Wabup Kuningan Kembalikan Fasilitas, Pemerintahan Dijamin Tak Terganggu
Setelah mengembalikan dua mobil dinas, Wakil Bupati Kuningan Muhammad Ridho Suganda akan menyerahkan rumah dinas kepada Sekretariat Daerah Kuningan. Alasannya, untuk mengurangi beban pembiayaan Pemkab Kuningan.
Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI
·2 menit baca
KUNINGAN, KOMPAS — Setelah mengembalikan dua mobil dinas, Wakil Bupati Kuningan Muhammad Ridho Suganda akan menyerahkan rumah dinas kepada Sekretariat Kabupaten Kuningan. Langkah tersebut diklaim tidak mengganggu roda pemerintahan, termasuk keharmonisannya dengan Bupati Kuningan Acep Purnama.
”Buat saya, pakai mobil dinas atau tidak sama saja. Yang penting fungsi saya bisa dijalankan. Ini bukan pencitraan atau ingin dikasihani oleh masyarakat,” kata Ridho di sela-sela peninjauan vaksinasi Covid-19 tahap kedua di GOR Ewangga, Kuningan, Selasa (16/3/2021). Ia datang menggunakan mobil pribadi tanpa kendaraan pengawal.
Ridho juga segera menyerahkan rumah dinas kepada Setkab Kuningan setelah mengemas perlengkapan keluarganya. Ia mengakui, berbagai fasilitas itu hak pejabat negara. Namun, jika tidak diperlukan, barang tersebut bisa dikembalikan.
Wabup berusia 38 tahun tersebut menampik, pengembalian fasilitas negara itu menunjukkan keretakan hubungannya dengan Bupati Kuningan Acep Purnama (61). Mutasi lebih dari 200 aparatur sipil negara beberapa waktu lalu disebut-sebut sebagai penyebab disharmoni keduanya.
”Enggak tahu kalau mutasi. Suratnya kayak gimana, saya enggak tahu,” ucap Ridho, yang tak hadir saat acara tersebut.
Terkait pengembalian kendaraan dinas, Ridho beralasan ingin mengurangi beban pembiayaan Pemkab Kuningan. ”Kalau saya pakai mobil dinas, kan, harus beli bensin dan segala macam. Saya enggak mau juga menjadi beban. Kasihanlah, Pak Bupati punya banyak beban. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban dalam jangka satu tahun,” ungkapnya.
Acep dan Ridho yang merupakan kader PDI-P terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Kuningan periode 2018-2023. Ridho anak dari pasangan mantan Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda dan mendiang Utje Choeriah Suganda. Acep sempat menjadi wakil bupati dari Utje. Ketika Utje berpulang pada 2016, Acep menggantikan posisinya.
Ridho bersedia berdialog jika dipanggil oleh bupati. Ia berharap, situasi saat ini tidak membingungkan masyarakat. ”Masyarakat butuh kehadiran pemerintah di tengah mereka. Sekali lagi, niatan saya bukan untuk sandiwara, tetapi mengurangi beban pemda,” ujarnya.
Kalau ada persoalan miskomunikasi, harus diselesaikan secara internal.
Secara terpisah, melalui keterangannya, Acep mengklaim hubungannya dengan Ridho baik-baik saja. Namun, ia menyayangkan jika ada sikap kenegarawanan pejabat yang sampai mengembalikan kendaraan dinas.
”Semua, kan, masih bisa dikompromikan, dimusyawarahkan. Tupoksi (tugas pokok dan fungsi), kan, sudah jelas. Kita berangkat satu paket bupati dan wakil bupati. Kita harus bekerja, bekerja, bekerja, sesuai janji kita,” ungkapnya.
Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Dede Sembada, mengingatkan, ketidakharmonisan antara bupati dan wakil bupati bisa berdampak pada jalannya pemerintahan. Akhirnya, pelayanan publik terganggu. ”Kalau ada persoalan miskomunikasi, harus diselesaikan secara internal,” ucap Dede, yang pernah mendampingi Acep sebagai wakil bupati.