Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat masih menunggu sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia pada vaksin Covid-19 AstraZeneca. Kehalalan vaksin sangat vital dalam upaya vaksinasi di Sumbar.
Oleh
YOLA SASTRA
·4 menit baca
PADANG, KOMPAS — Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat masih menunggu sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia pada vaksin Covid-19 AstraZeneca. Kehalalan vaksin sangat vital dalam upaya vaksinasi di Sumbar.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Minggu (21/3/2021), mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait hal ini.
”Ini agak ragu kami kalau tidak ada sertifikat halal. Mudah-mudahan segera ada sertifikat halalnya. Sementara ada sertifikat halal saja kami butuh dorongan sangat kuat untuk vaksinasi,” kata Arry.
Sebelumnya, juru bicara Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca yang diterima Indonesia dari kerja sama multilateral bersama Fasilitas Covax akan segera didistribusikan.
Ini dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta keputusan dari MUI yang menyatakan vaksin ini bisa digunakan agar masyarakat segera keluar dari pandemi Covid-19. Distribusi paling lambat dilakukan pekan depan (Kompas.id, Jumat, 19/3/2021).
Arry mengakui, karakter masyarakat Sumbar cenderung berbeda dibandingkan provinsi lain. ”Katakanlah situasinya darurat, tetapi tidak halal, masyarakat akan mengatakan, masih ada vaksin lain, yang halal,” ujarnya.
Katakanlah situasinya darurat, tetapi tidak halal, masyarakat akan mengatakan, masih ada vaksin lain, yang halal. (Arry Yuswandi)
Lansia belum prioritas
Sementara itu, terkait perkembangan vaksinasi Covid-19, sejauh ini jumlah capaian vaksinasi warga lansia dan petugas pelayanan publik di Sumatera Barat masih timpang. Belum semua daerah memprioritaskan vaksinasi bagi warga lansia.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar, jumlah cakupan vaksinasi tahap II yang ditujukan bagi petugas pelayanan publik dan warga lanjut usia di Sumatera Barat mencapai 40.856 orang dari total target 842.307 orang.
Hingga 20 Maret 2021, petugas pelayanan publik yang mendapat suntikan pertama vaksin Covid-19 sebanyak 37.175 orang (9,29 persen) dari total sasaran 400.274 orang. Sementara itu, warga lansia yang mendapatkan suntikan pertama vaksin sebanyak 3.681 orang (0,83 persen) dari total sasaran 442.033 orang.
Sementara itu, jumlah vaksin tahap II yang diterima Sumbar, yaitu termin I sebanyak 9.970 vial pada 22 Maret 2021 dan termin II sebanyak 15.351 vial. Setiap 1 vial vaksin bisa disuntikkan kepada 8-9 orang. Adapun setiap orang mendapat 2 kali suntikan. Artinya, stok vaksin itu hanya bisa menjangkau 101.284 orang hingga 113.944 orang untuk dua kali suntikan.
”Vaksin termin II masih untuk pelayanan publik dan warga lansia. Kami mengharapkan lansia diprioritaskan dulu. Sebelumnya, kadang warga lansia belum dapat informasi secara utuh. Karena vaksin sudah tiba, kawan-kawan di lapangan tentu mengerjakan dulu (peserta petugas pelayanan publik) yang sudah jelas,” kata Arry.
Arry mengakui, memang ada perubahan kebijakan di pemerintah. Awalnya, daerah yang diprioritaskan untuk vaksinasi warga lansia hanya ibu kota provinsi. Belakangan, vaksinasi bagi warga lansia, yang termasuk kalangan rentan terhadap Covid-19, diprioritaskan di semua daerah.
Dari data Dinkes Sumbar tergambar, vaksinasi Covid-19 bagi warga lanjut usia terbanyak di Kota Padang. Dari total 3.681 warga lansia di Sumbar yang mendapat suntikan pertama vaksin, 3.177 orang berasal dari Padang. Sisanya, tersebar di kabupaten/kota lainnya, kecuali Sawahlunto dan Kepulauan Mentawai.
Ditambahkan Arry, meskipun stok vaksin Sumbar belum cukup untuk semua sasaran vaksinasi tahap II, stok vaksin Sinovac saat ini masih memadai untuk waktu dekat. Stok vaksin pada termin I dan termin II ini diharapkan selesai disuntikkan pada April-Mei 2021.
Kepala Dinkes Padang Pariaman Yutriadi Rivai mengatakan, dinkes memang belum memprioritaskan vaksinasi bagi warga lansia. ”Yang prioritas lansia itu kan untuk ibu kota provinsi di Indonesia. Walaupun demikian, tetap kami angsur kalau ada lansia yang hendak divaksinasi. Termasuk nanti jemaah haji,” kata Yutriadi.
Hingga 20 Maret 2021, berdasarkan data Dinkes Sumbar, jumlah petugas pelayanan publik yang disuntik pertama vaksin di Padang Pariaman mencapai 1.498 orang (6,13 persen) dari total sasaran 24.438 orang. Sementara itu, jumlah warga lansia yang disuntik pertama vaksin 5 orang (0,01 persen) dari total sasaran 34.871 orang.
Menurut Yutriadi, stok vaksin tahap II Padang Pariaman untuk waktu dekat masih memadai. Pada termin I, Dinkes Padang Pariaman menerima sekitar 270 vial, sedangkan pada termin II menerima sekitar 400 vial. Jumlah vaksin itu bisa disuntikkan kepada 2.680 orang hingga 3.015 orang.
Untuk mempercepat capaian vaksinasi tahap II, Yutriadi mengatakan, dinkes memfasilitasi instansi ataupun badan usaha yang meminta segera divaksinasi, misalnya petugas pelayanan publik di Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau, PLN, Politeknik Pelayanan Sumbar, dan kecamatan.