Para petani meminta pemerintah menyerap dulu sebanyak-banyaknya hasil panen petani sebelum mengimpor beras. Menurut mereka, kalau memang tidak mampu memenuhi ketercukupan beras, baru mendatangkan dari luar.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
GROBOGAN, KOMPAS — Petani di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mensyukuri keputusan pemerintah pusat yang menghapus impor beras hingga beberapa bulan ke depan atau hingga Juni 2021. Hal itu dinilai bijak karena tetap harus ada keberpihakan kepada petani, meski pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan beras.
Wakil Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Grobogan Hardiono, dihubungi dari Semarang, Jumat (26/3/2021) malam, mengaku bersyukur dengan keputusan Presiden membatalkan impor beras. Ia memahami pemerintah butuh ketersediaan beras, tetapi di sisi lain harus berpihak kepada petani.
”Saya dan teman-teman memahami kalau impor itu untuk keperluan ketersediaan beras, tetapi dengan catatan bukan saat panen raya. Jangan dulu. Serap dulu hasil panen petani sebanyak-banyaknya. Kalau memang tidak mampu (penuhi ketersediaan) baru datangkan dari luar. Tapi, jika akhirnya tidak impor, saya bersyukur,” kata Hardiono.
Hardiono menuturkan, di wilayah Grobogan yang merupakan sentra padi terbesar di Jateng, sebagian besar petani sudah selesai panen atau menyisakan sekitar 20 persen, yakni di sawah-sawah tadah hujan. Sebagian petani sudah menanam untuk musim tanam berikutnya. Panen berikutnya pun diperkirakan jatuh pada Mei-Juni 2021.
Ia juga berharap pemerintah tetap melihat situasi setelah Juni 2021. ”Nanti pemerintah bisa memperhitungkan, dengan melihat kondisi lapangan. Apakah banyak hama penyakit dan panen kondisinya jelek atau seperti apa sehingga tak terserap. Baru jika ketersediaan beras memang tidak mencukupi, bisa impor,” lanjut Hardiono.
Sementara panen raya lalu menunjukkan hasil relatif baik bagi para petani di wilayah Grobogan. Harga gabah kering panen pada berkisar Rp 4.000-Rp 4.500 per kilogram (kg) untuk panen dengan mesin (combine harvester). Sementara panen manual dengan mesin perontok Rp 3.500-Rp 3.800 per kg. Angka itu lebih tinggi sekitar Rp 5.000 dari kondisi 2020.
Sebelumnya, Ketua KTNA Demak Karsidi dengan tegas juga menolak impor beras. Menurut dia, dari pengalaman sebelumnya, beras impor dapat menghancurkan harga, terutama ketika sedang panen. ”Bagaimanapun pemerintah mesti mengambil kebijakan yang berpihak kepada para petani,” katanya, Jumat pekan lalu.
Sementara Presiden Joko Widodo akhirnya meminta perdebatan mengenai impor beras dihentikan. Presiden Jokowi juga memastikan tidak ada impor beras hingga beberapa bulan ke depan atau Juni 2021. Namun, tidak disampaikan lebih lanjut keputusan impor beras setelah periode tersebut.
”Saya pastikan bahwa sampai Juni 2021 tidak ada beras impor masuk ke negara kita, Indonesia. Kita tahu sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers yang disampaikan secara daring dari beranda belakang Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/3/2021) malam.
Presiden Jokowi mengakui adanya nota kesepahaman dengan Thailand dan Vietnam untuk penyediaan beras. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga mengingat situasi di tengah pandemi Covid-19 penuh ketidakpastian.