Pemprov Kepri Gencar Lobi Pusat demi Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Provinsi Kepri gencar melobi pusat untuk meminta dukungan berupa kebijakan yang memudahkan kegiatan usaha. Jika berjalan lancar, perekonomian Kepri 2021 diproyeksikan dapat tumbuh sampai dengan 4,25 persen.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Lokasi yang ditetapkan menjadi titik awal pembangunan Jembatan Batam-Bintan di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (1/12/2020).

BATAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau gencar melobi pemerintah pusat untuk meminta dukungan berupa kebijakan yang memudahkan kegiatan usaha. Dua yang terbaru adalah pemangkasan birokrasi di pelabuhan dan pembukaan perbatasan bagi wisatawan asing. Jika berjalan lancar, perekonomian Kepri pada 2021 diproyeksikan dapat tumbuh sampai dengan 4,25 persen.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau Musni Hardi, Selasa (23/3/2021), memprediksi, perekonomian Kepri pada 2021 dapat tumbuh 3,25 persen hingga 4,25 persen. Namun, hal itu hanya dapat terwujud jika penularan Covid-19 dapat terkendali, serta sektor produktif, seperti industri pengolahan, konstruksi, dan pariwisata, dibantu tumbuh.

Berdasarkan data 2020, sektor industri pengolahan, konstruksi, dan pariwisata berkontribusi 72,48 persen terhadap perekonomian Kepri. Oleh karena itu, sejak awal 2021, Pemprov Kepri gencar melobi pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan tiga sektor perekonomian yang dominan tersebut.

Pada 3 Maret lalu, Gubernur Kepri meresmikan pungutan perdana jasa labuh jangkar di enam titik perairan Kepri. Diperkirakan Pemprov Kepri bisa mendapat Rp 700 juta per hari atau Rp 200 miliar per tahun dari jasa parkir kapal.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah kapal labuh jangkar di perairan Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (3/3/2021).

Selanjutnya, pada 8 Maret, pemerintah meluncurkan proyek percontohan Batam Logistic Ecosystem untuk menyelaraskan arus lalu lintas barang ekspor dan impor di Pelabuhan Batam. Proyek itu mengintegrasikan sistem perizinan ekspor dan impor yang dikelola 15 kementerian dan lembaga sekaligus mengintegrasikan layanan logistik dari hulu ke hilir dalam satu wadah.

Yang terbaru, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyepakati Safe Travel Corridor Arrangement dengan Singapura. Direncanakan, mulai 21 April, Pantai Nongsa di Batam dan Pantai Lagoi di Bintan bisa kembali menerima wisatawan Singapura.

Musni menambahkan, terkait dengan sektor pariwisata, pemerintah juga melakukan sertifikasi cleanliness, health, safety, dan environment (CHSE), terhadap 246 resor dan hotel di Kepri. Hal itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan jaminan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat kepada wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kepri.

Baca juga: Pemerintah Lebih Gencar Lobi Wisatawan Asing agar Berkunjung ke Batam dan Bintan

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah wisatawan mancanegara mengikut perayaan HUT Kemerdekaan Ke-75 RI di Resor Batam View, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, Senin (17/8/2020).

”Pada 2019, jumlah kunjungan wisatawan Singapura 1,4 juta dari total 2,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Kami berharap vaksinasi dan sertifikasi CHSE bisa mengembalikan keyakinan wisatawan asing untuk berkunjung lagi ke Kepri,” kata Musni.

Perencana Madya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kepri Edi Rofiano menambahkan, Pemprov juga berupaya mendukung industri manufaktur dan konstruksi dengan menyediakan infrastruktur yang memadai. Saat ini, ada 22 proyek pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan hingga air bersih yang jika ditotal nilainya Rp 140 triliun.

Ada 22 proyek pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan hingga air bersih yang jika ditotal nilainya Rp 140 triliun. (Edi Rofiano)

Proyek dengan nilai terbesar adalah Jembatan Batam-Bintan yang diperkirakan akan memakan biasa sekitar Rp 7,3 triliun. Pemprov berencana memulai pembangunan jembatan itu pada 2022.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah kapal labuh jangkar di perairan dekat Pelabuhan Kargo Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (8/10/2020).

Namun, pada 18 Maret lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Pemprov Kepri membuat studi kelayakan dan ekonomi sebelum pembangunan Jembatan Batam-Bintan dimulai. Luhut ingin pembangunan jembatan itu memberi manfaat ekonomi yang setara dengan anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membangunnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri Kepri Tjaw Hioeng berharap, proyek percontohan Batam Logistic Ecosystem segera berdampak nyata menurunkan biaya logistik hingga 17 persen. Menurut dia, para pengusaha masih terus menanti janji pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Batu Ampar agar proses bongkar muat lebih efisien.

Pada Februari 2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar masalah di pelabuhan itu dituntaskan dalam jangka waktu sebulan. Namun, hingga kini, Pelabuhan Batu Ampar tetap tidak banyak berubah. Padahal, kata Tjaw, tanpa fasilitas pelabuhan yang memadai biaya logistik akan melambung. Itu akan menyulitkan bagi 816 perusahaan di Kepri untuk bersaing di pasar ekspor.

Baca juga: Tingkatkan Daya Saing, Pemerintah Pangkas Birokrasi Pelabuhan