Sebanyak 36.000 Dokumen Kependudukan Penyintas Bencana di NTB dan NTT Diganti

Selama sepekan bekerja di NTT, tim Dukcapil pusat telah mencetak sebanyak 19.970 dokumen.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Petugas dari desa-desa terdampak banjir bandang di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menurunkan paket sembako bantuan Presiden Joko Widodo dari truk pengangkut, Sabtu (10/4/2021). Total bantuan sebanyak 13.000 paket itu langsung disalurkan ke lima kecamatan terdampak. Selain dari Presiden, bantuan bagi penyintas banjir bandang di Kabupaten Bima juga terus mengalir dari berbagai pihak hingga saat ini.

JAKARTA, KOMPAS — Penanganan penyintas banjir bandang di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masih terus berlangsung. Selama satu pekan terakhir, Tim Tanggap Bencana Alam Banjir Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah mengganti puluhan ribu dokumen kependudukan bagi penyintas banjir bandang di dua provinsi tersebut.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Senin (19/4/2021), mengatakan, hingga Minggu (18/4/2021), di Kabupaten Bima, Tim Tanggap Bencana Ditjen Dukcapil yang bekerja di dua kecamatan dan sembilan desa berhasil mencetak 208 KTP-el, 8.050 kartu keluarga, 100 akta kelahiran, dan 2 akta kematian.

Baca juga : Banjir Bandang Sapu Sebagian Wilayah di Flores Timur

”Total dokumen yang diganti untuk korban banjir di Kabupaten Bima adalah 8.360 dokumen kependudukan. Selanjutnya, dokumen yang telah dicetak diberikan kepada para kepala desa untuk dibagikan kepada penduduk yang menjadi korban bencana banjir,” kata Zudan.

Sementara di di Kabupaten Kupang, Flores Timur, Alor, dan Malaka, NTT, sejak tanggal 10 hingga 18 April 2021, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah mencetak 17.812 kartu keluarga, 1.436 KTP-el, 104 akta kematian, 492 akta lahir, dan 126 akta kawin. Selama sepekan bekerja di NTT, tim Dukcapil pusat telah mencetak 19.970 dokumen.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Suyanto (kiri), perwakilan dari Yayasan Dana Kamanusiaan Kompas, menyerahkan bantuan dari pembaca harian Kompas kepada Pius Pedang, Kepala Desa Nelelamadike, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT, pada Senin (12/4/2021). Desa tersebut diterjang banjir bandang dengan korban meninggal 56 orang.

Zudan mengatakan, ia sangat mengapresiasi kinerja timnya di NTB dan NTT karena telah berhasil mencetak 36.000 dokumen kependudukan.

”Teman-teman semua yang sudah di sana mengorbankan waktu tidak berbuka puasa dan sahur bersama keluarga demi menolong masyarakat di sana. Semoga tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan,” kata Zudan.

Baca juga : Berharap Nestapa Banjir Bandang Tak Terulang di Sungai Leu

Sementara itu, hingga saat ini pemulihan pascabanjir bandang yang terjadi pada Jumat (2/4/2021) di Bima masih berlangsung. Masyarakat di enam kecamatan terdampak telah beraktivitas kembali, termasuk menjalankan Ibadah Ramadhan.

”Warga telah kembali dengan aktivitas sehari-hari. Malamnya, kami juga datang ke masjid atau mushala di kampung untuk mengikuti shalat Tarawih dan Witir berjemaah,” kata Muhammad Setiawan, salah seorang warga Woha, saat dihubungi pada Senin sore.

KOMPAS/P Raditya Mahendra Yasa

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Bupati Flores Timur Antonius G Hadjon, dan Wakil Gubernur NTT Josef N Soi menggunakan kendaraan bermotor setelah turun dari helikopter untuk menjangkau Desa Nelelamadike di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT, Kamis (8/4/2021).

Setiawan yang juga Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Tente, Kecamatan Woha, mengatakan, kegiatan belajar juga telah dimulai. Sekolahnya yang termasuk terdampak banjir bandang telah selesai dibersihkan. Sejak Kamis (15/4/2021), para siswa telah masuk dan kembali belajar seperti biasa.

Warga telah kembali dengan aktivitas sehari-hari. Malamnya, kami juga datang ke masjid atau mushala di kampung untuk mengikuti shalat Tarawih dan Witir berjemaah.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Indra Nurjaya sebelumnya mengatakan, penanganan warga terdampak masih akan terus berlangsung meski mereka telah kembali beraktivitas. Apalagi, Kabupaten Bima telah menetapkan masa tanggap darurat selama satu bulan.