BPKP Kawal Program Prioritas Pembangunan di Lampung

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memonitor program prioritas pembangunan di Provinsi Lampung. Selain memastikan agar program pemerintah daerah berjalan dengan baik, pengawasan juga untuk mencegah penyelewengan.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari (tengah) saat rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan di Provinsi Lampung, Rabu (7/4/2021).

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP memonitor program prioritas pembangunan di Provinsi Lampung. Selain memastikan agar program pemerintah daerah berjalan dengan baik, pengawasan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran di daerah.

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari mengungkapkan, perencanaan yang belum terarah menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan di daerah. Selain sasaran yang tidak jelas, indikator kinerja juga tidak mendukung keberhasilan program.

Kendala lainnya, program antarsatuan kerja perangkat daerah juga tidak saling sinergi dan alokasi anggaran yang tidak efektif. Pengawasan yang dilakukan belum fokus pada program prioritas di daerah.

Dia mencontohkan, pemerintah daerah mengusulkan program yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam realisasinya, justru banyak pengadaan barang yang tidak menunjang program tersebut.

”Untuk itu, kami berharap bisa mengawal program prioritas daerah dengan baik dan jika ada potensi permasalahan bisa segera diluruskan,” kata Agustina saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Rabu (7/4/2021).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Lampung Fahrizal Darminto dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sumitro. Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia mengikuti rapat secara virtual.

Agustina mengatakan, pihaknya juga mendorong komitmen aparat pengawas intern pemerintah untuk ikut mengawal program pembangunan prioritas di daerah. Selain mengawasi alokasi anggaran, pengawas juga harus memonitor kemajuan dan mengevaluasi program prioritas di daerah.

Baca juga: Lampung Antisipasi Penularan Covid-19 di Simpul Transportasi

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Kepala Perwakilan BPKP Lampung Sumitro (kiri) memaparkan pengawasan terhadap program prioritas di Lampung, Rabu (7/4/2021).

Sementara itu, Sumitro menuturkan, ada empat program strategis Pemprov Lampung yang akan menjadi fokus pengawasan BPKP Lampung. Keempat program tersebut adalah program Kartu Petani Berjaya, program Smart Village, program pembangunan destinasi wisata terintegrasi Bakauheni, serta program Smart School.

Sejak awal, Pemprov Lampung telah berkoodinasi dengan BPKP untuk mengawal program prioritas tersebut. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan instansi dalam melakukan pengawasan pendahuluan dan penilaian risiko kegiatan. Selanjutnya, pihaknya juga akan memonitor dan menyusun laporan terkait program tersebut.

DOKUMENTASI PEMPROV LAMPUNG

Gubernur Lampung saat acara peluncuran program kartu petani berjaya di Lapangan Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (6/10/2020).

”Program prioritas pembangunan itu harus dipastikan berjalan sesuai dengan waktunya,” ujar Sumitro.

Sebagai sentra pertanian, Lampung memiliki program prioritas dalam pengembangan sektor pertanian. Ke depan, program Kartu Petani Berjaya diharapkan bisa mengatasi permasalahan klasik yang kerap dihadapi petani, antara lain, kelangkaan pupuk, rendahnya harga jual produk pertanian, hingga dampak kerugian akibat gagal panen.

Selain itu, pemprov Lampung juga melirik pengembangan pariwisata yang diharapkan bisa mendongkrak ekonomi di daerah. Pembangunan kawasan wisata terintegrasi di Bakauheni digulirkan sejalan dengan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera. Ke depan, kawasan itu diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di daerah.

Baca juga: Adaptasi Inovasi dan Kolaborasi Kunci Pemulihan Pariwisata

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Zainuri, petani asal Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, menunjukkan Kartu Petani Berjaya, Minggu (1/7/2018), di Bandar Lampung. Kartu tersebut merupakan program yang diusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih Arinal Djunaidi dan Chusnunia.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia mengatakan, pihaknya berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Untuk itu, pihaknya melibatkan BPKP untuk mengawasi program strategis di daerah. Dia berharap, bupati dan wali kota di 15 kabupaten di Lampung juga terus meningkatkan sinergi dengan BPKP maupun APIP untuk mengawal program strategis.