Keberlanjutan Program Guru Pendamping Dipertanyakan
Guru yang mengikuti program guru pendamping di Kalimantan Timur berharap ada keberlanjutan yang jelas. Program ini diharapkan selaras dengan keberadaan ibu kota baru di Kaltim.
Oleh
SUCIPTO
·3 menit baca
BALIKPAPAN, KOMPAS - Sejumlah guru di Penajam Paser Utara dan Balikpapan, Kalimantan Timur, menyampaikan keresahan dan harapan kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terkait program guru penggerak. Mereka ingin tahu keberlanjutan program tersebut. Kekhawatiran juga diutarakan guru di sekitar calon lokasi ibu kota negara.
Para guru menyampaikannya dalam dialog dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan 25 calon guru penggerak dari Balikpapan dan Penajam Paser Utara saat berkunjung ke Balikpapan, Selasa (6/4/2021). Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian.
Program guru penggerak adalah bagian dari Merdeka Belajar, program yang bertujuan menghadirkan pendidikan berkualitas. Guru penggerak hendak mengembangkan pendidik untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid.
Programnya meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama sembilan bulan bagi calon guru penggerak. Namun, sejumlah guru masih belum memahami keberlanjutan program ini.
Salah satu peserta dialog, Hari Sujatmiko (36), guru TK Negeri Pembina di Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara mendapat pengalaman dan pemahaman baru selama mengikuti program ini. Sebagai calon guru pendamping yang sudah menjalani program 4,5 bulan, ia mendapat ragam pengetahuan mendidik murid.
Akan tetapi, hampir setiap hari ada program pelatihan yang perlu ia ikuti melalui daring. Hal itu membuatnya kesulitan mengatur waktu antara mengajar, berkegiatan, dan mengikuti program. Ia juga belum mengerti tindak lanjut setelah program ini selesai.
"Setelah kami lulus program ini, bagaimana pengawasannya? Apakah ini bisa menjadi nilai lebih untuk jenjang karir?" ujar Sujatmiko.
Ia juga berharap pemerintah daerah dilibatkan dalam program ini agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah dan pusat selaras. Selama mengikuti program sebagai calon guru pendamping, kata Sujatmiko, semua hal langsung berhubungan dengan Kemendikbud.
Waryono (48), guru SMAN 3 Penajam Paser Utara, menyampaikan harapannya terkait pengembangan pendidikan. Sekolah tersebut berada di Kecamatan Sepaku, wilayah yang ditunjuk pemerintah menjadi salah satu lokasi calon ibu kota negara (IKN) di Kaltim.
Pembangunan (fisik jalan) begitu cepatnya. Di dunia pendidikan belum secepat itu. Harapan saya, energi untuk memajukan Sepaku sebagai calon IKN juga fokus ke dunia pendidikan
Setelah kunjungan Presiden Joko Widodo pada Desember 2019 ke daerah tersebut, jalan yang sebelumnya terdapat banyak lubang, kini sudah diperbaiki dan mulus. Waryono berharap pemerintah juga memperhatikan sektor pendidikan di sekitar calon lokasi IKN. Sebab, sejak rencana pemindahan IKN diumumkan, belum terjadi upaya pengembangan pendidikan.
"Pembangunan (fisik jalan) begitu cepatnya. Di dunia pendidikan belum secepat itu. Harapan saya, energi untuk memajukan Sepaku sebagai calon IKN juga fokus ke dunia pendidikan," ujar Waryono.
Bukan pelatihan
Menanggapi hal tersebut, Nadiem Makarim menyatakan, program guru penggerak bukanlah program pelatihan semata, seperti bimbingan teknis yang kerap dilakukan pemerintah. Memang ada komponen pelatihan di dalamnya, kata Nadiem, tetapi tujuan utama program ini untuk pembibitan calon pemimpin pendidikan.
Meski demikian, Nadiem juga belum memberi penjelasan pasti terkait keberlanjutan program tersebut. Ia menjelaskan, keberlanjutan program guru pendamping masih dirumuskan. Harapannya, lulusan program guru pendamping bisa menjadi pemimpin di tingkat sekolah, bahkan sampai tingkat kementerian.
"Kalau saya, maunya generasi guru penggerak ini bisa masuk sampai pemimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu keinginan saya ya, enggak tau bisa apa enggak. Itu lagi kita usahakan," ujar Nadiem.
Sementara itu, terkait rencana pemerintah memindahkan IKN ke Kaltim, Hetifah Sjaifudian mengatakan, rencana megaproyek seyogyanya tidak hanya membangun kota cerdas, tetapi juga masyarakat yang cerdas. Menurutnya, hal itu perlu diwujudkan dengan kerja sama lintas sektor.
"Semua perlu terintegrasi. Bukan hanya Kemendikbud, tetapi juga Kementerian Ketenagakerjaan dan termasuk Pemprov Kaltim yang mengambil inisiatif," ujar Hetifah.