KPUD Yalimo Siapkan Anggaran PSU Capai Rp 9,5 Miliar
KPUD Yalimo telah menetapkan anggaran Pilkada sebesar Rp 9,5 miliar untuk pemungutan suara ulang di 105 TPS. KPUD Yalimo memiliki waktu 45 hari untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·2 menit baca
DOKUMENTASI POLRES YALIMO
Distribusi logistik Pilkada ke 52 TPS di Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Papua, Kamis (10/12/2020).
JAYAPURA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Yalimo telah menetapkan 5 Mei 2021 untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Total anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini sebesar Rp 9,5 miliar.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Yalimo, Yehemia Walianggen dari Jayapura, Selasa (30/3/2021).
Yehemia memaparkan, pihaknya tidak terkendala melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 105 TPS karena memiliki sisa anggaran pilkada tahun lalu sebesar Rp 10 miliar.
”Kami telah menghitung total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan PSU di dua distrik (kecamatan), yakni Welarek dan Apalapsili sebesar Rp 9,5 miliar,” kata Yehemia.
DOKUMENTASI KPUD YALIMO
Rapat penetapan anggaran pemungutan suara ulang oleh KPUD Yalimo pada Senin (29/3/2021).
Ia menuturkan, dengan anggaran sebesar Rp 9,5 miliar untuk penyediaan logistik, distribusi logistik dan perekrutan anggota KPPS yang bertugas saat pemungutan suara.
”Kami akan mengevaluasi penyelenggara di tingkat kecamatan dan TPS yang bertugas pada Pilkada 2020. Apabila masih memenuhi syarat, kami akan merekrut kembali mereka,” tutur Yehemia.
Diketahui Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaksanaan PSU di Yalimo dengan jangka waktu selama 45 hari, yakni pada 12 Maret 2021. Penyebab PSU karena temuan sejumlah pelanggaran.
Menghambat
Salah satu pelanggaran adalah aksi menghambat distribusi surat suara dan logistik lainnya oleh pendukung pasangan kandidat bupati dan wakil bupati nomor urut satu pada 7 dan 8 Desember 2020. Massa meminta untuk mencoblos sendiri surat suara tersebut.
DOKUMENTASI KODIM 1702/JAYAWIJAYA
Massa berada di Kantor Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Papua, pada 8 Desember 2020 atau H-1 menjelang pencoblosan.
Aksi ini menyebabkan pelaksanaan pemungutan suara tidak dapat dilakukan sesuai jadwal. Pemilu susulan baru terlaksana pada 11 Desember 2020. Adapun jumlah daftar pemilih tetap di Yalimo mencapai 90.948 orang di 327 TPS. Para pemilih tersebar di lima distrik dan 298 kampung.
Kami akan mengevaluasi penyelenggara di tingkat kecamatan dan TPS yang bertugas pada Pilkada 2020. Apabila masih memenuhi syarat, kami akan merekrut kembali mereka (Yehemia)
Anggota KPUD Papua Adam Arisoy mengatakan, pihaknya akan mendampingi langsung jajaran KPUD Yalimo dalam pelaksanaan PSU di dua distrik tersebut. ”Kami berharap adanya jaminan keamanan bagi penyelenggara agar bisa melaksanakan tahapan distribusi logistik hingga PSU dengan lancar,” harap Adam.
Adapun Mabes Polri telah menerjunkan tiga kompi pasukan Brigade Mobil atau Brimob sebanyak 300 personel ke Papua. Kehadiran ratusan personel ini untuk mengamankan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nabire, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Nabire.
Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri mengatakan, 300 ratus personel brimob ini telah berada di tiga daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Di setiap kabupaten akan diamankan sebanyak 100 personel.
Ia mengungkapkan, dari hasil analisis Polri bahwa Nabire menjadi daerah yang paling rawan gangguan keamanan dalam PSU jika dibandingkan dengan Yalimo dan Boven Digoel.
”Polda juga akan mengirimkan tambahan bantuan pasukan ke tiga daerah tersebut. Namun, kami baru akan mengirimkan pasukan setelah KPU menetapkan jadwal pelaksanaan PSU,” papar Mathius.
