Polemik Dualisme Jabatan Sekda Papua Berakhir

Problem dualisme sekda Papua berakhir setelah digelar pertemuan yang melibatkan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal. Sekda Papua Dance Yulian Flassy akan mulai bekerja Senin mendatang.

PEMERINTAH PROVINS PAPUA

Pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Sekda Papua definitif Dance Yulian Flassy dan Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa di Jayapura, Jumat (5/3/2021). Pertemuan ini bertujuan untuk menyelesaikan polemik dualisme jabatan sekda Papua.

JAYAPURA, KOMPAS — Polemik dualisme jabatan sekretaris daerah Papua berakhir. Sekretaris Daerah Papua yang dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Dance Yulian Flassy, akan mulai efektif bekerja pada 8 Maret 2021. Adapun untuk serah terima jabatan dari Penjabat Sekretaris Daerah Papua Doren Wakerkwa ke Dance  dilakukan pada 15 Maret 2021.

Pemerintah pusat telah mengutus Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, Jumat (5/3/2021), ke Jayapura untuk memfasilitasi pertemuan antara tiga pejabat penting di Pemerintah Provinsi Papua, yakni Gubernur Papua Lukas Enembe, Dance, dan Doren. Pertemuan tersebut bertujuan mencari penyelesaian atas polemik dualisme jabatan sekretaris daerah (sekda) Papua.

Dari foto yang diterima Kompas, Gubernur Lukas terlihat berbincang-bincang dengan Dance dan Doren. Menurut sejumlah pejabat yang hadir dalam pertemuan, pertemuan berlangsung baik. Di akhir pertemuan, mereka berfoto bersama.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal melantik Doren sebagai Penjabat Sekda di Jayapura pada Senin (1/3/2021). Pada waktu yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Dance sebagai Sekda Papua.

Baca juga : Jika Didiamkan, Dualisme Jabatan Sekda Papua Bisa Timbulkan Spekulasi Publik

PEMERINTAH PROVINS PAPUA

Pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Sekda Papua Dance Yulian Flassy dan Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa di Jayapura, Jumat (5/3/2021). Pertemuan ini bertujuan menyelesaikan polemik dualisme jabatan sekda Papua.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat dihubungi Kompas, Jumat (5/3/2021), mengatakan, polemik dualisme jabatan sekda Papua telah selesai. Ketiga pihak telah bersepakat bahwa Dance akan efektif bekerja sebagai sekda mulai Senin (8/3/2021).

”Alhamdulillah sudah dicapai kesepakatan dan penyelesaian. Jadi, sekdanya, ya, mulai hari ini (Jumat), sih, sebenarnya kesepakatan, tetapi, kan, terus (besok) hari libur. Hari kerjanya masuk ke hari Senin. Nanti sekdanya adalah Pak Dance,” ujar Mahfud.

Adapun Doren tidak akan aktif lagi sebagai penjabat sekda mulai Senin. Namun, Doren akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang selama ini tertangguhkan dan menjadi tanggung jawabnya sampai pada 13 Maret 2021.

Kemudian, serah terima jabatan baru akan dilaksanakan pada 15 Maret 2021. Transisi jabatan itu sekaligus serah terima Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Daerah Pemprov Papua.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD

Mahfud pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Gubernur Lukas, Dance, dan Doren, karena telah menjalin komunikasi dengan baik sehingga menemukan penyelesaian.

”Dengan demikian, stabilitas politik dan pemerintahan di Papua insya Allah sudah bisa normal. Kembali ke tugas masing-masing untuk bangsa dan negara,” ucap Mahfud.

Mengawal transisi

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik yang ditemui di Jayapura, pun mengapresiasi Gubernur Lukas, Doren, dan Dance yang telah menyelesaikan masalah ini dengan baik.

”Kami mengapresiasi gubernur karena telah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, komunikasi yang baik, dan bijaksana,” kata Akmal.

KOMPAS/INGKI RINALDI

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik

Akmal menegaskan, kehadirannya dan beberapa pejabat Kemendagri di Jayapura hanya sebagai fasilitator. Kemendagri sebagai wakil pemerintah pusat wajib memberikan pendampingan kepada daerah. ”Kami hanya fasilitasi (pertemuan). Mereka pemain utamanya,” kata Akmal.

Kemendagri, lanjut Akmal, juga akan terus mengawal proses transisi pengalihan jabatan dari Penjabat Sekda Papua Doren ke Sekda Papua Dance dalam seminggu ke depan. ”Terutama transisi aspek keuangan, aset, perlengkapan, dan kepegawaian,” ujarnya.

Komunikasi yang hangat

Saat ditemui usai pertemuan, Dance mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan Gubernur Lukas dan Doren. Dalam pertemuan tersebut, Dance pun menjalin komunikasi yang hangat dengan mereka. Mereka bertiga lalu membahas sejumlah program-program untuk pembangunan Papua.

”Seusai pertemuan dengan gubernur, saya juga meninjau tempat kerja dan rumah dinas. Saya siap menjalankan program-program gubernur untuk membangun Papua,” kata Dance.

DOKUMENTASI PB PODSI

Tampak lokasi pembangunan arena dayung untuk Pekan Olahraga Nasional XX di Kota Jayapura, Papua, beberapa waktu lalu. Pembangunan arena dayung Pekan Olahraga Nasional XX di Jayapura, Papua, masih terkendala sejumlah masalah. Progres pembangunan arena yang berada di Teluk Jayapura ini baru mencapai 5 persen hingga akhir bulan ini.

Dance menambahkan, dirinya belum akan datang ke kantor gubernur untuk memberikan arahan bagi para pegawai negeri sipil di sana. Sebab, pelaksanaan serah terima jabatan baru terlaksana pada 15 Maret mendatang.

Baca juga : Adu Kepentingan di Birokrasi

Perbaiki komunikasi

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus Otonomi Khusus DPRD Papua Thomas Sondegau berharap, pemerintah pusat dan Pemda di Papua menjalin komunikasi yang intens sebelum mengeluarkan kebijakan di bidang pemerintahan. Tujuannya agar masalah dualisme jabatan Sekda di Papua tidak terulang kembali.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengapresiasi Kemendagri sigap mengatasi polemik dualisme jabatan sekda Papua. Apalagi, semua proses berjalan dengan damai dan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Ia pun berharap agar roda pemerintahan di Papua dapat segera berjalan seusai penyelesaian masalah itu.