Presiden Jokowi: Segera Buka Akses ke Lokasi Bencana
Presiden Jokowi memerintahkan instansi terkait membuka akses transportasi dan komunikasi di sejumlah lokasi terdampak bencana di NTB dan NTT. Presiden juga memerintahkan infrastruktur yang rusak segera diperbaiki.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk membuka akses, baik transportasi maupun komunikasi, di sejumlah lokasi terdampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Selain mempermudah proses pencarian dan evakuasi korban, pembukaan akses juga penting untuk mempercepat penyaluran logistik serta kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana.
”Saya minta kepada Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) untuk mengerahkan alat-alat berat dari berbagai tempat. Jika jalur darat masih sulit ditembus, saya juga minta agar dipercepat pembukaan akses melalui laut maupun udara,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (6/4/2021).
Cuaca ekstrem akibat siklon tropis Seroja telah mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di berbagai daerah di NTT dan NTB. Sebanyak 81 penduduk di 11 kabupaten dilaporkan meninggal, sedangkan 105 penduduk lainnya belum ditemukan. Selain itu, sekitar 8.000 penduduk diungsikan karena tempat tinggal mereka terdampak, bahkan rusak parah.
Sejumlah daerah, seperti Pulau Alor, Pulau Pantar, dan pulau-pulau lainnya di NTT, juga dilaporkan masih terisolasi. Kondisi itu membuat proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban terhambat.
Tak hanya itu, cuaca ekstrem yang masih terjadi juga mengakibatkan penyaluran bantuan logistik untuk korban bencana terhambat. Kendati bantuan logistik sudah berdatangan ke NTT dan NTB, tetapi belum bisa disalurkan ke sejumlah titik pengungsian.
Karena itulah Presiden secara khusus menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuka akses daerah-daerah yang masih terisolasi. Selain mengerahkan alat berat untuk evakuasi, Kementerian PUPR juga diminta mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak diterjang banjir.
”Saya minta, ini Pak Menteri PUPR lagi, untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak. Saya melihat ada beberapa jembatan yang roboh, akses jalan juga segera pulihkan, sehingga bantuan dapat segera tersalurkan ke masyarakat yang menjadi korban bencana,” kata Presiden mengawali rapat terbatas khusus membahas penanganan bencana di NTB dan NTT.
Untuk mendukung proses penanganan bencana, Presiden juga menginstruksikan pemulihan jaringan listrik dan distribusi bahan bakar. Begitu pula akses telekomunikasi dan internet diminta segera dipulihkan.
Presiden juga meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, dan Polri untuk mengerahkan tambahan personel SAR. Dengan begitu, proses evakuasi, terutama di sejumlah daerah yang masih terisolasi, bisa cepat dilakukan.
Penuhi kebutuhan dasar
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menekankan pada pemenuhan kebutuhan logistik, sanitasi, dan kebutuhan dasar lainnya bagi pengungsi. Karena itu, BNPB diminta mendata titik-titik pengungsian serta memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. Begitu pula kebutuhan untuk bayi dan anak-anak, terutama air bersih serta tempat mandi, cuci, dan kakus.
Kebutuhan penting lain yang disoroti adalah pelayanan kesehatan dan pertolongan medis. Presiden menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengerahkan tim medis ke lokasi bencana.
”Saya minta Menteri Kesehatan juga memperbanyak tempat pelayanan kesehatan di lapangan, juga rumah sakit untuk menangani para korban, serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatannya,” ujarnya.
Sementara dalam keterangan virtual, seusai rapat terbatas, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dua helikopter untuk membantu distribusi logistik, terutama ke daerah-daerah bencana yang masih terisolasi. Selain itu, untuk mempermudah pelayanan kesehatan, BNPB berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendatangkan dokter dari sejumlah provinsi di Indonesia timur, termasuk Sulawesi Selatan.
Untuk mencegah kerumunan, BNPB mengupayakan memberikan bantuan sewa rumah bagi korban bencana. ”Untuk pengungsi, kami akan upayakan agar bisa semaksimal mungkin untuk menyewa rumah keluarga mereka dengan cara memberikan dana siap pakai kepada setiap keluarga korban. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu banyak terjadi kerumunan di tempat-tempat pengungsian,” ujar Doni.
Tak hanya itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan membangun kembali rumah korban bencana yang rusak. Pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan Rp 50 juta untuk rumah rusak berat dan Rp 20 juta untuk rumah rusak ringan.
Tetap waspada
Masyarakat juga diminta tetap waspada karena siklon tropis Seroja diperkirakan terjadi hingga 7 April. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang laut yang tinggi masih akan terjadi.
”Yang dikhawatirkan, ini mirip tsunami. Jadi, gelombang tingginya itu masuk ke darat. Nah, ini meskipun tidak sekuat gelombang tsunami, tetapi sama-sama masuk ke darat dan dapat merusak,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangan pers virtual seusai rapat terbatas.
Siklon tropis Seroja tak hanya mengakibatkan angin kencang dan hujan, tetapi juga gelombang tinggi. Menurut Dwikorita, ketinggian gelombang laut di Samudra Hindia bisa mencapai 6 meter. Namun, di wilayah perairan NTT, seperti Laut Flores, Laut Sawu, dan laut selatan Pulau Sumba, ketinggian gelombang hanya 4-6 meter.
Sementara untuk mengantisipasi bencana akibat cuaca ekstrem, Presiden Jokowi meminta BMKG untuk terus memberikan informasi serta peringatan dini kepada seluruh kepala daerah dan masyarakat.
”Pastikan seluruh kepala daerah dan masyarakat dapat mengakses, memantau prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan BMKG. Mereka harus tahu semuanya sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan untuk menghadapi ancaman risiko, baik itu angin kencang, bahaya banjir bandang, maupun tanah longsor,” kata Presiden mengakhiri pidato pengantar rapat terbatas.