Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Diminta Kawal PSU

Gubernur Sumsel Herman Deru melantik Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Rosidin untuk mengisi kekosongan pemerintahan akibat sengketa pilkada. Tugas pertamanya adalah memastikan PSU di PALI tak berakhir konflik.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melantik Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Rosidin di Rumah Dinas Gubernur Sumsel Istana Griya Agung, Rabu (24/3/2021). Pelantikan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pemerintahan akibat sengketa pilkada.

PALEMBANG, KOMPAS — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melantik Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Rosidin untuk mengisi kekosongan pemerintahan akibat sengketa pilkada. Tugas pertama yang harus dilakukan adalah mengawal pelaksanaan pemungutan suara ulang agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak terjadi kemelut yang berakhir pada konflik.

Pelantikan dilakukan di Rumah Dinas Gubernur Sumsel Istana Griya Agung di Palembang, Rabu (24/3/2021). Setelah pelantikan, Herman berpesan agar Rosidin dapat segera bekerja untuk mengawal pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di empat tempat pemungutan suara (TPS) sesuai dengan perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK). Pemilihan ulang diharapkan berjalan dengan baik dan tidak ada konflik.

”Kita harus jaga status Sumsel sebagai provinsi yang zero conflict,” ucapnya. Jadikan PSU ini sebagai pembelajaran bagi semua pihak bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk dibela. Penjabat bupati juga diwajibkan menempatkan diri sebagai orang yang netral,” kata Herman.

Herman mengatakan, dirinya mengusulkan Rosidin sebagai Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) karena Rosidin dinilai netral dan tidak memiliki kepentingan politik.

Baca juga: Empat TPS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Harus PSU

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Seseorang sedang mendokumentasikan pelantikan Penjabat Bupati Rosidin di Rumah Dinas Gubernur Sumsel Istana Griya Agung, di Palembang, Rabu (24/3/2021). Gubernur Sumsel melantik Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir untuk mengisi kekosongan pemerintahan akibat sengketa pilkada.

Empat TPS tersebut memiliki sekitar 1.200 pemilih. Herman meminta agar semua pihak dapat bekerja sama dalam menyukseskan PSU mulai dari sosialisasi, undangan, penghitungan, penetapan KPU, hingga akhirnya dikembalikan lagi ke Mahkamah Konstitusi. ”Mahal, pasti. Tapi, itu adalah konsekuensi dari demokrasi,” ujar Herman.

Kepada penyelenggara pilkada, Herman berharap agar tenggat yang diberikan oleh MK dapat diselesaikan, yakni 30 hari sejak putusan dibacakan oleh MK pada Senin (22/3/2021). ”Jumlah pemilih memang tidak banyak, hanya 1.200 orang. Namun, getaran tetap sama dengan pilkada se-kabupaten,” ucapnya.

Jumlah pemilih memang tidak banyak, hanya 1.200 orang. Namun, getaran tetap sama dengan pilkada se-kabupaten. (Herman Deru)

Rosidin menegaskan, setelah bertugas menjadi Penjabat Bupati PALI, dirinya memprioritaskan agar pelaksanaan PSU berlangsung aman dan lancar. ”Besok, saya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bersama-sama mencari cara agar PSU dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Rosidin

Rosidin juga berharap kedua belah pihak, terutama tim sukses peserta pilkada, yakni pasangan petahana Heri Amalindo-Soemarjono dan pasangan Devi Harianto-Darmadi Suhaimi, menandatangani nota kesepahaman untuk menerima hasil rekapitulasi pelaksanaan PSU di empat TPS tersebut. ”Jangan sampai ada kecurangan, intimidasi, atau politik uang. Yakinlah saya akan berdiri netral,” ujar Rosidin.

Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Eko Indra Heri menuturkan, pihaknya sudah mempersiapkan sejumlah personel untuk menjaga keamanan di PALI sepanjang pelaksanaan PSU.  Untuk menjaga keamanan, personel dari Polda Sumsel, Polres PALI, disiagakan, termasuk dua polres sekitar PALI, yakni Prabumulih dan Muara Enim.

Baca juga: Adu Bukti di Mahkamah Konstitusi

Dirinya yakin pelaksanaan PSU di PALI dapat berjalan dengan baik, mengingat masyarakat sudah dewasa dalam menjalankan pesta demokrasi seperti ini. ”Kami juga terus memberikan imbauan kepada masyarakat agar pelaksanaan PSU berjalan kondusif,” ucapnya.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Hakim konsitusi Saldi Isra (kiri) berbincang dengan hakim konstitusi Suhartoyo saat pembacaan keputusan terkait perkara perselisihan sengketa pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (15/2/2021). Selain hakim konstitusi, semua pihak yang terkait mengikuti persidangan ini secara daring.

Sebelumnya, MK memutuskan agar segera digelar PSU di empat TPS, yakni di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara; TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal; serta TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal. Keputusan itu dikeluarkan setelah MK menemukan adanya pelanggaran pelaksanaan pilkada berupa pemilih yang memilih lebih dari satu kali dan pemalsuan tanda tangan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Hepriyadi, menuturkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait mulai dari kepolisian hingga Bawaslu agar penyelenggaraan PSU dapat berjalan lancar. ”Jika dipandang perlu kita akan minta untuk diadakan peningkatan pengamanan. Namun, kita berharap semua berjalan baik,” kata Hepriyadi.

Hepriyadi meyakini semua lembaga dapat bekerja sesuai dengan proporsinya masing-masing karena PSU merupakan rangkaian pelaksanaan pilkada. Selain meningkatkan koordinasi, pihaknya juga akan segera menyiapkan logistik sehingga PSU dapat terlaksana dan tuntas paling lambat 30 hari setelah keputusan dibacakan.