Pemerintah Canangkan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan di Aruk-Sajingan

Pemerintah mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan di Aruk-Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (9/4/2021).

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kiri) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua dari kiri) saat menghadiri acara pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan di Aruk-Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (9/4/2021).

SAMBAS, KOMPAS — Pemerintah mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan atau Gerbangdutas di Aruk-Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (9/4/2021). Kebijakan tersebut, antara lain, bagian dari upaya menjaga wilayah teritorial dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat menghadiri pencanangan Gerbangdutas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk-Sajingan, Jumat, mengatakan, tahun ini program itu diprioritaskan di tiga tempat. Ketiga tempat itu adalah Motaain di Nusa Tenggara Timur, Aruk di Kabupaten Sambas (Kalbar), dan Skouw (Papua).

Dasar kebijakannya, Presiden Joko Widodo sering mengatakan negara harus hadir dari pinggiran dan tempat-tempat terisolasi agar kesejahteraan masyarakat merata. Dengan demikian, kesatuan teritorial dan ideologi tidak terpecah. ”Ini akan terus dilakukan karena negara harus hadir di daerah pinggiran dan daerah terisolasi, antara lain melalui pembangunan infrastruktur sehingga menjadi padu,” ujar Mahfud.

Mahfud menambahkan, Gerbangdutas ini penting salah satunya sebagai bagian dari upaya menjaga teritorial. Sebab, negara yang berdaulat tidak akan membiarkan sejengkal pun wilayahnya lepas.

Tito mengatakan, pihaknya serius dalam menggarap program tersebut di perbatasan. Perbatasan dahulu di bawah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah. Namun, mengingat perbatasan sangat penting, apalagi batas negara Indonesia panjang, Presiden membentuk badan tersendiri. Hal ini untuk melibatkan banyak pemangku kebijakan pusat maupun di daerah.

Baca juga : Kalbar Bentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Ada tiga tugas penting yang diberikan Presiden. Pertama, menyelesaikan sengketa perbatasan, terutama di daerah Kalimantan dengan Malaysia. Untuk di Kalimantan, masih ada beberapa segmen di perbatasan yang masih disengketakan. Hal ini secara bertahap akan ditangani.

Kemudian, semua pelintasan, baik orang maupun barang, harus dilakukan dengan terkontrol melalui PLBN. Jalan-jalan ”tikus” diharapkan tidak ada lagi karena risikonya sangat tinggi. PLBN sudah dibangun, baik di Aruk maupun Entikong, Kabupaten Sanggau.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Pos lintas batas negara di Aruk-Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (9/4/2021).

Tito menjelaskan, pihaknya akan mengajukan lagi ke Presiden terkait perbatasan yang akan dibangun PLBN. ”Presiden juga tidak ingin hanya sekadar PLBN. PLBN diharapkan ada bagian inti, yaitu tempat petugas lintas batas, dan kawasan pendukung,” ujarnya.

Presiden menginginkan kawasan inti dikelola dengan profesional dan kawasan pendukung menjadi pusat ekonomi memberikan suplai untuk masyarakat sekitar. Selain itu juga ekspor ke negara tetangga.

Pemerintah ingin memperkuat pemerataan pembangunan di perbatasan.

Untuk di Aruk, terkait ekonomi, ada tantangan karena Malaysia juga memiliki komoditas. Pemerintah sedang membangun dialog dengan Malaysia melalui Kementerian Dalam Negeri. ”Jika dibuka secara resmi perdagangan dengan Malaysia, mana yang lebih kuat. Apakah wilayah kita menyuplai ke mereka ataukah komoditas mereka membanjiri kita,” ujar Tito.

Namun, harapan Presiden, kata Tito, Indonesia bisa membanjiri negara tetangga dengan produk-produk unggulan. Tugas BNPP membangun daerah perbatasan dengan skala prioritas. ”Pemerintah ingin memperkuat pemerataan pembangunan di perbatasan. Selain itu, memperkuat sentra ekonomi baru karena menyangkut kedaulatan negara,” paparnya.

Berdasarkan catatan Kompas, Presiden Joko Widodo meresmikan kompleks PLBN Terpadu Aruk-Sajingan di Kabupaten Sambas pada 2017. Di Kalbar, terdapat beberapa PLBN selain di Aruk-Sajingan, yakni di Entikong (Kabupaten Sanggau) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu).

Sekretaris BNPP Restuardy Daud menambahkan, program ini untuk memperkuat sinergi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam membangun kawasan perbatasan secara terpadu. Tema tahun ini adalah percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga : Satgas Covid-19 Khusus di Perbatasan Telah Terbentuk, Sabtu Pekan Ini Mulai Bekerja

Hal itu sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 sekaligus agar Indonesia siap ”melompat” pascapandemi Covid-19. Pada 2021 terdapat program dan kegiatan pengelolaan perbatasan dengan total anggaran Rp 8,96 triliun yang bersumber dari APBN. Program itu dialokasikan di 18 provinsi dan 54 kabupaten/kota.

Dalam pencanangan tersebut ada beberapa agenda, antara lain peresmian rehabilitasi gedung SDN 03 dan SDN 08 Kecamatan Sajingan Besar yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, ada pula pembangunan jalan strategis desa serta embung yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Salah satu sudut di kompleks pos lintas batas negara di Aruk-Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (9/4/2021).

Digelar juga pembukaan pameran virtual komoditas unggulan perbatasan. Sebanyak 15 stan menyajikan 155 produk daerah yang terdiri dari 12 produk pertanian dan peternakan, 13 produk perikanan, 48 produk kerajinan, 71 destinasi pariwisata, serta 11 produk kuliner.

Kemudian, dilakukan pula peninjauan terminal barang internasional. Terminal tersebut merupakan fasilitas pendukung ekspor-impor. Pembangunannya dilakukan secara bertahap sejak 2018.

Menurut Gubernur Kalbar Sutarmidji, gerakan pembangunan perbatasan tahun 2021 sangat didukung. Apalagi, panjang perbatasan di Kalbar 972 kilometer. Wilayah perbatasan di Kalbar terdapat di 5 kabupaten, 14 kecamatan, serta 4 kelurahan dan 166 desa.

Per tahun 2020, tidak ada lagi desa sangat tertinggal di perbatasan. Adapun desa kategori tertinggal tinggal 35 desa. Sutarmidji mengatakan, pihaknya terus berupaya agar semua desa di perbatasan menjadi desa mandiri.