Api di Balongan Belum Padam, Komisi VIII DPR Bakal Panggil Pertamina

Hingga Rabu (31/3/2021) pagi, api di lokasi ledakan tangki Pertamina RU VI Balongan belum padam. Komisi VIII DPR berencana mengundang kementerian terkait dan Pertamina untuk membahas lebih lanjut insiden ini.

KOMPAS/MELATI MEWANGI

Kondisi di lokasi ledakan tangki Pertamina Refinery Unit VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (31/3/2021) sekitar pukul 09.30. Kepulan asap membubung.

INDRAMAYU, KOMPAS — Kobaran api di lokasi ledakan tangki Pertamina Refinery Unit VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, hingga Rabu (31/3/2021) pagi belum padam. Komisi VIII DPR berencana mengundang kementerian terkait dan Pertamina untuk membahas lebih lanjut insiden ini.

Pantauan sekitar pukul 09.30, upaya pemadaman di lokasi masih terus dilakukan. Kepulan asap hitam yang membubung menarik perhatian sejumlah warga dan pengendara yang ingin melihatnya.

Hingga kini, sejumlah warga terdampak masih bertahan di lokasi pengungsian di GOR Bumi Patra. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Indramayu mencatat sedikitnya 700 orang mengungsi.

Pelaksana Tugas Sekretaris BPBD Indramayu Caya mengatakan, masa tanggap darurat yang semula tiga hari akan dievaluasi kembali pada hari ini. Pengungsi belum diizinkan kembali ke rumah tanpa rekomendasi dari pihaknya dan Pertamina.

Baca juga : Pertamina Fokus Tangani Kondisi Darurat dan Jamin Pasokan BBM Aman

KOMPAS/MELATI MEWANGI

Kondisi di lokasi ledakan tangki Pertamina Refinery Unit VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (31/3/2021) sekitar pukul 09.30. Warga dan pengendara menurunkan kecepatan kendaraan saat melintas di lokasi ledakan.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriani Gantina, di sela-sela kunjungan ke lokasi pengungsian warga sekitar kilang Balongan, Selasa malam, mengatakan, pihaknya akan mengundang kementerian terkait yang bermitra dengan Komisi VIII untuk membahas tindak lanjut ledakan tangki Pertamina Refinery Unit (RU) VI. Pertamina juga akan turut diundang untuk dimintai keterangan dan penjelasan perihal pertanggungjawaban yang akan dan sudah dilakukan bagi warga terdampak.

”Kami mengundang Pertamina menyangkut dengan apa yang sudah dilakukan dalam rangka hajat hidup masyarakat yang menyangkut hak-hak warga,” ucap Selly.

Sebelum memanggil kementerian terkait dan Pertamina, Selly yang mewakili Komisi VIII akan meninjau ke lokasi ledakan untuk mengetahui kondisi terkini dan penanganan yang dilakukan Pertamina.

Kita tidak tahu dampak kimia atau biologi apa yang muncul pascaledakan kemarin. Mungkin ada zat kimia partikel di udara dan air yang tidak boleh dianggap sepele hingga radius aman yang boleh ditinggali warga. (Selly Andriani Gantina)

Menurut Selly, insiden tersebut memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah dan perusahaan agar lebih baik dalam penanggulangan bencana, terutama penanganan kejadian nonalam yang sifatnya kegagalan teknologi. Komisi VIII berencana menambahkan upaya penanggulangan bencana teknologi dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Selain itu, pemerintah perlu lebih memperhatikan keselamatan warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek agar selalu aman. ”Kita tidak tahu dampak kimia atau biologi apa yang muncul pascaledakan kemarin. Mungkin ada zat kimia partikel di udara dan air yang tidak boleh dianggap sepele hingga radius aman yang boleh ditinggali warga,” tutur Selly.

Terkait dengan penyebab ledakan tangki, Selly menyerahkan sepenuhnya proses investigasi kepada pihak berwenang. Ia meminta agar kejadian ini tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mungkin saja ada kelalaian penerapan standar operasi di lapangan.

Baca juga : Pertamina Balongan Meledak, Warga Mengungsi

KOMPAS/MELATI MEWANGI

Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriani Gantina

Sebelumnya, pihak Pertamina menduga ledakan tangki dipicu petir. Akan tetapi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak mendeteksi sambaran petir di wilayah PT Pertamina RU VI Balongan.

BMKG telah memantau aktivitas petir di Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dengan alat monitoring lightning detector pada Senin pukul 00.00-02.00 sesuai waktu ledakan tangki Pertamina RU VI Balongan. Alat itu berlokasi di BMKG Jakarta dan BMKG Bandung.

”Tidak terdeteksi adanya aktivitas sambaran petir di wilayah kilang minyak Balongan, Indramayu,” ujar Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG Rahmat Triyono dalam keterangan yang diterima Kompas, Selasa (30/3/2021). Adapun yang dimaksud petir adalah kilatan listrik di udara yang disertai bunyi gemuruh.

Sebelumnya, melalui keterangan resminya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati meminta berbagai pihak menunggu hasil investigasi terkait penyebab kebakaran tangki. ”Saat ini, Pertamina masih fokus untuk penanganan dan dampak insiden. Kita pastikan masyarakat aman,” ucapnya.

Nicke mengatakan, area tangki terdampak sekitar 2 kilometer dari total 180 hektar area Pertamina Balongan. Ia menambahkan, dari 72 tangki di area kilang berkapasitas 1,35 juta kiloliter, terdapat empat tangki yang terdampak dengan kapasitas 100.000 kiloliter.

Baca juga : Bersama Meredam Ledakan Kepanikan di Balongan

KOMPAS/MELATI MEWANGI

Kondisi di lokasi ledakan tangki Pertamina Refinery Unit VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (31/3/2021) sekitar pukul 09.30. Upaya pemadaman api masih terus dilakukan oleh Pertamina.

Rencana relokasi

Selly menambahkan, pihaknya mendukung relokasi bagi warga sekitar. Dia berharap Pemerintah Kabupaten Indramayu bisa menyiapkan lahan untuk relokasi warga. Mereka harus dilibatkan dalam keputusan proses relokasi.

”Jangan sampai pemda sudah menyiapkan (lahan), tetapi warga malah kembali ke lokasi lama. Relokasi harus memperhatikan kondisi warga dan juga mata pencariannya,” kata Selly.

Rencana relokasi sempat dikatakan oleh Bupati Indramayu Nina Agustina pada Senin (29/3/2021). Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi insiden dari berbagai pihak. ”Nanti bisa diketahui kira-kira berapa jarak aman untuk tempat tinggal warga. Kemungkinan akan ada relokasi untuk warga sekitar,” ujarnya.

Rencana ini akan dikaji oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum sebelumnya menyampaikan, relokasi ini tetap harus mengacu pada hasil kajian ilmiah dan perencanaan dari berbagai pihak. ”Sebelum relokasi dilakukan, ada berbagai hal yang dipertimbangkan, mulai dari kajian keamanan hingga sosial-ekonomi warga,” ucap Uu.