Pembayaran Digital Jadi Bekal UMKM di Lampung Hadapi Pandemi

Sekitar 86.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Lampung telah memanfaatkan kode cepat berstandar untuk mempermudah pembayaran digital.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Pasar Segar Paal II di Manado, Sulawesi Utara, menjadi target sosialisasi perluasan penggunaan kode respons cepat standar Indonesia (QRIS) demi memperluas pembayaran digital, Kamis (25/2/2021). Per Desember 2020, baru 41.803 dari 292.122 pedagang mikro, kecil, dan menengah di Sulut yang menyediakan QRIS.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Lebih kurang 86.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Lampung telah memanfaatkan kode cepat berstandar untuk mempermudah pembayaran digital. Selain lebih efisien, pemanfaatan teknologi digital ini juga menjadi salah satu cara adaptasi baru saat pandemi Covid-19.

Hal tersebut mengemuka dalam webinar bertajuk ”Sosialisasi dan Penerapan Digitalisasi UMKM menggunakan QRIS” di Bandar Lampung, Kamis (4/3/2021). Acara tersebut diikuti lebih kurang 200 pelaku UMKM di Lampung.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Budiharto Setyawan mengatakan akan terus melakukan sosialisasi layanan Kode Baca Cepat Indonesia atau QRIS kepada masyarakat. Selain pelaku UMKM, sosialisasi juga menyasar instansi dan masyarakat umum untuk memperluas pemanfaatan pembayaran digital.

Hingga saat ini sudah ada lebih kurang 86.000 pelaku UMKM di Lampung yang telah memanfaatkan QRIS untuk pembayaran digital. Jumlah itu setara dengan 51,19 persen dari total jumlah pelaku UMKM yang tercatat Dinas Koperasi dan UMKM Lampung.

Pada masa pandemi Covid-19, layanan ini dapat menurunkan risiko penularan virus SARS-CoV-2 dari penggunaan uang tunai. Selain itu, layanan QRIS juga diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM tetap menjalankan usahanya di tengah pandemi.

”Kami juga bekerja sama dengan beberapa aplikasi e-commerce untuk mengedukasi para pelaku UMKM agar bisa tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19,” kata Budiharto.

Baca juga: Perangkat Pembayaran Serba Bisa Makin Mempermudah UMKM

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Karyawan berbelanja penyanitasi tangan melalui Octo Vending Machine milik CIMB Niaga dengan menggunakan Scan QRIS OCTO Mobile di perkantoran kawasan Blok M, Jakarta, Jumat (13/11/2020). CIMB Niaga mendukung penerapan protokol kesehatan, salah satunya dengan menyediakan Octo Vending di perkantoran, mal, kampus, rumah sakit, dan bandara.

Untuk memperluas penggunaan QRIS, BI Lampung juga bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lampung. Diharapkan semakin banyak pelaku UMKM binaan pemerintah daerah yang memanfaatkan QRIS untuk pembayaran digital.

Asisten Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ronggo Gunda Yudha memaparkan, sudah ada sekitar 6,3 juta pelaku UMKM di Indonesia yang memanfaatkan layanan QRIS. Pemanfaatan QRIS untuk pembayaran digital pada masa pandemi Covid-19 diharapkan bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Ke depan, pemanfaatan QRIS bisa lebih luas hingga ke sektor pariwisata, instansi pemerintah, hingga lembaga sosial. Selain untuk pembayaran industri jasa wisata, pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan pembayaran digital untuk penerimaan retribusi pajak. Penggalangan dana untuk donasi juga bisa memanfaatkan sistem ini.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Dadi, juru parkir, menunjukkan cara membayar parkir dengan nontunai di Jalan Pagongan, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020). Pembayaran parkir nontunai dengan QRIS (quick response Indonesian standard) itu diharapkan untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah Kota Cirebon sekaligus mengurangi kontak fisik di tengah pandemi Covid-19.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lampung Fahrizal Darminto menyatakan, pemerintah daerah mengapresiasi upaya BI mendampingi pelaku UMKM. Dia berharap, layanan QRIS juga bisa diterapkan di pasar tradisional untuk menekan penularan Covid-19. Selama ini, pasar tradisional menjadi salah satu titik rawan penularan virus saat transaksi fisik antara penjual dan pembeli.

Menurut dia, pandemi Covid-19 membuat perekonomian di daerah melambat. Untuk itu, pelaku UMKM dituntut mampu beradaptasi dengan cara tetap menjaga kebersihan dan memanfaatkan pembayaran digital untuk mengurangi interaksi fisik. Dengan berjalannya kegiatan ekonomi oleh pelaku UMKM, perekonomian di daerah diharapkan bisa cepat pulih.

Fahrizal menambahkan, pemanfaatan pembayaran digital itu juga sejalan dengan program pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian di pedesaan melalui program Smart Village. Lewat program itu, pemerintah mendorong BUMDes untuk memanfaatkan teknologi digital.

Baca juga: Pelaku UMKM di Lampung Dukung Implementasi Kode Cepat Berstandar