MPP Magetan Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Di Masa Pandemi

Tidak hanya meningkatkan layanan administrasi kependudukan, Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan juga diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi melalui kemudahan izin berusaha.

HUMAS PROVINSI JATIM

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meresmikan Mal Pelayanan Publik Magetan, Senin (5/4/2021)

MAGETAN, KOMPAS - Setelah setahun diujicoba, mal pelayanan publik Kabupaten Magetan, resmi dioperasikan, Senin (5/4/2021). Tidak hanya meningkatkan layanan administrasi kependudukan, mal ini juga diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi melalui kemudahan izin berusaha.

Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Magetan dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Magetan Suprawoto. Acara tersebut juga dihadiri Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Madiun Ahmad Dawami.

Tjahjo Kumolo mengatakan hadirnya MPP merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan public dan membangun reformasi birokrasi di Tanah Air. Indonesia merupakan bangsa besar yang bergerak dinamis dan cepat. Tanpa antisipasi dengan terobosan dan inovasi tata kelola pemerintahan, negara ini akan tertinggal jauh dari tetangganya seperti Vietnam, Myanmar, dan Kamboja.

“Reformasi birokasi menjadi program utama dalam konsolidasi tata kelola pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” ujar Tjahjo Kumolo.

Baca juga : Mal Pelayanan Publik Atasi Birokrasi yang Ruwet

Namun, membangun konsolidasi dalam tata kelola pemerintahan bukan perkara mudah karena menyangkut sumber daya manusia dan anggaran. Penataan sumber daya manusia terus berjalan. Terdapat 4,168 juta aparatur sipil negara ditambah jutaan tenaga honorer.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Penyedia jasa persewaan perahu cepat bersiap mengajak pengunjung berkeliling Objek Wisata Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Sabtu (27/3/2021). Pandemi membuat aktivitas di objek wisata tersebut belum sepenuhnya pulih. Pengunjung yang datang didominasi oleh wisatawan lokal.

Dari hampir 4,2 juta ASN itu, sebanyak 1,4 juga diantaranya merupakan tenaga administrasi yang difungsikan menjadi guru, penyuluh, dan pegawai lainnya. Inilah yang perlu ditata agar kontribusi mereka bisa lebih optimal.

Masalahnya ada pada keseriusan pemda serta bagaimana mereka mengorganisir dan merespon layanan masyarakat dengan baik. MPP di Magetan ini harapannya segera diikuti oleh daerah di sekitarnya (Tjahjo Kumolo)

Sepanjang 2020, pemerintah melakukan moratorium penerimaan CPNS. Penyederhaan birokrasi juga ditempuh dengan memangkas pejabat eselon 3,4,5, dan menjadikan mereka sebagai pegawai fungsional. Adapun eselon satu ditetapkan sebagai pemimpin yang kemampuannya terus diasah.

Membenahi

Pada saat bersamaan, pemerintah juga terus membenahi pelayanan publik. Tahun ini ada 38 kabupaten dan kota di nusantara yang berkomitmen membangun MPP. Jumlah ini masih sangat minim mengingat ada 514 kabupaten dan kota di Indonesia.

“Masalahnya ada pada keseriusan pemda serta bagaimana mereka mengorganisir dan merespon layanan masyarakat dengan baik. MPP di Magetan ini harapannya segera diikuti oleh daerah di sekitarnya,” kata Tjahjo.

Baca juga : Protokol Kesehatan di Mal Pelayanan Publik

Tidak harus membangun gedung baru untuk mewujudkan MPP. Pemda bisa memanfaatkan gedung lama yang dimiliki. Yang terpenting substansi pelayanannya agar masyarakat puas, karena ada kepastian proses layanan, waktu layanan, biaya atau tarif yang dikenakan, hingga hasil yang diperoleh.

HUMAS PROVINSI JATIM

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meresmikan Mal Pelayanan Publik Magetan, Senin (5/4/2021)

Khofifah mengapresiasi MPP Magetan karena menginisiasi layanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Melalui anjungan ini masyarakat bisa leluasa mencetak beragam layanan kependudukan termasuk surat keterangan kematian. Prosesnya mudah karena seperti tarik tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

“ADM ini merupakan layanan pertama di Jatim bahkan mungkin di Indonesia. Pembayaran retribusi daerah di Magetan juga sudah dilakukan secara non tunai. Pembayarannya secara digital,” ucap Khofifah.

Manfaatkan pasar

Mal Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magetan menempati bangunan lantai dua Pasar Baru Magetan. Pasar ini sudah dibangun pada 1993. Rata-rata pengunjungnya hanya puluhan orang setiap hari. Namun sejak hadirnya MPP, pengunjung mencapai 400 orang per hari.

Bupati Magetan Suprawoto mengatakan selain luas wilayahnya merupakan yang terkecil kedua di jatim setelah Sidoarjo, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh nilainya juga tidak banyak. Dengan kondisi seperti itu, pembangunan gedung baru memakan waktu bertahun-tahun.

Baca juga : Jumlah OTG Meningkat, Mal Pelayanan Publik di Sidoarjo Jadi Ruang Observasi Covid-19

Oleh karena itulah, pihaknya memanfaatkan aset yang ada. Yang terpenting tujuan utamanya yakni meningkatkan pelayanan publik dengan cara mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu tempat yakni mal pelayanan publik, bisa tercapai.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Jalan di Objek Wisata Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Sabtu (27/3/2021). Pandemi membuat aktivitas di objek wisata tersebut belum sepenuhnya pulih. Pengunjung yang datang didominasi oleh wisatawan lokal. Kompas/Bahana Patria Gupta (BAH)

“Dengan terintegrasinya berbagai jenis pelayanan ini diharapkan mampu mendekatkan kepada masyarakat. Memperpendek rantai birokrasi guna mewujudkan layanan yang cepat, transparan, akurat serta mudah diakses,” ujar Suprawoto.

Selain memberikan layanan administrasi kependudukan, MPP juga memberikan layanan perizinan yang terintegrasi sehingga memudahkan pelaku usaha. Harapannya, investor semakin tertarik menanamkan modalnya di Magetan sehingga perputaran roda ekonomi masyarakat berjalan lebih cepat di tengah pandemi yang belum teratasi.

Suprawoto menambahkan MPP diluncurkan sejak awal 2020 namun baru dioperasikan secara resmi tahun ini. Awalnya, hanya 22 instansi yang terintergrasi dengan jumlah layanan 157 jenis. Seiring waktu, saat ini total instansi yang terintegrasi mencapai 28 instansi dengan jumlah layanan 273 jenis.

Instansi di luar pemda seperti imigrasi juga membuka gerainya di MPP. Imigrasi ini tidak hanya melayani masyarakat Magetan melainkan warga di daerah sekitar seperti Ngawi, Ponorogo, dan Madiun. Berbagai inovasi terus dikembangkan demi memberikan kemudahan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat termasuk pemanfaatan teknologi informasi.