Transaksi Nontunai untuk Tingkatkan Pendapatan dan Transparansi Daerah

Perubahan cara pembayaran dari tunai menjadi nontunai perlu dikembangkan dalam rangka membangun ekosistem keuangan digital. Percepatan digitalisasi ini bisa dimulai dari setoran penerimaan pemerintah daerah.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Pengunjung melihat salah satu barang usaha mikro, kecil, dan menengah yang dipamerikan di stan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Pekan Kerajinan Jabar di Trans Studio Mall, Bandung, Sabtu (3/4/2021).

BANDUNG, KOMPAS — Penggunaan transaksi nontunai untuk ikut menggenjot pemasukan pemerintahan kabupaten dan kota di Jawa Barat belum mencapai dilakukan ideal. Padahal, sistem elektronifikasi bisa ikut juga membentuk tata kelola keuangan yang baik dan transparan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat Herawanto, di Bandung, Senin (5/4/2021), memaparkan, elektronifikasi di bidang penerimaan kabupaten dan kota di wilayah Jabar baru di angka 50-80 persen. Elektronifikasi, menurut BI,  merupakan perubahan cara pembayaran dari tunai menjadi nontunai dalam rangka membangun ekosistem keuangan digital.

Persentase tersebut, tutur Herawanto, menunjukkan tidak semua transaksi penerimaan daerah dilakukan nontunai. Di sisi lain, pengeluaran daerah sudah hampir 100 persen dilakukan dengan transaksi digital.

Berbeda dengan pengeluaran pemerintah daerah, transaksi di sektor pemasukan, seperti pajak dan retribusi biasanya dilakukan oleh warga. Jadi, transaksi digital untuk setiap layanan publik diharapkan bisa membentuk kebiasaan nontunai yang ada di masyarakat.

Baca juga: Berperan Penting bagi Ekonomi Nasional, UMKM Didorong untuk Transformasi Digital

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Karyawan berbelanja alat tes cepat melalui Octo Vending Machine milik CIMB Niaga dengan menggunakan Scan QRIS OCTO Mobile di perkantoran kawasan Blok M, Jakarta, Jumat (13/11/2020).

Karena itu, tutur Herawanto, BI bersama pemerintah mendorong setiap daerah untuk menggunakan pembayaran digital sehingga bisa diikuti masyarakat. Bahkan, elektronifikasi bisa membentuk tata kelola keuangan yang baik dan transparan.

”Dorongan elektronifikasi penerimaan menjadi perhatian bersama. Hal tersebut dilakukan demi kesehatan keuangan dalam APBD. Pada akhirnya, tata kelola keuangan yang baik didukung dengan elektronifikasi,” ujarnya usai menyaksikan rangkaian peresmian Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI).

Kegiatan yang berlangsung pada 5-8 April 2021 ini diresmikan Gubernur BI Perry Warjijo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui kanal daring. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso juga menyampaikan dukungannya dalam pembukaan tersebut.

”Kami berharap akselerasi elektronifikasi pemerintah daerah dapat dilakukan di seluruh Indonesia. Koordinasi percepatan dilakukan di 542 daerah otonom, dan saat ini 110 di antaranya sudah menginisiasi Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD),” ujar Airlangga.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat Herawanto memberikan sambutan usai menyaksikan pembukan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia dari Bandung, Senin (5/4/2021).

TP2DD dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) dengan Airlangga Hartarto sebagai ketua Satgas. Selanjutnya, para kepala daerah menjadi ketua TP2DD di daerah otonom masing-masing.

Ketua Harian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia cabang Bandung Koordinator Jabar Acuviarta Kartabi berpendapat, penerapan pembayaran nontunai dapat meminimalkan kebocoran penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dia menilai, PAD yang diterima masih terbatas, hanya 20-30 persen di setiap daerah.

”Kalangan akademisi masih menilai tingkat kebocoran pendapatan daerah itu masih sangat tinggi, apakah terkait konfirmasi dan transparansi. Karena itu, digitalisasi pendapatan coba dioptimalkan. Dalam jangka menengah, PAD 20-30 persen ini bisa meningkat hingga 50 persen,” ujarnya.

Acuviarta menuturkan, potensi akses di Jabar sangat tinggi sehingga kemudahan akses digital menjadi kebutuhan, salah satunya di layanan pemerintahan.  Pengguna internet di Jabar mencapai 87 persen dari penduduk Jabar yang nyaris menyentuh 50 juta orang.

”Solusi digital ini sudah keharusan. Implementasi penerapan keuangan daerah secara digital menjadi spirit, bukan hanya untuk kebutuhan pemerintah, tetapi juga di sektor usaha, pembayaran, retribusi, hingga kejelasan mengenai biaya dan proses pelayanan,” ujarnya.

Baca juga: Ragam Aplikasi Super Keuangan Makin Manjakan Masyarakat