Apindo Jabar: Larangan Mudik Berpotensi Tekan Konsumsi Masyarakat

Larangan mudik Lebaran tahun 2021 berpotensi mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Pemberian bantuan sosial hingga tunjangan hari raya diyakini bisa mengungkit daya beli warga di tengah pemulihan ekonomi.

KOMPAS/MELATI MEWANGI

Tampilan layar salah satu platform dagang daring yang menjual produk UMKM. Sejumlah masyarakat memilih belanja daring untuk menghindari interaksi dan bertemu dengan orang lain.

PURWAKARTA, KOMPAS — Larangan mudik Lebaran pada tahun ini berpotensi menekan tingkat konsumsi masyarakat yang belakangan mulai naik. Pemberian bantuan sosial hingga tunjangan hari raya Lebaran biasanya meningkatkan daya beli warga sehingga selaras dengan upaya pemulihan ekonomi yang terpuruk selama pandemi.

Sekretaris Eksekutif DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Rudi Martono mengatakan, kebijakan larangan mudik bakal menekan tingkat konsumsi masyarakat, sehingga berpengaruh negatif terhadap ekonomi di daerah. Mereka yang terdampak adalah pelaku usaha dan kegiatan jasa pariwisata.

Rudi juga berharap larangan mudik tidak berpengaruh pada konsumsi dan permintaan pasar. Ia berharap, pemberian program bantuan sosial (bansos) juga disalurkan dalam bentuk uang tunai, bukan barang. Berdasarkan pengamatan pihaknya, pemberian bansos berupa barang mengurangi belanja masyarakat hingga sebesar 40 persen.

“Bansos yang diberikan sebaiknya dalam bentuk uang tunai, sehingga diharapkan permintaan pasar yang terjaga mampu mendorong pemulihan ekonomi,” kata Rudi, Minggu (27/3/2021) sore.

Baca juga: Pemberian Bantuan Harus Disertai Dorongan Kemandirian

KOMPAS/Humas Pemkab Bekasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyerahkan bantuan sosial dari provinsi ke PT Pos Indonesia untuk disalurkan ke masyarakat, pada Rabu (15/4/2020), di Bekasi.

Menurut Rudi, meningkatnya permintaan pasar akan berdampak positif pada perbaikan pertumbuhan penjualan ritel. Kesempatan untuk mendongkrak konsumsi bisa dilakukan melalui berbagai cara, yakni pencairan tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial tunai, promosi penjualan, retail daring, dan wisata di daerah-daerah.

Terkait pembayaran THR, Rudi memperkirakan, jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembagian tidak akan sebanyak tahun 2020. Kinerja ekonomi tahun ini dinilai lebih baik dibandingkan tahun lalu. Terlebih, krisis arus kas (cashflow) di perusahaan, pada tahun ini, lebih bisa terkelola. Harapannya, daya beli masyarakat bisa lebih tinggi dari tahun lalu dan bisa memicu peningkatan konsumsi.

Jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembagian tidak akan sebanyak tahun 2020. Kinerja ekonomi tahun ini dinilai lebih baik dibandingkan tahun lalu. (Rudi Martono)

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan pemulihan ekonomi paling cepat tahun 2023. Saat ini, Pemprov Jabar tengah fokus untuk menyelamatkan ekonomi di Jabar agar tetap berputar dan terus bertumbuh.

Upaya mendukung peningkatan daya beli sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun lalu. Misalnya, pemberian bansos sebanyak Rp 500.000 yang terdiri dari uang tunai sebanyak Rp 150.000 dan bantuan pangan senilai Rp 350.000, serta program subsidi gaji dari pemerintah pusat dan pemberian bantuan pelaku usaha kecil.

Baca juga: Berisiko, Jabar Bersiap Buka Ekonomi secara Bertahap

DASEP BADRUSALAM UNTUK KOMPAS

Berbagai sayuran dari hasil panen petani di Kampung Dayeuh Manggung, Desa Sindang Mekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, ditampung di kedai teh milik Dasep. Di tengah pandemi, berkurangnya permintaan sayur ke pasar, melahirkan inovasi pemasaran daring.

Kepala Group Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar Pribadi Santoso, sebelumnya mengatakan, daya beli masyarakat mesti dijaga agar pergerakan roda ekonomi suatu daerah terus bergulir. Penurunan daya beli masyarakat berdampak terhadap penyusutan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada triwulan I-2021 sebesar 2,73 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya di atas 5 persen.

Menekan penularan

Adapun larang mudik Lebaran dilakukan untuk menekan meluasnya kasus Covid-19 yang mungkin terjadi setelah mudik. Apalagi, Jawa Barat merupakan daerah dengan banyak industri yang menjadi tujuan para pekerja dari sejumlah daerah. Momentum mudik lintas daerah ini rentan bagi mereka karena berpotensi membawa atau terpapar Covid-19 akibat kerumunan acara keluarga atau dalam perjalanan.

Kluster industri masih menjadi penyumbang terbesar penambahan kasus di Kabupaten Purwakarta dan Karawang, Jawa Barat. Tingginya kasus pada kluster ini dipicu sejumlah hal, antara lain keterlambatan industri melaporkan kemunculan kasus di lingkungan kerja hingga penanganan gegabah yang dilakukan pengelola industri. Penularan cepat terjadi karena eratnya interaksi antarpekerja, lokasi indekos yang sama, dan pengabaian protokol kesehatan seusai bekerja seperti menongkrong di kafe atau tempat makan.

“Kami mengimbau agar teman-teman tidak mudik untuk menghindari penularan Covid-19. Semoga pandemi tidak tambah berkepanjangan dan segera berakhir,” kata Heru Marsudi, sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Purwakarta.

KOMPAS/MELATI MEWANGI

Ribuan buruh dan mahasiswa Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (8/10/2020), gelar aksi tolak UU Cipta Kerja. Purwakarta merupakan salah satu kantong industri di Jawa Barat yang memiliki kawasan industri cukup banyak.