Pemulihan Sektor Pertanian Kalsel Pascabanjir Terhambat Dana
Pemulihan ekonomi sektor pertanian di Kalimantan Selatan pascabencana banjir masih lamban. Sejumlah usulan program dan kegiatan untuk pemulihan belum bisa dijalankan karena terkendala dana dari pemerintah daerah.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
KOMPAS/JUMARTO YULIANUS
Warga Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menyelamatkan gabah kering panen dari banjir, Rabu (10/2/2021). Warga yang mayoritas bertani belum bisa beraktivitas normal karena lahan pertanian masih terendam.
BANJARMASIN, KOMPAS — Pemulihan sektor pertanian di Kalimantan Selatan pascabencana banjir masih lamban. Sejumlah usulan program dan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi, terutama di sektor pertanian, belum bisa dijalankan karena terkendala dana.
Lambannya pemulihan ekonomi sektor pertanian di Kalsel pascabencana banjir terungkap dalam acara dialog publik dengan tema ”Pemulihan Ekonomi Sektor Pertanian Pascabanjir di Kalsel 2021”, yang diselenggarakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel secara daring, Senin (5/4/2021).
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Syamsir Rahman mengatakan, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang terdampak banjir cukup parah. Untuk itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Pemprov Kalsel dalam rangka penanganan dampak banjir yang terjadi pada Januari lalu.
Kementan akhirnya menggelontorkan anggaran sebesar Rp 37 miliar untuk membantu petani korban banjir di Kalsel. Dengan anggaran tersebut, Kementan menyediakan bantuan logistik berupa barang kebutuhan pokok, obat-obatan, dan terpal, serta bantuan benih padi untuk lahan pertanian seluas 50.000 hektar (ha).
Untuk penanganan dampak banjir pada tanaman hortikultura, menurut Syamsir, Kementan minta andil dari Pemprov Kalsel. ”Saya pun sudah usulkan ini ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan minta ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), tetapi sampai hari ini hanya rapat-rapat saja dan tidak ada anggaran yang keluar,” katanya.
KOMPAS/JUMARTO YULIANUS
Tanaman buah-buahan di kebun warga Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mati akibat banjir, Rabu (10/2/2021).
Oleh karena belum ada anggaran dari Pemprov Kalsel, usulan program dan kegiatan penanganan dampak banjir di bidang hortikultura belum bisa dijalankan. Usulannya antara lain bantuan bibit jeruk untuk lahan seluas 1.100 ha, bantuan sarana produksi cabai rawit untuk lahan seluas 56 ha dan cabai merah seluas 19 ha, serta perbaikan jalan usaha tani sepanjang 1 kilometer di Kabupaten Tapin.
”Saya juga sudah teriak di Komisi II DPRD Kalsel, tetapi belum ada juga realisasinya. Padahal, pemulihan ekonomi sektor pertanian ini perlu cepat dan tidak bisa menunggu rapat-rapat yang terlalu lama,” ujar Syamsir.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalsel Dwi Putra Kurniawan mengatakan, petani mengalami banyak kerugian akibat bencana banjir. Kerugiannya tidak hanya dari produk pertanian dan benih, tetapi juga mencakup kerusakan peralatan dan lahan pertanian, serta infrastruktur pertanian. ”Perkiraan kerugian material lebih dari Rp 216 miliar,” katanya.
Untuk itu, SPI Kalsel pun meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bisa segera menjalankan program dan kegiatan untuk pemulihan ekonomi sektor pertanian pascabanjir agar petani bisa tetap berdaya. ”Kami mendorong proyek padat karya yang melibatkan petani dan masyarakat, terlebih untuk perbaikan prasarana dan sarana pertanian,” ujarnya.
KOMPAS/JUMARTO YULIANUS
Warga membuat persemaian padi baru agar tidak terendam banjir di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (10/2/2021).
Dipercepat
Banjir di Kalsel pada Januari 2021 disebut-sebut sebagai bencana besar yang belum pernah dialami dalam kurun lebih dari 50 tahun. Bahkan, Pemprov Kalsel menyebut banjir besar itu merupakan siklus 100 tahun sekali karena pernah terjadi pada 1928 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Banjir melanda 11 dari 13 kabupaten/kota.
Menurut Ketua DPRD Kalsel Supian HK, pihaknya terus mendorong percepatan perbaikan infrastruktur yang rusak di sektor pertanian dalam rangka mengatasi dampak bencana banjir lalu. Selanjutnya, DPRD Kalsel juga mendorong akselerasi perbaikan kualitas ekologis agar bencana banjir tidak lagi terjadi di masa mendatang.
Bencana yang terjadi menunjukkan bahwa Kalsel dalam posisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis.
”Kami sebagai wakil rakyat mendorong kerja sama lintas sektor untuk mengatasi dampak bencana banjir di sektor pertanian. Harapan kami, perbaikan infrastruktur, prasarana, dan sarana pertanian bisa dipercepat,” katanya.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, Kalsel saat ini sedang ”sakit” dan harus segera diobati. Bencana yang terjadi menunjukkan bahwa Kalsel dalam posisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. ”Pemerintah jangan lagi lalai, lambat, dan gagap dalam pencegahan dan penanggulangan bencana,” kata Kisworo.
