Kalsel Ajukan Perbaikan 7.428 Rumah Rusak akibat Banjir ke BNPB
Sebanyak 7.428 rumah rusak di Kalimantan Selatan akibat bencana banjir diajukan ke BNPB untuk mendapat bantuan dana stimulan perbaikan rumah. Perbaikan diupayakan terealisasi pada masa transisi darurat ke pemulihan.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·4 menit baca
BANJARMASIN, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan bantuan perbaikan rumah rusak akibat bencana banjir pada Januari 2021 ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Perbaikan rumah warga yang rusak itu diupayakan terealisasi pada masa transisi darurat ke pemulihan pascabencana banjir.
Terhitung sejak 25 Februari 2021, Pemprov Kalsel menetapkan status transisi darurat ke pemulihan pascabencana banjir. Masa transisi darurat ke pemulihan ditetapkan hingga tiga bulan ke depan atau sampai dengan 25 Mei 2021.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel Mujiyat mengatakan, perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak akibat banjir menjadi prioritas penanganan dalam masa transisi darurat ke pemulihan pascabencana banjir.
”Kami sudah punya data tahap pertama untuk rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Data itu sudah valid dan dikirim ke BNPB. Mudah-mudahan ini segera terealisasi,” kata Mujiyat dalam acara talkshow dengan topik Penanganan Bencana Banjir di Provinsi Kalsel yang disiarkan secara langsung lewat Youtube Berita KBR, Rabu (31/3/2021).
Saat dihubungi seusai acaratersebut, Mujiyat menyampaikan rekapitulasi rumah rusak akibat banjir dan tanah longsor di Kalsel. Data itu merupakan data tahap pertama yang sudah ditandatangani Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA dan diajukan ke BNPB.
Total rumah rusak di Kalsel yang diajukan untuk mendapat bantuan perbaikan sebanyak 7.428 unit. Rinciannya, rumah rusak berat sebanyak 611 unit, rusak sedang 1.337 unit, dan rusak ringan 5.480 unit. Data itu berasal dari 10 kabupaten/kota terdampak banjir dan tanah longsor pada Januari lalu. Namun, ada satu kabupaten yang tidak menyampaikan data rumah rusak, yaitu Hulu Sungai Utara.
Untuk perbaikan rumah rusak itu, sebagaimana diungkapkan Mujiyat sebelumnya, BNPB akan memberikan dana stimulan. Rumah rusak berat akan mendapatkan bantuan dana stimulan sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.
”Perbaikan rumah rusak berat, sedang, dan ringan itu juga merupakan kapasitas pemerintah pusat dan sekarang ini sedang bergulir di BNPB. Mudah-mudahan data yang sudah kami kirim itu bisa direspons dengan cepat,” katanya.
Menurut Mujiyat, pemerintah daerah juga sudah membantu perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat banjir. ”Dari pemda sudah ada bantuan perbaikan tempat ibadah dan sekolah di beberapa tempat. Jadi, kami juga sudah berbuat walaupun belum mencukupi,” ujarnya.
Banjir di Kalsel pada Januari 2021 disebut-sebut sebagai bencana besar yang belum pernah dialami dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun. Bahkan, Pemprov Kalsel menyebut banjir besar itu merupakan siklus 100 tahun sekali karena pernah terjadi pada tahun 1928 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Banjir melanda 11 dari 13 kabupaten/kota.
Pos Komando Tanggap Darurat Banjir Provinsi Kalsel pada 8 Februari 2021 mencatat, sebanyak 102.340 rumah penduduk terendam dan 176.290 keluarga atau 633.723 jiwa terdampak banjir. Jumlah warga yang harus mengungsi mencapai 135.656 jiwa. Bencana banjir juga mengakibatkan 35 orang meninggal.
Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kalsel, nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kalsel pada Januari lalu mencapai Rp 2,69 triliun. Nilai tersebut dihitung dari sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor.
Dipercepat
Selain perbaikan rumah warga yang rusak, menurut Mujiyat, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir juga mendesak dilakukan pada masa transisi darurat ke pemulihan pascabencana banjir. Setidaknya ada dua jembatan di ruas jalan nasional Trans-Kalimantan yang rusak akibat banjir dan harus dipercepat penyelesaiannya.
”Dua jembatan itu merupakan obyek vital yang menghubungkan lalu lintas antarprovinsi. Jika tidak segera rampung, bisa mengganggu kelancaran lalu lintas serta menghambat distribusi logistik antardaerah,” katanya.
Dua jembatan di ruas jalan nasional Trans-Kalimantan yang putus akibat banjir lalu adalah Jembatan Sungai Salim di Kabupaten Banjar dan Jembatan Tabanio II di Tanah Laut. Perbaikan jembatan tersebut masih terus dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalsel.
Dua jembatan itu merupakan obyek vital yang menghubungkan lalu lintas antarprovinsi. Jika tidak segera rampung, bisa mengganggu kelancaran lalu lintas serta menghambat distribusi logistik antardaerah.
Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA saat meninjau pembangunan Jembatan Sungai Salim, pekan lalu, meminta agar pembangunan Jembatan Sungai Salim bisa dipercepat. ”Pembangunan jembatan itu dijadwalkan selesai pada Mei 2021. Namun, kami targetkan harus sudah rampung pada bulan April,” katanya.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel sebelumnya mengatakan, perbaikan dua jembatan yang rusak akibat banjir itu ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Artinya, jembatan harus sudah rampung pada bulan April atau paling lambat pada pekan pertama Mei 2021.