Perbaikan Kualitas Lingkungan Kalsel Jadi Prioritas
Perbaikan kualitas lingkungan menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam rencana kerja pemerintah daerah Kalimantan Selatan tahun 2022. Perbaikan itu kian mendesak setelah Kalsel dilanda banjir parah awal 2021.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BANJARMASIN, KOMPAS — Indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan masih berada di bawah rata-rata nasional. Karena itu, perbaikan kualitas lingkungan menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022. Perbaikan itu kian mendesak setelah Kalimantan Selatan dilanda banjir parah pada awal tahun 2021.
Lingkungan hidup menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalsel Tahun 2022. Musrenbang yang mengusung tema ”Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Lingkungan” itu digelar secara virtual, Kamis (22/4/2021).
Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA mengatakan, RKPD Kalsel pada 2022 akan fokus pada enam isu strategis. Pertama adalah lingkungan hidup. Isu ini merupakan isu yang sangat urgen setelah Kalsel mengalami bencana banjir yang cukup parah. Persoalan berkurangnya tutupan lahan perlu menjadi prioritas bersama, termasuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya.
”Indeks kualitas lingkungan hidup di Kalsel harus ditingkatkan lebih cepat lagi karena masih cukup jauh berada di bawah rata-rata nasional. Angka Kalsel adalah 61,94, sedangkan nasional 66,55. Perbedaannya hampir lima angka,” kata Safrizal saat membuka kegiatan musrenbang.
Dengan torehan angka itu, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Kalsel masih pada predikat cukup baik. IKLH itu turut dipengaruhi indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).
Safrizal mengemukakan, Kalsel masih rendah terutama pada indeks kualitas tutupan lahan, yakni hanya 46,78, sedangkan nasional mencapai 62,00. ”Penurunan tutupan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito menjadi salah satu penyebab banjir di Kalsel beberapa waktu lalu. Karena itu, perlu berbagai program dan kegiatan untuk memperbaiki kondisi itu,” ujarnya.
Pada awal tahun 2021, Kalsel mengalami musibah banjir besar yang melanda 11 kabupaten/kota. Banjir besar itu, menurut Safrizal, akibat perpaduan berbagai kondisi, terutama cuaca ekstrem yang diperburuk perilaku manusia dalam menjaga kualitas lingkungan, pembangunan permukiman yang tidak memperhatikan tata lingkungan, serta belum optimalnya pengendali banjir.
”Dalam penyusunan RKPD 2022, salah satu prioritasnya adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan memperkuat mitigasi ketahanan bencana. Diperlukan pencegahan yang masif untuk itu,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira menambahkan, isu strategis yang jadi perhatian dan prioritas pembangunan daerah saat ini adalah perbaikan lingkungan. ”Lingkungan hidup akan tetap jadi prioritas pembangunan Kalsel pada tahun ini dan pada tahun-tahun mendatang,” katanya.
Menurut Fajar, salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Kalsel ialah dengan program pengembangan taman bumi atau Geopark Pegunungan Meratus. ”Program itu tidak hanya untuk menyelamatkan dan menjaga Pegunungan Meratus, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang ada di dalam kawasan itu,” ujarnya.
Darurat bencana
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, Kalsel dengan luas 3,7 juta hektar dan memiliki 172 pulau termasuk daerah yang komplet karena memiliki laut, pesisir, pulau kecil, mangrove, rawa gambut, sampai puncak Pegunungan Meratus.
Kalsel sudah darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Kalau hujan, pasti banjir. Kalau kemarau, pasti mengalami kebakaran hutan dan lahan.
Ibarat sebuah rumah, atap Kalsel adalah Pegunungan Meratus, lantainya adalah rawa gambut dan mangrove, pagarnya adalah Pulau Laut dan pulau-pulau kecil. Namun, hampir 50 persen dari luas ruang wilayah Kalsel sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
”Kalsel sudah darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Kalau hujan, pasti banjir. Kalau kemarau, pasti mengalami kebakaran hutan dan lahan. Itu terulang terus hampir tiap tahun,” tuturnya.
Menurut Kisworo, Musrenbang Kalsel kali ini, yang bertepatan dengan peringatan Hari Bumi, harus jadi momentum untuk membangun Kalsel dengan lebih baik dengan memperhatikan lingkungan. Program-program pemulihan ekonomi rakyat pascabencana banjir juga harus segera dijalankan.
”Bumi Kalsel saat ini sedang sakit dan harus segera diobati. Jangan lagi bikin program-program yang membuat Kalsel semakin sakit. Stop izin baru untuk pertambangan dan perkebunan sawit agar kerusakan lingkungan tidak bertambah parah,” tuturnya.