Warga Terdampak Gempa Mendapat Stimulan Rp 10 Juta hingga Rp 50 Juta
Pemerintah menyiapkan dana stimulan Rp 10 juta, Rp 25 juta, dan Rp 50 juta bagi warga korban terdampak bencana gempa bumi bermagnitudo 6,1 di perairan selatan Malang, Jawa Timur.
Oleh
DEFRI WERDIONO
·3 menit baca
MALANG, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan dana stimulan Rp 10 juta, Rp 25 juta, dan Rp 50 juta bagi warga korban terdampak bencana gempa bumi bermagnitudo 6,1 di perairan selatan Malang, Jawa Timur. Nilai bantuan stimulan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, yakni kerusakan ringan, sedang, dan berat.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo saat mengunjungi posko bencana gempa bumi di Kantor Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (11/4/2021).
Berdasarkan data yang masuk ke BNPB, hingga Minggu siang, jumlah korban meninggal di Jawa Timur 8 orang, 3 orang di antaranya berada di Kabupaten Malang. Selain itu, ada sekitar 3.000 rumah yang rusak. Dari jumlah itu, 640 rumah di antaranya rusak berat. Adapun fasilitas umum yang rusak mencapai 177 buah.
Menurut Doni, warga yang rumahnya rusak sedang-ringan dibangun secara swakelola dengan persyaratan pemerintah daerah mengajukan usulan ke BNPB dengan dilengkapi nama, alamat, dan nomor induk kependudukan warga yang bersangkutan.
”Sebelum ini diusulkan, sebaiknya daerah mencantumkan daftar nama di balai desa/kelurahan agar masyarakat bisa menilai mana yang berhak untuk mendapatkan stimulan rumah rusak berat-ringat karena masing-masing berbeda,” katanya.
Guna mempercepat proses pembangunan rumah, menurut Doni, untuk rumah rusak berat akan dibantu tenaga dari TNI, Polri, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ”Untuk rusak sedang dan ringan kita harap, karena menjelang Ramadhan, warga tidak terlalu lama di tempat pengungsian,” ucapnya.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana siap pakai senilai Rp 1 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur—melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah—guna keperluan dapur lapangan.
Pada kesempatan ini, Doni Monardo mengingatkan bahwa pantai selatan Pulau Jawa adalah salah satu daerah yang punya risiko gempa tinggi, selain pantai barat Pulau Sumatera dan beberapa daerah lainnya di Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara.
Oleh karena itu, warga tidak boleh panik, tetap tenang, dan progam pelatihan yang telah dilakukan lebih sering dilakukan. Kegiatan ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan kita yang tinggal di daerah dengan risiko tinggi alami gempa dan tsunami.
Kearifan lokal musti digali setiap saat. (Doni Monardo)
Warga juga dilatih serta agar bisa mempersiapkan dan meningkatkan literasi kebencanaan. Kearifan lokal mesti digali setiap saat. Cari ide dan inisiatif. Jika infrastruktur dan teknologi terbatas, warga diharapkan bisa menyiapkan program yang bersifat tradisional.
”Diharapkan ada piket, siskamling, untuk bisa antisipasi risiko yang muncul. Dengan demikian, jiwa yang terselamatkan lebih banyak. Contohnya sudah banyak, apakah di wilayah Sulawasi, Nusa Tenggara Timur. Dibutuhkan kerelaan warga untuk bergantian siskamling,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menemui penyintas gempa di Kabupaten Lumajang dan Malang. Risma menyatakan, pihaknya sudah menyalurkan tiga truk bantuan logistik serta mendirikan posko pengungsi dan dapur umum.
”Bantuan logistik sudah diserahkan. Dua truk di Kabupaten Lumajang dan satu truk ke Kabupaten Malang,” ujarnya saat meninjau MAN 2 Kabupaten Malang di Turen. Kementerian Sosial juga memberikan perlindungan sosial dan layanan kepada kelompok rentan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat meninjau kerusakan di MAN 2 Kabupaten Malang, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala daerah terdampak dan meminta mereka membuat posko sebagai media komunikasi semua lini. Dapur umum juga sudah didirikan.
Khofifah juga sudah menyarankan dibuat tempat pengungsian dengan memanfaatkan gedung balai desa. Hal ini dilakukan karena tempat pengungsian untuk korban gempa berbeda dengan bencana lain. Korban gempa memiliki trauma psikologis sehingga butuh tempat yang fleksibel untuk keluar masuk.
Disinggung soal rumah warga yang rusak, menurut Khofifah, proses inventarisasi tengah berjalan. Dan, untuk menentukan jenis kerusakan butuh waktu, tidak hanya melihat bentuk fisik, tetapi juga konstruksinya. Pemerintah provinsi berusaha menyelaraskan apa saja yang bisa disiapkan pemerintah provinsi dan kabupaten.