masing kapal mengangkut 150-200 buruh migran.
Selama masa larangan mudik, buruh migran yang selesai menjalani karantina di Batam juga diperbolehkan langsung pulang ke kampung halaman. ”Kami akan mengeluarkan surat izin jalan yang isinya menyatakan yang bersangkutan telah menjalani serangkaian tes dan karantina di Batam,” ujar Sigit.
Bantuan dana
Pada 19 April lalu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo mengatakan, pemerintah pusat akan memberikan dana sebesar Rp 2,4 miliar per bulan untuk biaya karantina buruh migran kepada Provinsi Kepri. Jumlah itu dihitung dengan estimasi rata-rata kedatangan buruh migran 200 orang per hari.
Namun, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, pihaknya belum mendapat bantuan dana dari pusat. ”Kami masih utang, khususnya untuk biaya makan (buruh migran), dan yang diutang sudah mulai mencak-mencak,” ucapnya.
Kami masih utang, khususnya untuk biaya makan (buruh migran), dan yang diutang sudah mulai mencak-mencak.
Selain persoalan anggaran, kepulangan ribuan buruh migran melalui Batam juga disebut memicu lonjakan kasus positif di Kepri. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers yang disiarkan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden pada 3 Mei.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad pada 19 April menyatakan, lonjakan kasus positif akibat kepulangan buruh migran itu menyebabkan rencana pembukaan perbatasan untuk wisatawan asing kembali molor. Padahal, awalnya, pemerintah berharap destinasi wisata di Kepri bisa mulai dibuka bagi wisatawan asing pada 21 April.