Diperlukan Pertemuan Daerah-Pusat, Rumuskan RUU Otonomi Khusus Papua

Ketua Forum Masyarakat Adat Saereri, Yonas Nusy, di Jayapura, berpendapat, diperlukan ruang publik untuk membahas revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua secara komprehensif agar bisa akomodatif bagi rakyat Papua.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Potret sebuah keluarga yang rumahnya berada di pinggir Trans-Papua di Distrik Mandobo, Boven Digoel, Papua, Selasa (3/3/2020). Pelaksanaan 20 tahun otonomi khusus (otsus) Papua dan dana yang besar belum terasa dampaknya, terutama pada perbaikan dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang masih rendah dan tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang masih tinggi.

JAYAPURA, KOMPAS — Masyarakat adat dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua  atau DPRP meminta pusat membuka ruang untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dengan begitu, revisi regulasi ini dapat berjalan secara transparan dan sesuai dengan harapan masyarakat di Tanah Papua.

Ketua Forum Masyarakat Adat Saereri Yonas Nusy, di Jayapura pada Rabu (14/4/2021), berpendapat, diperlukan adanya ruang publik untuk membahas revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua secara komprehensif bersama-sama.

Yonas menilai, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi menjaring aspirasi masyarakat. Upaya ini akan mengatasi masalah perbedaan persepsi antara pusat dan daerah tentang revisi UU Otsus.

Baca juga: KKB Bakar Tiga Sekolah Pascapenembakan Guru di Pedalaman Papua

”Selama ini, masyarakat Papua menganggap otsus berfungsi hanya parsial dan tidak memberikan kewenangan untuk masyarakat. Padahal, regulasi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua,” kata Yonas.

”Selama ini, masyarakat Papua menganggap otsus berfungsi hanya parsial dan tidak memberikan kewenangan untuk masyarakat. Padahal, regulasi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.”

Ia berharap, pemerintah pusat tidak hanya melibatkan pihak-pihak tertentu saja dalam revisi UU Otsus. Namun, lanjut Yonas, pusat dan pemda di Papua harus melibatkan juga tokoh-tokoh agama, adat, perempuan, dan pemuda.

”Dengan mengakomodasi masukan dari berbagai pihak bisa mengakhiri perbedaan pendapat tentang revisi UU Otsus. Regulasi ini juga berdampak hadirnya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Papua,” tutur Yonas lagi.

Ingin bertemu Presiden

Ketua Panitia Khusus Otsus DPRP  Thomas Sondegau berharap, pihaknya tidak hanya bertemu dengan DPR, Badan Intelijen Negara, dan kementerian terkait untuk membahas RUU Otsus Papua. Lebih dari itu, Pansus Otsus DPRP berkeinginan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat asli Papua serta evaluasi pelaksanaan otsus selama dua dekade terakhir.

”Kami berharap bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua tentang revisi otsus. Beliau harus mendengarkan aspirasi kami secara langsung,” harapnya.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Thomas Sondegau.

”Kami berharap bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua tentang revisi otsus. Beliau harus mendengarkan aspirasi kami secara langsung.”

Ia menambahkan, DPRP telah mendapatkan hasil evaluasi otsus di Papua sejak pelaksanaannya pada 2001. Kajian tersebut dilakukan oleh para akademisi di Universitas Cenderawasih, Jayapura.

”Menurut rencana, kami akan mempresentasikan hasil evaluasi tersebut kepada seluruh anggota DPRD Papua. Kemudian kami akan menyerahkan hasil evaluasi ke Pansus Otsus DPR,” tambahnya.

Terbuka

Wakil Ketua Pansus RUU Otsus DPR asal Papua, Yan Permenas Mandenas, menyampaikan, pihaknya akan sangat terbuka atas segala masukan dari daerah terkait substansi RUU Otsus Papua. Hal itu tentu juga akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah sebagai pengusul RUU.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Anggota Komisi I DPR,  Yan Permenas Mandenas

Ia pun juga mengingatkan pemerintah agar tetap terbuka segala masukan dari pemerintah daerah. Jika ada perbedaan persepsi antara pusat dan daerah, pusat harus bisa mendialogkannya dengan baik.

”Yang paling penting, pemerintah membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat di Papua agar tidak terjadi krisis komunikasi antara daerah dan pusat. Dengan ruang yang terbuka itu, suasana batin dan hati orang Papua diharapkan bisa lebih cair terhadap berbagai macam kinerja dan kebijakan pemerintah selama pelaksanaan otsus di Papua yang mereka rasa kurang,” kata Yan.

Yan menaruh prihatin atas situasi yang memanas di Kabupaten Puncak, Papua, beberapa hari terakhir. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah membakar sejumlah sekolah di Beoga, Kabupaten Puncak. Tak hanya fasilitas belajar, KKB juga menembak mati dua guru di Beoga, yakni Oktovianus Rayo dan Yonatan Renden. Alasannya, KKB menuding mereka sebagai mata-mata aparat keamanan.

DOKUMENTASI PENDAM XVII CENDERAWASIH

Salah satu rumah yang dibakar anggota KKB di Tembagapura pada awal April lalu.

Menurut Yan, aksi KKB tersebut tak ada hubungannya dengan pembahasan RUU Otsus yang selama ini tengah berlangsung. ”Saya pikir enggak pengaruh juga, baik ada pembahasan RUU Otsus maupun tidak, situasi di Papua tetap seperti itu,” katanya.

”Peran dan fungsi intelijen ini agar kita bisa mendeteksi ancaman sejak dini, tentu juga harus didukung personel yang cukup sehingga aparat kita, baik pasukan organik maupun non-organik di Papua, bisa didorong mengantisipasi gangguan-gangguan dari kelompok-kelompok teror. Dengan begitu, saya yakin daerah di Papua bisa lebih kondusif.”

Karena itu, lanjut Yan, yang dibutuhkan saat ini adalah penanganan ekstra dari pemerintah di wilayah-wilayah rawan konflik tersebut. Ia sejak awal mengusulkan agar pemerintah mengedepankan peran dan fungsi intelijen sehingga bisa mendeteksi berbagai ancaman gangguan keamanan di Papua.

Baca juga: Revisi UU Otsus Harus Menjawab Masalah Dasar di Papua

”Peran dan fungsi intelijen ini agar kita bisa mendeteksi ancaman sejak dini, tentu juga harus didukung personel yang cukup sehingga aparat kita, baik pasukan organik maupun non-organik di Papua bisa didorong mengantisipasi gangguan-gangguan dari kelompok-kelompok teror. Dengan begitu, saya yakin daerah di Papua bisa lebih kondusif,” kata Yan.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, masalah pelaksanaan dana otsus selama dua dekade terakhir adalah tata kelola. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola itu sehingga dana otsus ke depan lebih dapat tepat sasaran.

Dengan perbaikan tata kelola dana otsus ke depan, Bahtiar berharap, rasa kepercayaan masyarakat Papua terus bertumbuh. ”Nah, perbaikan tata kelola ini yang harus didorong dalam pembahasan revisi UU Otsus Papua nanti. Akuntasi pemerintahan dan segala bentuk admnistrasi lainnya, misalnya, perlu memperhatikam kemampuan sumber daya manusia masyarakat dan pemda-pemda yang ada di Papua,” ujar Bahtiar. (FLO/BOW)