Satgas Covid-19 Perbatasan Segera Dibentuk untuk Mengendalikan Kasus

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam pertemuan dengan pemangku kebijakan di Kalimantan Barat, Rabu (17/3/2021).

PONTIANAK, KOMPAS — Pemerintah segera membentuk Satgas Covid-19 di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Satgas tersebut untuk mengendalikan kasus Covid-19 yang masuk dari pintu perbatasan. Selain itu, penanganan akan lebih terkoordinasi.

Sebelumnya, pada Kamis (11/3/2021), dari 77 pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia, sebanyak 69 positif Covid-19. Sebanyak 23 orang di antaranya berasal dari luar Kalbar dan 46 orang dari Kalbar. Hal itu diketahui saat para PMI tersebut menjalani tes usap (PCR) di selter Dinas Sosial Provinsi Kalbar di Pontianak.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam pertemuan dengan pemangku kebijakan di Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (17/3/2021), menuturkan, Gubernur Kalbar pada hari Minggu (14/3/2021) mengirimkan pesan kepada Menteri Dalam Negeri terkait masalah meningkatnya kasus aktif di Kalbar. Peningkatan kasus itu diduga berasal dari PMI yang kembali dari Malaysia.

”Kunjungan ini untuk menyusun upaya pengendalian Covid-19 terutama untuk PMI yang tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia,” ujar Doni.

Padahal, jika dilihat satu bulan lalu, kasus aktif di Kalbar terendah. Angka kesembuhan juga medekati 98 persen. Angka kematian juga di bawah rata-rata nasional. Angka kematian rata-rata nasional 2,70 persen, sedangkan angka kematian di Kalbar hanya 0,62 persen. ”Bahkan, sekitar setahun lebih, kasus di Kalbar relatif terkendali,” kata Doni.

Kunjungan ini untuk menyusun upaya pengendalian Covid-19 terutama untuk PMI yang tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Pihaknya ingin kasus yang relatif terkendali sebelumnya bisa dipertahankan. Oleh karena itu, peningkatan kasus ini harus segera dicari solusinya dengan berkolaborasi. Segala kekurangan yang ada diusulkan kepada pemerintah pusat dan pihaknya akan segera memproses sehingga upaya penanganan lebih cepat.

Selama ini, penanganan di perbatasan dilakukan setiap instansi. Ketika sudah ada Satgas Covid-19 di perbatasan nanti, diharapkan semuanya terkoordinasi satu pintu di bawah koordinasi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tajungpura.

Semua unsur pusat di perbatasan harus tunduk kepada kebijakan yang dikeluarkan Pangdam XII/Tanjungpura. Kemudian segala kebutuhan yang tidak bisa disiapkan daerah akan diusulkan kepada pusat.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Pos lintas batas negara (PLBN) di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar.

Gubernur Kalbar Sutarmidji menuturkan, dengan adanya Satgas Covid-19 di perbatasan, akan lebih terkoordinasi. Jika Satgas Covid-19 perbatasan telah terbentuk, PMI yang pulang dari Malaysia akan dikarantina di wisma di perbatasan hingga hasil tes usap (PCR) keluar. Sampel usap bisa dikirim ke Pontianak untuk diperiksa.

”Satgas Covid-19 perbatasan akan secepatnya aktif. Kalau besok selesai dibentuk, langsung aktif,” ujar Sutarmidji.

Kasus aktif per 17 Maret di Kalbar sebanyak 754 kasus. Ada kenaikan yang cukup sigifikan, biasanya kasus aktif di Kalbar berkisar 400-450. Salah satu yang menyumbang kenaikan kasus terakhir ini adalah PMI yang keluar masuk secara ilegal. Dari 77 yang pulang, 69 orang  setelah di tes usap (PCR) positif Covid-19.

Sementara itu, untuk kasus Covid-19 secara kumulatif di Kalbar per  17 Maret sebanyak 5.406 kasus. Sebanyak 4.619 di antaranya sudah dinyatakan sembuh dan 33 orang meninggal dunia.

Pangdam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal Muhammad Nur Rahmad menuturkan, pos lintas batas negara (PLBN) tetap dijaga. Prosedur yang dilakukan selama ini, jika ada yang ditangkap di jalur tikus, dibawa ke PLBN terdekat.

Baca juga : Bekerja ke Malaysia karena Persoalan Ekonomi hingga Iming-iming Gaji Tinggi

Dengan adanya dukungan kementerian dan lembaga, pihaknya akan memberdayakan semua fasilitas di PLBN, misalnya untuk karantina atau isolasi, bisa dilakukan di wisma negara, yang bisa menampung sekitar 100 kamar yang bisa digunakan. Pemeriksaan juga lebih ketat sehingga mencegah peningkatan kasus di Kalbar.

Posko terpusat tetap ada di Kodam. Posko mobile ada di Korem dan Kodim Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Putussibau (Kapuas Hulu). Untuk di PLBN, semua instansi terkait sudah masuk di dalamnya. ”Sekarang tinggal memperkuat saja,” ujar Pangdam.

Pihaknya sudah mendapat perintah dari Panglima TNI untuk mengawal perbatasan, termasuk terkait masalah Covid-19. Selama ini sudah dilaksanakan semua. Hanya pihaknya ada kendala keterbatasan selama ini.

Secara mekanisme, pihaknya menjaga perbatasan 966 km. Posko yang digelar ada 29 pos di sektor barat dan 29 pos di sektor timur, semuanya 58 pos. Dari pos yang ada, pihaknya mengawasi sejauh ini, PMI yang masuk ke Kalbar sudah 67.301 orang di sejumlah PLBN.

”Kemudian di jalur tidak resmi kami bisa mengamankan 3.700 orang. Jalur tidak resmi ada sekitar 200. Sementara pos TNI hanya 58 sehingga perlu kerja keras,” kata Pangdam.

Baca juga : 188 PMI Pulang dari Malaysia Melalui PLBN Aruk Kabupaten Sambas

Untuk Covid-19 dari awal masuk, pihaknya melakukan pelacakan di pintu masuk perbatasan dengan menggunakan alat yang dimiliki hanya berupa pengukur suhu tubuh (thermogun) dan tes cepat (rapid test).

Berdasarkan catatan Kompas, sejumlah kabupaten di Kalbar yang memiliki wilayah perbatasan dengan Malaysia yaitu Kabupaten Sanggau dan Bengkayang. Selain itu Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang.