Perbaikan trotoar di Kota Ambon dianggap malah membahayakan para penggunanya. Permukaan trotoar menggunakan ubin lincin dan juga tak ada koridor bagi kaum difabel. Masyarakat protes.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
AMBON, KOMPAS — Pengerjaan trotoar di sejumlah sisi jalan Kota Ambon, Maluku, sangat membahayakan pejalanan kaki, termasuk kaum difabel. Masyarakat memprotes pembangunan itu dan meminta agar diperbaiki. Kendati menyatakan menerima masukan, Pemerintah Provinsi Maluku, selaku penanggung jawab proyek, belum bersikap untuk memperbaikinya.
Pantauan Kompas hingga Kamis (4/3/2021), proyek perbaikan trotoar itu belum rampung. Di beberapa ruas, seperti dekat Lapangan Merdeka, sebagian sudah terpasang. Permukaan trotoar dipasang ubin berpermukaan licin sehingga dapat membahayakan para pejalan kaki.
Model ubin serupa digunakan pada semua ruas trotoar yang diperbaiki, seperti di Jalan Telukabessy dan jalan menuju Pasar Mardika. ”Ini kalau hujan, pasti lebih licin lagi. Orang bisa terpeleset dan jatuh. Ini berbahaya,” kata Acim (42), warga Kota Ambon, sambil mencoba berjalan di atas trotoar itu. Proyek pembangunan trotoar itu juga menjadi pembicaraan warga di kedai-kedai kopi.
Pantauan di titik lain, seperti trotoar yang mengelilingi Monumen Gong Perdamaian Dunia, lebih memprihatinkan lagi. Selain permukaan ubin yang lincin, tidak ada koridor bagi kaum difabel. Padahal, lokasi tersebut termasuk yang paling ramai dikunjungi di Kota Ambon, baik oleh warga setempat maupun tamu luar daerah dan luar negeri.
Dalam catatan Kompas, trotoar yang sebelumnya dibangun Pemerintah Kota Ambon berpermukaan kasar dan terdapat jalur untuk kaum difabel. Trotoar itu lebih nyaman dilewati. Secara mengejutkan, Pemerintah Provinsi Maluku, lewat tangan kontraktor, menghancurkan trotoar itu, lalu membangunnya kembali. Proyek itu mulai dikerjakan tahun 2021.
Jopie (45), warga Ambon lainnya, menilai, proyek tersebut asal-asalan dan hanya menghamburkan uang masyarakat. ”Trotoar sebelumnya bagus. Katanya diperbaiki, tetapi hasilnya lebih buruk. Kasihan, uang rakyat dibuat main-main oleh pejabat dan kontraktor,” ucapnya.
Trotoar sebelumnya bagus. Katanya diperbaiki, tapi hasilnya lebih buruk.
Menurut dia, anggaran untuk perbaikan trotoar itu semestinya digunakan untuk pembangunan infrasturktur di pulau lain, seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Banyak daerah di Maluku masih ketinggalan. ”Maluku ini bukan hanya Ambon saja. Di Seram, Kei, Aru, Tanimbar, sampai Maluku Barat Daya, warga masih butuh sentuhan,” ucapnya.
Warga banyak membicarakan proyek itu di kedai-kedai kopi.
Kompas berkeliling di seputar pusat Kota Ambon untuk mencari papan proyek perbaikan trotoar, tetapi tidak ditemukan. Kompas menelusuri situs resmi pengumuman proyek Pemerintah Provinsi Maluku pada laman lpse.malukuprov.go.id. Di sana tidak spesifik tertera nomenklatur proyek perbaikan trotoar.
Di dalam situs itu tertulis sejumlah proyek di Kota Ambon yang diduga ada kaitannya dengan perbaikan trotoar. Proyek dimaksud di antaranya pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap senilai Rp 3 miliar. Juga ada beberapa proyek perbaikan drainase kota yang otomatis diikuti dengan perbaikan trotoar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Muhammad Marasabessy belum merespons pertanyaan Kompas terkait dengan proyek dimaksud. Pesan yang dikirim melalui Whatsapp pada Rabu (3/3) siang hanya dibaca. Hingga Kamis pagi, Marasabessy belum memberi jawaban.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang yang dihubungi mengatakan, protes masyarakat terhadap proyek perbaikan trotoar itu akan menjadi masukan bagi mereka. Namun, Kasrul tidak menegaskan tidak lanjut atas protes tersebut.