Lantik Delapan Kepala Daerah, Edy Ingatkan Sumut Darurat Korupsi

Delapan pasang kepala daerah di Sumut dilantik di Medan. Kepala daerah diingatkan, saat ini Sumut darurat korupsi karena rentetan kasus yang tidak pernah habis. Agenda pemberantasan korupsi diminta diprioritaskan.

HUMAS PEMPROV SUMUT

Delapan pasang kepala daerah dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di Medan, Sumut, Senin (26/4/2021). Para kepala daerah diingatkan, saat ini Sumut darurat korupsi.

MEDAN, KOMPAS — Delapan pasang kepala daerah di Sumatera Utara dilantik di Medan, Senin (26/4/2021). Kepala daerah diingatkan, saat ini Sumut darurat korupsi karena rentetan kasus korupsi kepala daerah tidak pernah habis. Agenda pemberantasan korupsi diminta diprioritaskan.

”Saat ini naik lagi ke ranking dua persoalan hukum (kasus korupsi) kepala daerah. Anda jangan bikin malu Sumatera Utara lagi. Ini perlu dijaga bersama,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat melantik delapan pasang kepala daerah di Kantor Gubernur Sumut.

Pasangan kepala daerah yang dilantik, antara lain, adalah Radiapoh H Sinaga dan Zonny Waldi (Simalungun), Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang (Samosir), Cory Sebayang dan Theopilus Ginting (Karo), Hilarius Duha dan Firman Giawa (Nias Selatan), Khenoki Waruwu dan Era Era Hia  (Nias Barat), serta Amizaro Waruwu dan Yusman Zega (Nias Utara).

Selain itu, silahkan Anda lakukan. Kalau salah bisa dibenarin. (Edy Rahmayadi)

Pasangan kepala daerah lainnya adalah Lakhomizaro Zebua dan Sowa’a Laoli (Kota Gunungsitoli). Sementara Wakil Wali Kota Binjai Amir Hamzah juga dilantik menjadi wali kota. Pada pelantikan gelombang pertama Februari lalu, Amir dilantik menjadi Wali Kota Binjai dan terjadi kekosongan jabatan wali kota terpilih karena pasangannya, Juliadi, meninggal.

Baca juga : Menjadi Tersangka, Wali Kota Tanjung Balai Ditahan KPK

HUMAS PEMPROV SUMUT

Delapan pasang kepala daerah dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di Medan, Senin (26/4/2021). Para kepala daerah diingatkan, saat ini Sumut darurat korupsi.

Edy mengingatkan, ada tiga prinsip sederhana yang harus dihindarkan kepala daerah agar tidak terjebak dalam korupsi. Pertama, jangan memperkaya diri sendiri dengan mengambil suap dan meminta apa pun yang bukan haknya, jangan memperkaya orang lain, dan tidak merugikan uang negara. ”Selain itu, silakan Anda lakukan. Kalau salah, bisa dibenarin,” katanya.

Edy juga mengingatkan para istri atau suami kepala daerah agar tidak membawa keluarganya terjebak dalam pusaran korupsi. Menurut dia, peran keluarga sangat penting untuk mencegah kepala daerah terjebak dalam gaya hidup yang membuat mereka harus korupsi.

”Ibu-ibunya jangan mengganggu bapaknya yang tidak benar. Kalau sudah bapaknya mulai punya duit agak tebal, perlu dipertanyakan, halal tidak duit itu. Banyak yang malah mojokin bapaknya, kok, kita tidak punya apa-apa,” kata Edy.

Sumut saat ini memang disorot dalam sejumlah persoalan korupsi kepala daerah. Kasus terbaru, Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial, yang baru dilantik Februari lalu, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (24/4/2021) karena menyuap penyidik KPK sebesar Rp 1,3 miliar. Suap diberikan untuk menghentikan kasusnya yang sedang diselidiki lembaga antirasuah itu.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Pemandangan Danau Toba terlihat dari Desa Sipira, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Sumut, Selasa (16/7/2019). Kaldera Toba merupakan salah satu kekayaan Sumut.

Sebelumnya, bekas Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin juga ditangkap KPK karena korupsi terkait suap jabatan. Uang itu, antara lain, digunakan untuk membiayai kebutuhan istrinya saat ikut dalam kunjungan dinas ke Jepang. Kasus itu membuat korupsi yang mendera Wali Kota Medan terjadi tiga kali berturut-turut setelah wali kota sebelumnya, yakni Rahudman Harahap dan Abdillah, juga tersandung kasus korupsi.

Deretan kasus korupsi di Sumut, antara lain, juga menimpa bekas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan Syamsul Arifin serta bekas Bupati Pakpak Bharat Remigo Berutu dan bekas Bupati Labuhan Batu Utara Khairuddin Syah.

Bupati Simalungun Radiapoh mengatakan, amanah Gubernur, termasuk untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi, akan menjadi program utama mereka. ”Tentu amanah ini merupakan tanggung jawab. Kami mendapat satu amanah melalui pelantikan yang dilakukan Gubernur,” katanya.

Radiapoh mengatakan, program prioritasnya yang lain adalah perbaikan infrastruktur jalan di Simalungun. Menurut dia, perbaikan jalan sangat penting karena berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

Adapun Cory mengatakan, ia sudah menyiapkan program 100 hari untuk pembangunan Kabupaten Karo, khususnya di bidang pariwisata, pertanian, dan pendidikan. Sebagai wakil bupati pada periode lalu, itu menyatakan telah menyiapkan program pertamanya, yakni membersihkan dan mendesain Berastagi sebagai kota pariwisata.

Cory juga mengapresiasi sikap negarawan Edy yang tetap menjalankan acara pelantikan saat adik kandungnya, Komisaris Besar Zulfikar Tarius, meninggal dan jenazahnya masih disemayamkan di rumah dinas Gubernur Sumut. Zulfikar meninggal di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (25/4/2021) sore, karena sakit. Jenazahnya kemudian dibawa ke Sumut dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin sore. Terakhir ia bertugas sebagai Auditor Kepolisian Madya Tingkat II Itwasum Polri.

”Semua tahu beliau masih dalam keadaan berdukacita, bahkan adiknya pun belum dikebumikan. Walau dalam suasana berbelasungkawa, beliau tetap melantik dan memberikan yang terbaik untuk negara,” ucapnya.

Baca juga : Korupsi dan Ancaman Apatisme Warga Medan