Masih Sektoral, Perencanaan Pembangunan di Daerah Belum Optimal

Optimalnya pembangunan salah satunya dipengaruhi kualitas perencanaan. Selama ini, di daerah, perencanaan kerap tidak optimal dan pelaksanaannya kurang fokus pada sasaran yang ingin dicapai.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pekerja menyelesaikan pembangunan salah satu wahana wisata Celosia di Bandungan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (1/12/2020). Tempat wisata dalam beberapa bulan ini mengalami tren kenaikan pengunjung setelah sempat ditutup pada awal masa pandemi Covid-19.

SEMARANG, KOMPAS — Pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, termasuk di Jawa Tengah, dinilai belum optimal karena apa yang direncanakan kerap kali tidak sesuai dengan pencapaian. Setiap instansi juga lebih banyak berjalan sendiri. Hal itu harus dibenahi agar penyerapan anggaran optimal setelah banyak sektor terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, di Kota Semarang, Jumat (26/3/2021), mengatakan, optimalnya pembangunan salah satunya dipengaruhi kualitas perencanaan. Namun, selama ini yang terjadi adalah  perencanaan pembangunan tak optimal dan pelaksanaannya kurang fokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Pembangunan juga tidak optimal jika tidak terintegrasi satu sama lain. ”Contohnya, terkait pengembangan pariwisata dengan membangun tempat yang bagus. Namun, akses jalannya rusak. Dalam hal ini, perlu juga sarana, penggerakan UMKM, dan lainnya. Ini perlu koordinasi berbagai dinas,” tutur Yusuf pada Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jateng, Jumat.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Pengendara melintas di depan lokasi pembangunan Signature Park di depan Mal Paragon, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/11/2020). Taman itu akan menjadi taman pertama dengan kabel-kabel di bawah tanah di Kota Semarang.

Baca juga : Elektronifikasi Akan Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Yusuf menambahkan, keselarasan dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah, baik pusat maupun daerah, berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat. Apalagi, dampak pandemi Covid-19 dirasakan multisektor sehingga pemulihan perlu dilakukan bersamaan.

BPKP pun telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah. ”Itu untuk membantu pemerintah daerah memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program, kegiatan, atau subkegiatannya. Pengawasan ini melibatkan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) daerah,” kata Yusuf.

Adapun sejumlah hal utama yang dikawal BPKP, lanjut Yusuf, ialah pendidikan, kemiskinan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan pariwisata. Di samping itu, didorong juga peningkatan peran serta APIP di daerah.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Warga duduk dengan latar belakang sebuah rumah yang akan dibongkar karena terdampak proyek tol di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (5/11/2020). Sebagian permukiman di area tersebut masih dalam proses penggantian lahan dan rumah.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menuturkan, pihaknya terus mengonsultasikan segala hal terkait penganggaran untuk pembangunan dengan BPKP. Itu juga termasuk dalam hal memitigasi risiko dalam penganggaran.

Ia mencontohkan, refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 pada 2020. ”BPKP perintahkan bikin palang pintu atau review dan reviewer-nya APIP atau inspektorat kami. Misalnya ada Rp 1 triliun yang kami anggarkan, tidak langsung dikeluarkan semua. Misal belanja Rp 200 miliar dan baru Rp 150 miliar yang clear. Maka, Rp 50 miliarnya tahan dulu,” tuturnya.

Adapun di tingkat desa, BPKP juga merancang sistem keuangan desa dan sistem pengawasan desa yang juga menjadi petunjuk dalam pemanfaatan anggaran. Badan usaha milik desa (BUMDes) juga dibimbing. ”Yang nakal? Ada. Selalu ada. Maka, petunjuk dari BPKP inilah yang kami pakai sebagai pegangan,” kata Ganjar.

Baca juga : Dampak Ikutan Pertumbuhan Ekonomi Jateng Belum Optimal

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Alat berat yang dikerahkan saat penyelesaian proyek tol yang melintasi lahan pertanian di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (5/11/2020). Pada seksi II Sayung-Demak diperkirakan selesai pada tahun 2022.

Kepala Perwakilan BPKP Jateng, Wasis Prabowo, menuturkan, proyek strategis nasional di Jateng hingga tahun 2020 terdiri dari enam ruas jalan tol, satu bandara, tujuh bendungan, dua sistem penyediaan air minum, empat jalur kereta api, dan tiga kawasan industri. Di samping itu, ada juga program sertifikasi jalan.

”BPKP telah menetapkan dua isu strategis daerah yang menjadi obyek pengawasan tematik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Keduanya ialah pengawasan atas Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang dan pengawasan atas revitalisasi pabrik gula,” kata Wasis.