Dua Bulan Jelang Kemarau, Kalsel Siap Siaga Hadapi Karhutla
Pemprov Kalimantan Selatan siap siaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Di samping memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadaman, juga mengupayakan pembentukan kelompok sukarelawan untuk memonitor karhutla.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BANJARBARU, KOMPAS — Dua bulan menjelang kemarau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai siap siaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di samping memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadaman, juga mengupayakan pembentukan kelompok sukarelawan untuk memonitor karhutla di setiap desa dan kelurahan.
Apel kesiapan gabungan dalam rangka penanganan dan penanggulangan karhutla tahun 2021 di wilayah Provinsi Kalsel digelar di Lapangan Polri Kilometer 21, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Selasa (2/3/2021). Apel dihadiri jajaran Polri, TNI, unsur pemerintah daerah, serta barisan sukarelawan pemadam kebakaran.
Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA mengatakan, segenap komponen yang ada di Kalsel harus berupaya menciptakan soliditas, sinergisitas, dan konsolidasi dalam menghadapi karhutla. Semuanya harus memiliki visi dan misi yang sama, yaitu tiadakan karhutla, lakukan pencegahan sedini mungkin, dan padamkan api selagi api masih kecil.
”Kami siap siaga sejak dini walaupun BMKG memprediksikan musim kemarau di Kalsel baru mulai pada Mei atau Juni. Dalam waktu dua bulan ini kami perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan metode. Waktu ini juga dipakai untuk koordinasi dan sosialisasi,” katanya.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri itu sangat berharap Kalsel pada 2021 bisa terhindar dari karhutla hebat, seperti yang terjadi pada 2015 dan 2019 dengan luas lahan terbakar hampir 7.000 hektar, kemudian pada 2016, 2018, dan 2020 dengan luas lahan terbakar sekitar 2.000 hektar.
”Kami melakukan persiapan karena provinsi tetangga sudah mulai kebakaran lahan. Persiapan dini ini diharapkan memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan yang mendadak. Harapannya di 2021 ini bisa sekecil-kecilnya lahan yang terbakar,” tuturnya.
Safrizal juga meminta pemerintah kabupaten/kota melakukan persiapan yang sama dengan provinsi dan melibatkan semua pihak dalam penanggulangan karhutla. Semua harus bertanggung jawab terhadap daerahnya masing-masing demi menjaga agar Kalsel pada 2021 bisa minus karhutla.
Kami melakukan persiapan karena provinsi tetangga sudah mulai kebakaran lahan.
”Segera bentuk kelompok-kelompok kecil sukarelawan beranggotakan 10-20 orang di tiap-tiap desa dan kelurahan untuk memonitor karhutla. Mereka harus menjaga dan mengawasi jangan sampai ada lahan yang terbakar karena kerugiannya banyak,” katanya.
Kepala Polda Kalsel Inspektur Jenderal Rikwanto mengatakan, tidak ada tawar-menawar dalam persoalan karhutla. ”Sesuai dengan Undang Undang, barang siapa yang sengaja membakar lahan dengan melanggar hukum, akan kami proses hukum, baik itu yang membakar, yang menyuruh, maupun korporasi yang terlibat,” katanya.
Menurut Rikwanto, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan itu memberikan efek jera dan membuat tidak ada lagi yang melakukan pembakaran pada tahun ini.
”Bersama dengan pemda, kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena perkembangan api di lapangan tidak dapat diperkirakan, bahkan bisa meluas ke arah-arah yang tidak diinginkan dan sulit dipadamkan,” ujarnya.
Data dan grafik titik panas mingguan dari laman SiPongi, Karhutla Monitoring Sistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan titik panas di Kalsel masih nol. Sementara pada 2020 tercatat luas hutan dan lahan yang terbakar di Kalsel sebesar 4.017 ha.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalsel Mujiyat, pihaknya belum menetapkan status siaga darurat karhutla karena titik panas di Kalsel masih nihil. Namun, persiapan menghadapi karhutla pada tahun ini dilakukan lebih awal. ”Kami mengupayakan pencegahan karhutla semaksimal mungkin,” katanya.