Rekonsiliasi Organisasi Advokat Belum Terwujud, Dewan Kehormatan Bersama Paling Memungkinkan

Meskipun sudah diwacanakan sejak lama, upaya rekonsiliasi organisasi advokat di Indonesia belum terwujud. Pembentukan dewan kehormatan bersama dinilai paling memungkinkan demi meningkatkan standarisasi kualitas profesi.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Pembukaan Musyawarah Nasional III Peradi di Jakarta, Jumat (28/2/2020). Dalam kegiatan ini diungkapkan, Peradi harus bisa bersatu agar dapat menghasilkan advokat yang berkualitas dan dapat bersaing secara global.

BANDUNG, KOMPAS – Meskipun sudah diwacanakan bertahun-tahun, upaya rekonsiliasi organisasi advokat di Indonesia belum terwujud. Pembentukan dewan kehormatan bersama dinilai paling memungkinkan demi meningkatkan standarisasi kualitas profesi.

Tiga kubu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menginginkan organisasi advokat (OA) dengan sistem single bar atau wadah tunggal. Namun, selain Peradi, masih terdapat puluhan OA dengan sikap berbeda.

Perbedaan sikap berpotensi membuat benang kusut rekonsiliasi OA semakin berlarut-larut. Padahal, peningkatan kualitas profesi advokat dinilai sangat mendesak. Oleh sebab itu, pembentukan dewan kehormatan bersama yang menaungi seluruh OA dianggap paling memungkinkan.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Penyelamat Anggaran Negara (TAPERA) mendaftarkan permohonan pengujian Undang-undang atau judicial review atas UU No 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Wakil Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia Tommy Sihotang mengatakan, pihaknya lebih memilih sistem multi bar atau banyak wadah. Namun, ia sepakat jika OA membuat mahkamah profesi atau dewan kehormatan serta ujian bersama demi meningkatkan kualitas dan menjaga martabat advokat.

“Jangan seperti dahulu, ada advokat dihukum di organisasi A, pindah ke organisasi B dan C. Enggak boleh lagi seperti itu. Advokat yang dihukum di satu organisasi, dia tetaplah terhukum di organisasi manapun,” ujarnya dalam gelar wicara “Quo Vadis Advokat Indonesia” dan Pelantikan DPN The Best Lawyers Club Indonesia yang disiarkan secara daring, Jumat (9/4/2021).

Tommy menilai, sistem banyak wadah lebih cocok bagi OA. Sebab, sejumlah profesi lain, seperti wartawan dan profesi bidang perekonomian, juga menerapkan sistem ini.

“Kalau Peradi menginginkan sistem single bar, silakan saja. Namun, itu enggak cocok dengan pergumulan kami,” ucapnya.

Profesi advokat saat ini mengalami berbagai persoalan. Mulai dari oknum-oknum yang terlibat dalam mafia perkara pidana sampai saling serang antaradvokat sehingga menyampingkan tugas utama dalam membela klien

Ketua Umum Peradi SAI (Suara Advokat Indonesia) Juniver Girsang mendorong rekonsiliasi di antara ketiga kubu. Dengan difasiltasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ketiga pihak telah bertemu untuk membahas sejumlah kesepakatan pada 25 Februari 2020.

Baca juga: Lima Tahun Pecah, Tiga Ketua Umum Peradi Sepakat Bersatu

“Dalam pertemuan itu, disepakati mengupayakan munas (musyawarah nasional) bersama. Namun, setelah beberapa kali pertemuan, tim perumus belum berhasil merumuskan langkah-langkah ke arah Munas bersama,” ujarnya.

Menurut Juniver, profesi advokat saat ini mengalami berbagai persoalan. Mulai dari oknum-oknum yang terlibat dalam mafia perkara pidana sampai saling serang antaradvokat sehingga menyampingkan tugas utama dalam membela klien.

Juniver mengatakan, persoalan itu muncul karena berbagai faktor. Salah satunya semakin longgarnya persyaratan menjadi advokat. Ia berharap, rekonsiliasi OA dapat mengurai masalah-masalah tersebut.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi – Suara Advokat Indonesia (SAI), Juniver Girsang.

“Saya berharap OA bersatu. Kalau memang tidak bisa, mari membentuk satu dewan kehormatan dan merumuskan kode etik serta rekrutmen bersama yang berkualitas,” jelasnya.

Pimpinan Peradi SOHO Otto Hasibuan juga menginginkan OA dengan sistem single bar karena sudah teruji di banyak negara. Oleh karenanya, ia berharap upaya rekonsiliasi Peradi terus digaungkan demi meningkatkan martabat advokat Indonesia.

“Jangan menyerah. Gara-gara kita belum cocok sekarang, kita mengorbankan single bar yang baik. Kita harus bisa mengubah diri untuk masuk ke sistem itu,” ujarnya.

Sistem single bar juga disepakati Ketua Umum Peradi RBA (Rumah Bersama Advokat) Luhut M P Pangaribuan. Namun, satu wadah OA yang dimaksud bukan menyatukan kewenangan dalam satu tangan, melainkan meningkatkan standar profesi.

Baca Juga: Organisasi Advokat, Apa yang Dicari?

KOMPAS/ HERU SRI KUMORO

Advokat Luhut Pangaribuan, salah satu panelis, memberikan pertanyaan kepada salah satu calon pimpinan KPK saat uji publik dan wawancara yang digelar Pansel Calon Pimpinan KPK di lingkungan Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

“Salah satu yang utama adalah mengenai etika advokat. Jadi, sangat dibutuhkan satu dewan kehormatan. Jika sudah satu, seberapa banyak pun organisasi profesi tidak ada masalah karena standarnya sudah sama,” jelasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo yang membacakan sambutan Menkopolhukam Mahfud MD berharap, gelar wicara itu dapat menginisiasi pembentukan dewan kehormatan bersama.

“Harapannya kegiatan ini juga mendukung satu kode etik advokat Indonesia. Memberikan masukan dalam merefomulasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,” ujarnya.

Baca Juga: Dahulu, Tugas Advokat Sangat Mulia