Menuju Kota Industri, Kendal Mesti Wujudkan SDM Unggul
Setelah diresmikan pada 2016, Kawasan Industri Kendal, hasil kerja sama dengan Singapura, kini telah diisi sejumlah penyewa. Pada 2019, pemerintah juga telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal untuk industri.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
KENDAL, KOMPAS — Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tengah dirancang menjadi daerah di pantai utara Jateng yang bakal menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui Kawasan Ekonomi Khusus. Sebagai kota industri, sumber daya manusia setempat mesti disiapkan agar bisa bersaing dan menjadi bagian pembangunan.
Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Kendal, Kamis (25/3/2021). Menurut dia, dengan dibukanya Kawasan Industri Kendal (KIK) pada 2016 dan kini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri, Kendal akan bertransformasi menjadi kota industri.
Ia pun berharap pengembangan selajutnya dirancang sedari dini. ”Perlu dipikirkan dalam menyiapkan SDM unggul. Jangan sampai waktu buka industri, yang mendapat pekerjaan justru dari luar (daerah) karena akan memunculkan dinamika sosial. Bukan berarti tertutup bagi siapa saja, tetapi masyarakat (setempat) harus merasa memiliki kawasan industri ini,” katanya.
Setelah diresmikan pada 2016, KIK, yang merupakan hasil kerja sama dengan konsorsium Singapura, kini telah diisi sejumlah penyewa. Sementara itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019, pemerintah menetapkan KEK Kendal dengan luas 1.000 hektar.
Dalam pengembangannya, sejumlah kegiatan utama, yakni pembangunan dan pengelolaan kawasan, industri orientasi ekspor, logistik, dan pengolahan ekspor. Zona industri sendiri diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, serta agroindustri dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya.
Sri Mulyani menambahkan, perlu identifikasi industri yang akan masuk serta kualifikasi tenaga kerja. ”Saya juga berharap listrik, air, dan lainnya (di kawasan industri) disediakan. Nantinya, pemerintah pusat diharapkan langsung belanja di Kawasan Industri Kendal,” lanjut dia.
Bupati Kendal Dico Ganinduto menuturkan, dalam lima tahun, rencana investasi di Kendal Rp 160 triliun dengan serapan tenaga kerja minimal 50.000 orang. Ia menekankan, Kendal merupakan daerah pro-investasi dan selama sesuai dengan ketentuan, pihaknya akan mendukung pembangunan di Kendal.
Penyiapan SDM unggul pun jadi salah satu programnya. ”Kami akan menyiapkan SDM sesuai kebutuhan. Pembangunan industri butuh 3-4 tahun. Kami akan bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta dalam menyiapkan SDM agar memenuhi kebutuhan sesuai dengan peluang,” katanya.
Dalam lima tahun, rencana investasi di Kendal Rp 160 triliun dengan serapan tenaga kerja minimal 50.000 orang. (Dico Ganinduto)
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase kemiskinan di Kendal adalah 9,84 persen pada 2018, lalu 9,41 persen (2019), dan 9,99 persen (2020). Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten itu pada 2020 ialah 72,29 atau berada pada urutan ke-15 dari 35 kabupaten/kota di Jateng.
Adapun kunjungan kerja spesifik Sri Mulyani di Kendal dilakukan bersama Komisi XI DPR. Sebelumnya, pada hari yang sama, juga digelar Temu Stakeholder Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Kota Semarang.
Pemulihan ekonomi
Sri Mulyani menuturkan, APBN memiliki peran besar dalam mengendalikan Covid-19 serta memulihkan ekonomi masyarakat. Anggaran kesehatan pun ditingkatkan dari Rp 113 triliun pada 2019 menjadi Rp 300 triliun pada 2021. Dari angka itu, hampir Rp 180 triliun untuk segala keperluan yang berhubungan dengan Covid-19.
Kemudian, anggaran untuk bantuan sosial pun disiapkan bagi mereka yang terdampak, antara lain melalui dana bantuan sosial berupa sembako serta bantuan sosial tunai.
”Selain itu, pemerintah juga masih menggunakan bantuan langsung tunai dana desa, yakni dana desa yang dipakai untuk beri bantuan langsung kepada rakyat,” ujarnya.
Di sela-sela kunjungannya di Kendal, Sri Mulyani mengunjung sejumlah gerai usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Ia pun berdialog dengan sejumlah pelaku usaha, termasuk terkait dampak yang dirasakan akibat pandemi Covid-19.
Mustahilah (36) pemilik usaha keripik asal Sukorejo, Kendal, mengatakan, pendapatannya menurun sekitar 50 persen karena pandemi Covid-19. ”Tahun lalu yang parah. Sekarang perlahan membaik. Kami berharap dukungan pemerintah tidak berhenti, salah satunya untuk promosi dan bantuan permodalan,” ujarnya.