Sumbar Tunggu Aturan Lebih Lanjut soal Larangan Mudik

KOMPAS/YOLA SASTRA

Petugas pos perbatasan Padang-Solok menghentikan mobil untuk pemeriksaan suhu tubuh dan pengecekan KTP menjelang masuk ke Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (17/5/2020). Sejak PSBB tahap kedua, Pemerintah Kota Padang hanya memperbolehkan warga ber-KTP Padang masuk sebagai bentuk pengendalian orang yang masuk, kecuali untuk urusan kerja dan lainnya yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat keterangan.

PADANG, KOMPAS — Pemerintah daerah di Sumatera Barat masih menunggu aturan lebih lanjut soal kebijakan larangan mudik pada Idul Fitri oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi, Jumat (26/3/2021), mengatakan, daerah tidak bisa terlepas dari kebijakan pemerintah pusat dalam pengendalian Covid-19. Kebijakan pemerintah pusat soal larangan mudik tentu sudah dipertimbangkan secara matang.

”Kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Kami mengamankan, mengontrol penerapan kebijakan pemerintah pusat, walaupun sebenarnya masyarakat Sumbar berharap ingin berkumpul sama keluarganya yang merantau,” kata Arry.

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik Lebaran

Sebelumnya, pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, mengumumkan kebijakan larangan mudik Idul Fitri pada 6-17 Mei 2021. Aturan ini berlaku bagi ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Petugas membantu perantau Kabupaten Solok yang baru kembali dari Jakarta dan sekitarnya saat turun dari bus di mes Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Padang, Sumbar, Jumat (17/4/2020). Para perantau tersebut menjalani karantina di mes untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 karena baru kembali dari daerah terjangkit.

Menurut Arry, secara umum, tambahan kasus Covid-19 di Sumbar saat ini relatif rendah dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Namun, Sumbar tidak boleh abai karena tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi ke depannya.

”Kini mungkin memang sedikit kasusnya. Namun, nanti kalau seandainya ada mudik, banyak perantau pulang ke Sumbar dari Jakarta, Bandung, dan daerah lainnya, kita tidak bisa memastikan keluarga dan sanak saudara kita aman atau tidak terinfeksi Covid-19,” kata Arry.

Kalaupun nanti ada kemungkinan masyarakat diperbolehkan mudik, lanjut Arry, pelaksanaannya harus dengan protokol kesehatan. Unit pelayanan harus disiapkan sebagai antisipasi.

”Mau tidak mau kita juga harus mempertimbangkan teman-teman di puskesmas dan rumah sakit. Jika tiba-tiba kasus melonjak, kan, tidak mudah. Sementara setahun lalu sudah cukup melelahkan mereka,” ujar Arry.

Baca juga: Kondisi Covid-19 di Daerah Diminta Jadi Pertimbangan Mudik

Arry menambahkan, beban tenaga kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 sangat berat, terutama yang setiap hari berhadapan langsung dengan pasien Covid-19. Mereka harus menggunakan baju hazmat berjam-jam, tidak bisa langsung kontak dengan keluarga ketika pulang kerja, dan lainnya.

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan, ia setuju dengan kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik Idul Fitri. Tujuan kebijakan ini untuk mencegah munculnya sumber-sumber penyebaran baru Covid-19 di daerah karena mudik.

”Saat mudik Lebaran, orang dari kota besar pulang ke kampung. Di jalan pun, belum tentu dia steril dari virus korona. Apalagi sekarang kita belum mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Itu tercapai jika ketika 70 persen warga Indonesia telah divaksin. Sementara jumlah warga yang divaksin masih beberapa persen. Itu bentuk kehati-hatian pemerintah,” kata Genius.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Perantau Kabupaten Solok yang baru kembali dari Jakarta dan sekitarnya berisitirahat di mes Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Padang, Sumbar, Jumat (17/4/2020). Sebanyak 114 perantau Kabupaten Solok menjalani karantina di mes untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 karena baru kembali dari daerah terjangkit.

Genius mengimbau perantau untuk saling menjaga diri. Sementara itu, masyarakat di Kota Pariaman diminta tetap menaati protokol kesehatan. Walaupun pandemi Covid-19, kegiatan perekonomian harus tetap berjalan.

Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan belum dapat berkomentar karena belum membaca dan belum tahu detail aturannya. ”Kami tunggu aturan lebih lanjut,” kata Suhatri.

Suhatri sebenarnya berharap para perantau diperbolehkan mudik. Perantau Minangkabau biasanya pulang kampung setiap tahun. Sebelumnya, daerah selalu mengimbau perantau untuk pulang kampung.

”Harapan kami diperbolehkan pulang kampung. Tetapi, karena pandemi Covid-19, (supaya aman) perantau yang pulang dites usap (PCR) dan mematuhi protokol kesehatan,” ujar Suhatri.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Petugas pos perbatasan Padang-Solok mengecek suhu tubuh sopir truk menjelang masuk ke Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (17/5/2020). Sejak PSBB tahap kedua, Pemkot Padang memperketat perbatasan, salah satunya dengan melarang warga tanpa KTP Padang masuk, kecuali untuk urusan kerja dan lainnya yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat keterangan lainnya.

Selain bisa berkumpul dengan sanak saudara, kata Suhatri, pulangnya para perantau juga dapat membantu masyarakat di kampung. Kehadiran meereka akan menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor perdagangan.

Berdasarkan data Satuan Tugas Pengendalian Covid-19 Sumbar, Kamis (25/3/2021), jumlah kasus positif Covid-19 di Sumbar bertambah 111 orang dari 1.372 sampel yang diperiksa. Total kasus mencapai 31.124 orang.

Dari total kasus tersebut, 29.427 orang sembuh (94,55 persen), 679 orang meninggal (2,18 persen), dan 258 orang dirawat di rumah sakit (0,83 persen). Sisanya menjalani isolasi, baik mandiri maupun karantina.

Adapun rasio kasus positif pada jumlah orang diperiksa (positivity rate) di Sumbar hingga Kamis sebesar 7,66 persen, lebih tinggi daripada standar Organisasi Kesehatan Dunia, yakni 5 persen. Total orang diperiksa 406.161 orang.