Polri Dukung Pelajar Papua Belajar Nyaman di Perantauan
Kepolisian Negara RI mendukung para pelajar asal Papua untuk menempuh pendidikan dengan baik dan nyaman. Diharapkan fasilitas pendidikan lengkap dan nyaman. Layanan kesehatan mereka juga diharapkan terpenuhi dengan baik.
Oleh
DAHLIA IRAWATI
·3 menit baca
PROBOLINGGO, KOMPAS — Kepolisian Negara Republik Indonesia mendukung para pelajar asal Papua untuk menempuh pendidikan dengan baik dan nyaman. Selain fasilitas pendidikan yang lengkap dan nyaman, layanan kesehatan bagi mereka diharapkan juga terpenuhi dengan baik.
Hal itu menjadi perhatian Kepala Kepolisian Resor Probolinggo Kota Ajun Komisaris Besar Raden Muhammad Jauhari, Jumat (12/3/2021), saat mengunjungi siswa-siswi asal Papua di Asrama Yayasan Dharma Bakti LKSA-Asrama Putri Santo Yoseph, Kota Probolinggo, Jawa Timur.
Kunjungan Kepala Polres Probolinggo ini menjadi kunjungan persahabatan antara kepolisian dan pelajar perantauan asal Papua. Rombongan Polri tersebut diterima oleh Kepala Asrama Suster Silfistra dan lima pelajar asal Papua.
Selama ini, asrama itu diisi oleh pelajar asal Papua yang menempuh pendidikan di SMAK Mater Dei Kota Probolinggo. Dalam kesempatan itu, Kepala Polres menanyakan kondisi pembelajaran dan layanan kesehatan untuk para pelajar Papua tersebut.
Kapolresta Probolinggo Kota Ajun Komisaris Besar RM Jauhari, Jumat (12/3/2021), mengunjungi siswa-siswi asal Papua di Asrama Yayasan Dharma Bakti LKSA-Asrama Putri Santo Yoseph, Kota Probolinggo, Jawa Timur.
”Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, saya berharap adik-adik tetap belajar giat dan disiplin dalam menjaga protokol kesehatan. Semoga meski pandemi, belajarnya tetap semangat dan bisa mencapai cita-cita yang diinginkan,” kata RM Jauhari saat berbincang dengan para pelajar Papua itu.
Saat itu, alumnus Akpol 2002 itu juga meninjau langsung situasi dan kondisi asrama serta memastikan siswa dalam keadaan sehat dan seluruh kebutuhan belajarnya terjamin. Tidak lupa, RM Jauhari juga memberikan bantuan dan tali asih berupa sembako, masker, dan peralatan sekolah kepada pelajar asal Papua.
”Bantuan ini memang tak seberapa. Namun, jangan dilihat dari nilainya. Tetapi, ini adalah bentuk perhatian dan kepedulian kami, Polri, terhadap pelajar asal Papua,” katanya.
Adapun terkait kunjungan itu, kepala asrama, Suster Silfistra, menyampaikan apresiasinya. ”Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga hubungan silaturahmi yang sudah terjalin dengan baik ini dapat terus terjaga. Anak-anak merasa senang karena mendapatkan perhatian secara khusus dari Kapolres,” katanya.
Kapolresta Probolinggo Kota, Ajun Komisaris Besar RM Jauhari, Jumat (12/3/2021), mengunjungi pelajar asal Papua di Asrama Yayasan Dharma Bakti LKSA-Asrama Putri Santo Yoseph, Kota Probolinggo, Jawa Timur.
Sebelumnya, di media sosial ramai adanya wacana yang membenturkan masyarakat Papua dengan Polri. Hal itu terkait pembubaran unjuk rasa peringatan Hari Perempuan Internasional di Kota Malang, Senin (8/3/2021).
Saat itu timbul kericuhan. Polresta Malang Kota menahan seorang mahasiswa asal Papua yang merusak kaca kendaraan dinas Polresta Malang Kota dan melukai mata seorang anggota polisi.
Menyikapi adanya pemberitaan di media sosial yang memprotes pembubaran unjuk rasa pada Senin lalu tersebut, Pemerintah Kota Malang menyampaikan bahwa tindakan Polri itu dilakukan demi melindungi masyarakat luas mengingat pandemi Covid-19 masih ada.
Virus, menurut Wali Kota Malang Sutiaji, bisa hadir kapan dan di mana pun. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan dan kehati-hatian dengan berpedoman pada 6M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, serta meningkatkan imun.
”Oleh karena itu, menyikapi serta menangani aksi unjuk rasa tentu juga berpedoman pada hal tersebut. Saya tegaskan, tidak ada yang namanya diskriminasi. Menyuarakan aspirasi diperbolehkan, namun haruslah memperhatikan situasi,” kata Sutiaji.
Saat ini, menurut dia, Pemkot, Polresta, dan Kodim berjuang siang malam, masuk dari kampung ke kampung dan melakukan operasi rutin menyisir jalan untuk mengedukasi warga guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
”Atas dasar itu, segala bentuk kegiatan yang berdampak pada rawannya penyebaran Covid-19, termasuk unjuk rasa, dihentikan. Jadi, tidak benar bahwa tindakan penghentian unjuk rasa itu merupakan diskriminasi,” kata Sutiaji.
Ia menambahkan, pada operasi penegakan sebelumnya, mereka juga menghentikan kegiatan sosial, hajatan nikah, dan kegiatan lain yang mengundang kerumunan. ”Artinya, kami tidak tebang pilih. Silakan dilihat sebelum pandemi bahwa Kota Malang selalu memberi ruang bagi siapa pun untuk menyampaikan aspirasi. Namun, sekali lagi, semua harus melihat kondisinya,” tutur Wali Kota Malang yang juga merupakan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Malang itu.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F5c2431ee-c06c-40d4-86d7-29f96b58d530_jpeg.jpg){kind=logo}
