Setelah berdialog langsung dengan Orang Rimba, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyanggupi alokasi lahan kelola bagi komunitas pedalaman Jambi itu. Ia pun menawarkan akses internet dan pendidikan bagi anak-anak rimba.
Oleh
IRMA TAMBUNAN
·3 menit baca
BATANGHARI, KOMPAS — Menteri Sosial Tri Rismaharini berjanji akan menyiapkan lahan kelola bagi Orang Rimba di Jambi. Alokasi lahan itu demi menjaga keberlanjutan masa depan pangan komunitas di pedalaman Bukit Duabelas tersebut.
Alokasi lahan disampaikan Risma saat berkunjung ke komunitas itu di wilayah Sungai Terab, Kabupaten Batanghari, Jambi, Rabu (10/3/2021). Risma melintasi permukiman Orang Rimba yang menyempil di antara perkebunan sawit dan karet korporasi dan melihat langsung hunian-hunian sangat sederhana mereka. Hunian darurat tersebut hanya beratap terpal plastik, beralas jalinan kayu ranting, tanpa terlindung dinding.
Melihat kondisi itu, Risma lalu menawarkan bantuan rumah kepada Orang Rimba. ”Bagaimana kalau tak (saya) bangunkan rumah sederhana?” ujarnya saat berdiskusi dengan Tumenggung Ngelembo, pimpinan kelompok di wilayah itu.
Ngelembo menolaknya. ”Kami tidak perlu rumah. Kami perlu lahan,” ujarnya. Jika diberikan lahan kelola dan Orang Rimba dapat menanam untuk memenuhi kebutuhan pangannya, mereka tak perlu lagi hidup berpindah-pindah (nomadik). Bahkan, mereka akan bisa membangun rumah sendiri tanpa bantuan pemerintah.
Kebutuhan Orang Rimba akan lahan kelola sudah berulang kali disampaikan komunitas itu bertahun-tahun lamanya. Termasuk pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo menemui Orang Rimba tahun 2015.
Permintaan lahan saat itu diiyakan dan dipenuhi Presiden, tetapi hasilnya belum maksimal karena kendala persebaran Orang Rimba yang cukup luas. Permintaan yang sama juga telah diajukan kepada sejumlah menteri sosial periode terdahulu.
Menurut Ngelembo, kehidupan Orang Rimba yang semula sejahtera di tengah hutan ekosistem Bukit Duabelas yang melingkupi administratif enam kabupaten di Jambi berubah drastis saat berlangsungnya alih fungsi hutan menjadi kebun tahun 1990-an.
Sumber pangan mereka hilang seiring terbukanya hutan menjadi kebun monokultur yang dikelola korporasi. Bahkan, Orang Rimba kerap diusir dari jalur jelajah dan tanah warisan nenek moyangnya. Jika tak memiliki lahan kelola dan ruang hidup, kata Ngelembo, Orang Rimba takkan mungkin mempertahankan kehidupan dan budayanya.
Permintaan Ngelembo langsung diterima Risma. Setelah sempat berhitung mengenai luas lahan dan anggaran yang dibutuhkan, ia pun menyatakan dapat menyanggupi. Pihaknya akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. ”Jika satu keluarga mendapatkan lahan kelola satu hektar, sepertinya tidak berat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Risma sempat pula menemui pejabat PT Wana Perintis yang membangun monokultur di sekitar hunian Orang Rimba. Ia meminta perusahaan mengalokasikan lahan kelola bagi komunitas itu.
Jika satu keluarga mendapatkan lahan kelola satu hektar, sepertinya tidak berat. (Tri Rismaharini)
Menurut Heri, Juru Bicara Perusahaan, sudah dialokasikan 114 hektar yang dikelola Orang Rimba untuk budidaya karet. Pihaknya terkendala jika harus memperluas kembali alokasinya.
Data kependudukan
Kedatangan Risma ke Batanghari dalam agenda peluncuran data kependudukan bagi Orang Rimba. Peluncuran itu menandai pengakuan formal pemerintah atas keberadaan Orang Rimba sebagai warga negara.
Dengan memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, Orang Rimba dapat pula mengakses langsung berbagai program pemerintah baik di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, maupun hukum.
Agenda peluncuran data kependudukan yang sedianya diagendakan pada Rabu sore di Kantor Desa Jelutih tidak jadi dilangsungkan karena setibanya di sana Risma langsung berdialog dengan perwakilan Orang Rimba serta Bupati Batanghari Fadhil Arief dan wakil pendamping Orang Rimba, Rudi Syaf.
Tak lama kemudian, ia memutuskan ingin melihat langsung kehidupan komunitas itu di pedalaman. Setelah menempuh perjalanan 2 jam, Risma dapat bertemu dan mengobrol langsung dengan anak-anak rimba.
Untuk anak-anak, ia menjanjikan masuknya jaringan internet agar mereka tetap dapat belajar jarak jauh.
Bupati Batanghari Fadhil Arief membenarkan Orang Rimba sangat membutuhkan ruang hidup. Kendalanya, hampir semua lahan yang ditempati Orang Rimba telah beralih fungsi untuk kebun dan hutan tanaman industri swasta.
Demi tetap memenuhi kebutuhan dasar Orang Rimba, pihaknya berupaya memberikan layanan kesehatan dan pendidikan lewat puskesmas dan guru keliling.