Dalam satu minggu belakangan, sebanyak 652 buruh migran dari Malaysia dan Singapura tiba di Pelabuhan Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Oleh
PANDU WIYOGA
·2 menit baca
BATAM, KOMPAS — Dalam satu minggu belakangan, sebanyak 652 buruh migran dari Malaysia dan Singapura tiba di Pelabuhan Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah Kota Batam segera melakukan realokasi anggaran untuk menangani kepulangan buruh migran itu. Bantuan dana dari pemerintah pusat juga dinantikan mengingat kemampuan daerah terbatas.
Ketua Satuan Tugas Pemulangan Pekerja Migran Indonesia di Batam Letnan Kolonel (Kav) Sigit Dharma Wiryanto, Rabu (28/4/2021), mengatakan, setiap hari, puluhan hingga ratusan buruh migran terus berdatangan di Pelabuhan Batam Centre. Saat ini, para buruh migran ditampung di tiga lokasi, yakni Rumah Susun (Rusun) Badan Pengusahaan Batam, Rusun Pemkot Batam, dan Rusun Putra Jaya.
”Prosedurnya, mereka akan dites PCR (tes Covid-19 dengan metode reaksi rantai polimerase) setelah tiba di Batam. Lalu dikarantina lima hari di rusun dan kembali dites PCR kedua sebelum diizinkan pulang ke kampung halaman,” kata Sigit.
Ia juga menuturkan, saat ini ada 69 buruh migran yang terdeteksi positif Covid-19. Mereka semua dirawat di Rumah Sakit Khusus Infeksi Covid-19 di Pulau Galang. ”Kemungkinan jumlahnya masih akan bertambah karena hari ini ada beberapa orang lagi yang terdeteksi positif Covid-19,” ucap Sigit.
Sejak Maret 2020, buruh migran yang pulang melalui Kepri sebanyak 74.198 orang. Sepanjang April ini, ada 11.642 buruh migran yang pulang melalui dua pelabuhan di Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Dari jumlah itu, sebanyak 158 orang terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan tes PCR di Kepri.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Selasa (27/4/2021), mengatakan, dalam minggu ini Pemkot Batam akan melakukan realokasi anggaran untuk penanganan buruh migran. Selain itu, ia juga berharap daerah mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat mengingat kemampuan anggaran daerah sangat terbatas.
Sebelumnya, persoalan anggaran daerah yang terbatas itu juga diungkapkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo saat rapat kerja tentang penanganan Covid-19 dan pemulangan buruh migran di Batam, Senin (19/4/2021).
Selama ini, pemerintah daerah hanya mampu menyediakan anggaran untuk karantina selama tiga hari setelah tes PCR pertama. Padahal, berdasarkan ketentuan pemerintah pusat, buruh migran yang baru pulang dari luar negeri harus menjalani karantina selama lima hari sebelum menjalani tes PCR kedua.
Dalam pertemuan itu, Doni menyatakan akan mengusulkan pemberian dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,4 miliar per bulan kepada Provinsi Kepulauan Riau untuk menangani buruh migran. Bantuan itu diberikan dengan estimasi rata-rata kedatangan buruh migran 200 orang per hari.